30 Mei 2016

[300516.EN.BIZ] Containership Fleet Grows 3.4pc, Its Slowest Annual Rate in 10 Years

CONTAINERSHIP capacity is growing at its lowest - 3.4 per cent - it has in 10 years when average annual growth was nine per cent, reported Lloyd's Loading List.

Slow as that growth is, it will not stop the containership fleet from breaking the 20 million TEU mark this year, says global shipowners group BIMCO (Baltic and International Maritime Council).

BIMCO analyst Peter Sand said that while the entire box ship fleet capacity had increased nine per cent a year from 2006, it had only increased ship numbers 3.7 per cent.

"Despite the enormous growth of ULCS [ultra large container ships] market share, the postpanamax fleet of 8,000-12,000 TEU is still the preferred class, accounting for a quarter of the fleet," he said.

BIMCO said the fleet would grow to an estimated net addition of 680,000 million TEU this year, thus hitting the 20 million TEU mark next month.

"Over the last decade, the fleet size in TEU increased by 240 per cent and reached 19.7 million TEU at the end of 2015," said BIMCO.

"However, the fleet grew unevenly, displaying a shift to larger ship sizes and giving a one-sided focus on cutting unit costs per transported TEU by having larger ships, continuing the theme of 'bigger is better'."

The ULCS was the main driver of growth. It constituted just 0.5 per cent of the fleet in 2007 but now represents 18 per cent.


Source : HKSG.

[300516.ID.BIZ] Importir Minta Izin PLB Tak Diobral

JAKARTA-— Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia mengingatkan pemerintah tidak mengobral pemberian izin fasilitas pusat logistik berikat guna menghindari potensi penyalahgunaan peruntukan fasilitas tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Kepelabuhanan dan Perdagangan BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan seharusnya izin pusat logistik berikat (PLB) diberikan bagi pelaku usaha pendukung industri dalam negeri agar biaya logistik bisa efisien.

Bila izin PLB diberikan kepada pemain borongan impor yang justru akan menghancurkan stabilitas perekonomian nasional.

“Kita ingatkan ke pemerintah dan Ditjen Bea Cukai agar lebih selektif dan tidak obral dalam menerbitkan izin PLB itu,” katanya kepada Bisnis, Minggu (29/5/2016).

Menurutnya, GINSI sudah menerima informasi pemain impor borongan kini beramai-ramai mengajukan untuk mendapatkan izin PLB terutama untuk lokasi di wilayah PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda dan Cakung Jakarta Utara.

Taufan menegaskan GINSI perlu menyampaikan hal itu untuk menghindari penyalahgunaan peruntukan fasilitas PLB yang seharusnya untuk menampung jenis barang bahan baku dan bukan barang konsumsi langsung.

“Sudah ada indikasi ke arah itu, makanya kami ingatkan jangan diberikan izin kepada pelaku yang tidak jelas seperti pemain borongan,” tuturnya.

Pengoperasian PLB di Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid II yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLB merupakan penyediaan fasilitas gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM, serta fleksibilitas operasional.

Oleh karena itu, Taufan mengharapkan pemerintah melalui instansi teknis yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan itu lebih transparan kepada publik dan dunia usaha khususnya dengan tetap berpegang pada persyaratan ideal a.l. lahan yang dioperasikan, jenis komoditas yang ditangani hingga meng-crosscheck profil pemohon izin PLB.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, terdapat sejumlah persyaratan izin PLB di Indonesia. Selain harus berbadan usaha tetap, pemohon juga diwajibkan mempunyai bukti kepemilikan atau penguasaan tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi, tempat, dan rencana tata letak atau denah dalam PLB tersebut.

Selain itu, harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait, serta telah melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampai kan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan SPT dan mendapat rekomendasi dari penyelenggara PLB.

DALAM PROSES

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan instansinya sedang memverifikasi 16 permohonan perizinan baru PLB di seluruh Indonesia termasuk di antaranya yang berada di KBN Marunda dan Cakung Jakarta Utara.

Dia menilai pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan proses perizinan PLB karena dipastikan akan melalui seleksi ketat sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk penyediaan fasilitas PLB di Indonesia.

“Ada kriteria dan persyaratan untuk menjadi PLB tersebut, lagi pula saat ini fasilitas PLB yang telah ada dan hendak disiapkan itu belum untuk barang-barang konsumsi tetapi untuk barang penunjang kebutuhan industri,” ujarnya.

Heru menilai kehadiran PLB bertujuan mewujudkan sentral logistik di tiap wilayah pusat industri supaya tidak terjadi hambatan dalam distribusi barang sehingga mendorong efisiensi logistik nasional.

“Harapannya di tiap pusat industri terdapat fasilitas logistic centre-nya,” ujarnya.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Robi Toni menambahkan saat ini sudah ada 16 pengajuan izin PLB yang masih dalam proses di Bea dan Cukai (data terlampir). Jimmy Ruslin, pimpinan PT Dunia Expres (Dunex), satu dari 11 perusahaan yang telah menerima fasilitas PLB, mengatakan fasilitas PLB sudah beroperasi penuh dalam mendukung kegiatan industri dalam negeri.


Sumber : Bisnis Indonesia, 30.05.16.

29 Mei 2016

[290516.EN.SEA] Building Maersk Market Share Helped In Collapse of Q1 Rates: Alphaliner

MAERSK Line's policy to enlarge its market share contributed to generating historic low freight rates in the first quarter, according to Paris research house Alphaliner.

"In the first quarter, when most competitors were trying to curb capacity growth, Maersk deployed off-schedule extra loaders on both Asia-Europe and transpacific routes," said Alphaliner.

This was a key contributing factor in the 23 per cent drop in average freight rates during the period, said the Paris based container analyst.

Based on Alphaliner's table of selected first-quarter carrier results, Maersk's quarterly seven per cent year-on-year volume growth was "by far the highest' followed by OOCL, with 4.2 per cent growth and CMA CGM at 2.9 per cent.

The lowest rates were earned by APL, with an average of $797 per TEU - a 22.7 per cent decline on its average rate in Q1 2015. The next lowest was OOCL, $811 per TEU and a decline of 20.5 per cent, followed by Maersk's $929 per TEU, 25.5 per cent year on year.

Carriers' operating margins crumbled as freight rates slumped to record lows in the first quarter. Average freight rates, based on a sample of the 'reported revenue per TEU" of eight main carriers, dropped by 23 per cent in the first quarter compared to the corresponding period of 2015.

The fall in carriers' average freight rates was only slightly less severe than the 30 per cent reduction in the CCFI (China Containerised Freight Index) composite index recorded during the quarter.

This is due to the relatively more stable backhaul rates. These are not captured by the CCFI, an index which only tracks headhaul export rates out of China.

The weak rate environment was compounded by anaemic volume growth, with total container volumes growing by only 1.6 per cent in the first three months of the year, based on Alphaliner estimates.


Source : HKSG.

[290516.ID.BIZ] Duh, 12 Perusahaan Kaltim Dapat "Bendera Hitam"

SAMARINDA. Sebanyak 12 perusahaan di Kalimantan Timur mendapat bendera hitam setelah dilakukan penilaian oleh Badan Lingkungan Hidup setempat terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup.

"Selamat bagi perusahaan yang mendapat bendera emas, tapi bagi perusahaan yang mendapat bendera merah, bahkan yang mendapat bendera hitam harus segera meningkatkan kinerjanya terhadap keramahan lingkungan, jika tidak, izinnya bisa dicabut," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Minggu (29/5).

Hal itu dikatakan Gubernur setelah menyerahkan piagam dan bendera hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam pengelolaan terhadap lingkungan hidup di GOR 27 September Universitas Mulawarman.

Dari 223 perusahaan yang ikut program ini, hanya ada 13 yang mendapat bendera emas. Sedangkan, selebihnya harus terus diperbaiki kenierjanya terhadap lingkungan hidup. Ke 12 perusahaan yang mendapat peringkat hitam itu dua di antaranya merupakan perusahaan industri hasil perkebunan kelapa sawit, sedangkan 10 lainnya merupakan perusahaan tambang batubara.

Kedua belas perusahaan yang mendapat bender hitam adalah CV Anugerah Bara Insan di Samarinda, lima perusahaan di Kutai Kartanegara yakni CV Labaika, CV Permata Hitam Indah, PT Bara Rangga Wirasmuda, PT Guruh Putra Bersama, dan PT Mandala Usaha Tambang Utama. Kemudian, PT Berau Bara Energi di Berau, PT Brikoks Industri di Berau, PT Harapan Sawit Sejahtera di Paser, PT Nuansa Sakti Kencana di Paser, dan PT Sahabat Sawit Sejahtera juga di Kabupaten Paser.

Sedangkan dari 13 perusahaan yang meraih bendera emas, terdapat lima perusahaan di Kutai Kartanegara yakni PT Admitra Baratama Nusantara, PT Surya Hutani Jaya, PT Acacia Andalan Utama, PT Jembaiyan Muara Jaya, dan PT Sumalindo Hutani Jaya II.

Kemudian empat perusahaan di Bontang yakni Rumah Sakit PKT, PT Kaltim Methanol Industri, Badak LNG, dan Pupuk Kaltim. Selanjutnya PT ICHI Hutani Manunggal di Penajam Paser Utara, PT Kideco Jaya Agung di Paser, Berau Coal di Berau, dan PT Gunung Gajah Abadi di Kutai Timur.

Sedangkan perusahaan lainnya mendapat bendera hijau, biru, dan merah, yakni 67 perusahaan mendapat Proper hijau, 106 perusahaan mendapat Proper biru, dan terdapat 25 perusahaan mendapat Proper atau bendera berwarna merah.

"Semua bendera yang didapat ini harus dipasang di halaman depan kantor masing-masing. Bagi yang mendapat bendera hijau dan emas tentu akan bangga, tapi bagi yang mendapat bendera merah dan hitam tentu akan malu, tapi dari rasa malu inilah maka akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya terhadap lingkungan," kata Awang Faroek.


Sumber : Kontan, 29.05.16.

28 Mei 2016

[280516.EN.BIZ] Amazon Freighters Too Few To Affect UPS, FedEx Profits, Says Moody's

A REPORT from credit ratings agency Moody's says Amazon's freighter operation is likely to have little impact on the margins of UPS and FedEx pointing out that its 40 Boeing 767 freighters will give the e-commerce firm a fleet with an aggregate payload capacity equal to roughly one fifth of that of FedEx and one fourth of that of UPS.

The fleet will allow the parcel giant to move at least 20 per cent and as much as 30 per cent of its volumes, the London's Air Cargo News reported.

On the integrator side of the equation, UPS is the most exposed to Amazon, accounting for seven per cent of UPS' North American volumes and around three per cent for FedEx.

Assuming a 20 per cent discount per parcel on reported average pricing, Amazon likely spends around US$2.2 billion with UPS and thus accounts for about 3.7 per cent of UPS's annual revenue, compared with about $665 million and 1.6 per cent for FedEx.

But Moody's said while the two companies will "feel some pain" when the Amazon operation gets underway, the e-commerce firm is among its least profitable customers.

"Amazon's plans to lease freighter aircraft for a supplementary delivery network will reduce revenue and average daily volumes at UPS and FedEx," said Moody's senior credit officer Jonathan Root

"But replacing Amazon volumes with growing business from other, higher-yielding customers provides them with the opportunity to offset reductions from Amazon and improve their margins as e-commerce grows."

However, it wasn't all good news for the integrators as it was not yet known how far Amazon's plans extended. Furthermore, Amazon's plans could spur rival retailers to follow its lead and reduce their reliance on parcel carriers in order to shorten delivery times.

Source : HKSG.

[280516.ID.BIZ] JK: Eksekusi Proyek KA 2017

JAKARTA — Proyek kereta api berkecepatan sedang rute Jakarta—Surabaya diupayakan mulai dieksekusi pada 2017, segera setelah Pemerintah Jepang menyetujui proposal yang ditawarkan Pemerintah Indonesia.

Jusuf Kalla memperkirakan proyek kereta api sedang rute Jakarta-Surabaya akan berjalan bersamaan dengan konstruksi proyek kereta api cepat rute Ja karta-Bandung yang dibangun oleh konsorsium perusahaan Indo nesia dan China, yakni PT Ke reta Cepat Indonesia China (KCIC). “Diusahakan tahun depan mulai karena itu penting untuk mempercepat perjalanan Jakarta-Surabaya,” ujarnya, Jumat (27/5).

Kalla mengaku Pemerintah Indonesia menawarkan proposal proyek tersebut untuk memperlancar dan mempercepat jalur barat ke timur Pulau Jawa yang selama ini hanya berkecepatan 100 kilometer/jam.

Dengan adanya pembangunan kereta sedang ini, kecepatan diharapkan meningkat menjadi 150 kilometer/jam sehingga perjalanan hanya akan menghabiskan waktu lima jam dari semula delapan hingga sembilan jam.

Menurut dia, fasilitas kereta api yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini masih mumpuni. Hanya saja, persoalan muncul karena ada lebih dari 1.000 perlintasan tanpa palang. Oleh karena itu, dibutuhkan jembatan, baik di bagian atas maupun bawah jalan, sehingga kendaraan tidak perlu berhenti jika kereta melintas.

Selama ini, masinis memperlambat kecepatan kereta antarkota jika berada di wilayah tertentu yang padat agar tak ada warga yang tertabrak, tetapi wak tu perjalanan menjadi lebih lama.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang dihubungi terpisah menyebutkan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan US$1 miliar yang akan berasal dari pinjaman lunak pemerintah Jepang. Dana tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi perlintasan dan perbaikan komputerisasi ke reta. “Proyek kemungkinan bisa selesai hanya dalam waktu 1,5—2 tahun,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah me nawarkan proyek kereta api sedang Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patiban kepada Pemerintah Jepang. Tawaran itu disampaikan langsung dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

GERBONG INKA

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menawarkan produk gerbong PT INKA (Persero) ke Pemerintah Sri Lanka sebagai bagian dari upaya meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan ada beberapa isu yang dibahas antara Presiden Jokowi dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena dalam pertemuan bilateral yang dilangsungkan di Nagoy Kanko Hotel pada Kamis (26/5) malam.

Dikutip dari halaman Sekretariat Kabinet, Retno menjelaskan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan minat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Sri Lanka, terutama dalam hal pengadaan gerbong kereta api, di mana pembangunan kereta api termasuk pengadaan gerbong penumpang dan barang masuk dalam Investment Propose Sri Lanka 2015—2020.

“PT INKA Indonesia sudah menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dengan Sri Lanka, dan Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia siap untuk melakukan kerja sama dalam pe ngembangan kereta api. Itu yang disampaikan Presiden mengenai masalah ekonomi,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Sri Lanka mengharapkan adanya penerbangan dari Jakarta ke Colombo. “Itu akan dibahas dan ditindak lanjuti lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 28.05.16.

27 Mei 2016

[270516.EN.BIZ] Box Ship Scrapping Gains Momentum Ahead Of Born-again Panama Debut

LATEST statistics from shipbroker Braemar ACM show that the number of container vessels sent to breakers' yards so far this year will shortly eclipse the total demolished in 2015 in terms of TEU capacity, 2016 is already way ahead.

According to the latest data, the year-to-date figure is 72 vessels, 243,000 TEU, compared with 85 vessels for 187,500 TEU in the whole of last year, the London's Loadstar reported.

The surge in vessels sold for scrap 19 container vessels reported this month alone has helped to lower the idle tonnage fleet, notes industry consultant Alphaliner.

It said the number of ships in lay-up had fallen 28 per cent in TEU terms since early March, and as at 16 May stood at 269 vessels for 1.13 million TEU.

Alphaliner estimates that the full-year scrapping figure will exceed 450,000 TEU almost 2.5 times more than last year.

This is partly due to a pick-up in scrap rates over US$300 per ldt is now being achieved, compared with low $200s at certain points last year as well as the industry's need for a clear-out of unemployable panamax ships ahead of the opening of the expanded Panama Canal next month.

According to the data, of the 19 ships sold for scrap this month, five were panamax units of 4,200-4,800 TEU and four were over-panamax vessels of 5,300-6,500 TEU.

The current scrapping momentum is also bringing down the age that ships are sent for demolition, and so-called "teenagers" are now prime scrapping candidates.

According to Craig Jallal from vesselsvalue.com, the average scrapping age of all containerships during 2014 and 2015 was 22 years, and the average age for a post-panamax vessel was 19.5 years.

Source : HKSG.

[270516.ID.BIZ] Jokowi Bahas Pelabuhan Patimban Dengan PM Jepang

JAKARTA. Presiden Joko Widodo membahas kerja sama pembangunan proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 Outreach di Shima, Jepang, Jumat, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengadakan pertemuan bilateral.

"Kami sangat menghargai kehadiran dan kontribusi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, dalam KTT G-7 Outreach," kata PM Abe mengawali pembicaraan.

Dalam pertemuan yang dilakukan dengan terbuka dan bersahabat itu, kedua kepala negara membahas berbagai isu penting termasuk upaya meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang.

Salah satu kerja sama yang dibahas adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Untuk kepentingan itu, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Perhubungan sebagai "focal point" untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

Dalam pertemuan itu, PM Abe berharap isu auto tarif dapat segera diselesaikan.

"Penyelesaian auto tarif ini dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian akses pasar untuk produk perikanan, pertanian, dan hortikultura (kategori R & Q), 'as one package'," ujar Presiden.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan ini, yakni kerja sama pembangunan proyek listrik di Batang dan rencana pembangunan jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa.

Pertemuan Presiden Jokowi dan PM Abe di Shima ini tercatat merupakan pertemuan keempat dalam kurun waktu kurang dari dua tahun yang mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk memajukan kerja sama.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan PM Abe sempat bertemu di sela-sela KTT ASEAN ke -27 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perdagangan Indonesia-Jepang, terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai gambaran, kerja sama perdagangan pada periode 2015 tercatat volume perdagangan Indonesia-Jepang sebesar 31,27 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor sebesar 18,01 miliar dolar AS dan impor sebesar 13,26 miliar dolar AS.

Sementara di bidang investasi, Jepang merupakan peringkat ketiga terbesar investor di Indonesia dengan 2,87 miliar dolar AS dalam 2.030 proyek. Sedangkan total wisatawan Jepang sebesar 486.687 orang per tahun 2014.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Abe, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra.

Sumber : Kontan, 27.05.16.

26 Mei 2016

[260516.EN.SEA] Hyundai Creditors 'okay debt-for-equity swap', Normalisation On Horizon

KOREA's troubled Hyundai Merchant Marine (HMM), trying to free itself from financial ruin, says it sees a way out via debt-for-equity swaps with creditors.

"Upon the completion of charter negotiations and bondholders' meetings?Reuters reported that creditors agreed to a KRW680 billion (US$570 million) debt-for-equity swap, citing news from the Korea Development Bank.

"Our financial structure is improving with the tailwind from the sale of Hyundai Securities," HMM said. "HMM will continue doing its best to complete the charter negotiations as promptly as possible."

With creditors approving a debt-for-equity swap, Hyundai Merchant Marine (HMM) said it is continuing efforts to stabilise its business and normalisation is now only a matter of time.

What's more the company feels it will be fit to join the new shipping consortium - THE Alliance - in April.

HMM said it will hold five meetings with bondholders on May 31 and June 1, where it plans to propose a "debt adjustment” plan that will also include debt-for-equity swaps.

HMM and the Korea Development Bank "are doing their best efforts to negotiate with shipowners on charter rates and that "the negotiations will be proceeding without being bound to a specific timeline."

Those shipowners include a number of publicly traded companies including Danaos, Navios Maritime Partners and Capital Product Partners and other firms such as Zodiac Maritime Agencies and Eastern Pacific Shipping.

In response to a query about the negotiations from American Shipper, Danaos cited a "binding non-disclosure agreement between Danaos and HMM, thus, no comment on the developments.


Source : HKSG.

..

..

25 Mei 2016

[250516.EN.BIZ] Hamburg Sud To Adopt INTTRA e-VGM Service To Facilitate UN Compliance

GERMANY's Hamburg Sud and INTTRA, an ocean shipping electronic marketplace, have expanded their links to meet the implementation of the UN's Safety of Life at Sea (SOLAS) Verified Gross Mass (VGM) amendment on July 1.

The INTTRA e-VGM Service will be a channel for Hamburg Sud to receive VGM submissions from shippers to meet the requirement that all containers must have verified weights before being loaded onto a ship.

Hamburg Sud was a founding member of INTTRA's e-VGM Initiative. Launched in December 2015, it brought together carriers, freight forwarders, shippers, terminals, ports, regulatory agencies and industry experts to foster dialogue and readiness within the ocean shipping community and minimise disruption across the industry.

"Hamburg Sud played an integral role in championing a ¡¥Digital First' approach to SOLAS VGM compliance and common standards for the industry," said Inna Kuznetsova, INTTRA's president and chief operating officer.


Source : HKSG.

[250516.ID.BIZ] RPX Targetkan 'Market Share' I-Drop Sebesar 50%

JAKARTA. Perusahaan jasa logistik RPX menargetkan pangsa penjualan atau market share I-Drop bisa menembus 50 persen dengan biaya logistik satu persen dari pasar e-commerce di Indonesia.

"Saya optimis, sebab kita punya sistem yang kuat dan jaringan yang lumayan banyak," ujar Vice Presiden Service RPX Muhammad Kadrian di RPX Building, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Menurut data yang dihimpun dari Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 295 triliun.

Untuk mencapai target itu, Kardian menjelaskan RPX telah memperluas jaringan I-Drop ke seluruh Indonesia.

I-Drop adalah e-commerce jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan Indomaret.

"Jaringan kita semakin berkembang, jaringan seluruh RPX sama dengan jaringan Indomaret. Ya kalau indomaret 12.000, ya kita juga sama," jelas Kadrian.

Selain itu, Kadrian juga akan menyiapkan informasi teknologi (IT) yang canggih untuk I-Drop.

Ke depannya, Kadrian akan mengembangkan e-commerce I-Drop ini dengan layanan-layanan yang bisa makin mempermudah pelanggan saat menggunakannya.

Sumber : Kontan, 25.05.16.

24 Mei 2016

[240516.EN.SEA] Germany's Hapag-Lloyd In Merger Talks With United Arab Shipping Company

GERMANY's Hapag-Lloyd is in talks to merge with United Arab Shipping Company (UASC), representing the latest move in container shipping corporate consolidation, Reuters reports.

Hapag-Lloyd gave no details on the talks, saying there was no certainty of a deal, though a successful merger would create a group with an estimated enterprise value in the region of EUR8 billion (US$9 billion).

Kuwait-based UASC, owned by Gulf Arab states with Qatar holding the majority stake, was not available for comment.

"There is so much price pressure that all shipping groups are looking for mergers and this one won't be the last,?a transport banking source told Reuters.

"Hapag in particular had to look for a partner as it was left out of recent tie-ups and alliance regroupings. It was at risk of becoming a sub-scale player lacking the full range of destinations," said the banker.

however, a shipping industry source said it is unclear whether there would be sufficient benefit to UASC.

"Even with market pressure, it will take some convincing, given UASC's state ownership," the source said, adding that Hapag-Lloyd is likely to gain most from a tie-up.

This follows a takeover by France's CMA CGM of Singapore's Neptune Orient Lines to cement its position as the market's No 3 player behind Switzerland's MSC and Denmark's Maersk, the industry leader.

Also of recent vintage is the merger of state-controlled Chinese lines Cosco and China Shipping.

Container lines have also formed alliances aimed at saving costs and pooling runs to various destinations.

China Cosco Shipping and France's CMA CGM said that they had formed an alliance on Asia routes, making the partnership bigger in capacity than Maersk Line and MSC's rival 10-year agreement.

Maersk chief commercial officer Vincent Clerc said its arrangement with MSC is unaffected by its rivals' Asia announcement, adding that his company welcomes consolidation.

Source : HKSG.

[240516.ID.BIZ] Kemenhub Sanksi 9 Maskapai

JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberikan sanksi pencabutan kapasitas angkutan udara terhadap sembilan maskapai niaga berjadwal dalam negeri akibat tidak mampu memenuhi rencana operasi penerbangan yang disepakati.

Kesembilan maskapai tersebut antara lain PT Trigana Air Service, PT Asi Pudjiastuti, PT Travel Express, PT Tri MG Instra Asia Airlines, PT Citilink Indonesia, PT Kalstar Aviation, PT Garuda Indonesia Tbk., PT Sriwijaya Airlines dan PT NAM Air.

Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo mengatakan sedikitnya 15 surat pencabutan kapasitas maskapai berjadwal dikeluarkan Direktorat Perhubungan Udara sepanjang periode Januari— Mei 2016.

“Sebanyak 15 surat pencabutan itu terdiri dari enam surat pencabutan izin rute dan sembilan surat pengurangan frekuensi penerbangan, dan diberikan kepada sembilan maskapai niaga berjadwal dalam negeri,” katanya, Senin (23/5).

Seperti diketahui, sanksi pencabutan izin rute penerbangan tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan No. 40/2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Pada pasal 27b disebutkan bahwa izin rute dicabut regulator apa bila, pertama, maskapai tidak melaksanakan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya selama 7 hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Kedua, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya terakumulasi 14 kali atau 50% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan satu kali dalam sehari.

Ketiga, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan dua sampai lima kali/ hari.

Keempat, tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 10% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 kali/hari.

Adapun, ketentuan pencabutan izin tersebut juga berlaku pada izin penambahan rute dan/atau frekuensi terbang. Apabila izin rute penerbangan telah dicabut, maskapai baru dapat mengajukan kembali satu tahun kemudian, sejak tanggal pencabutan.

TERTIB OPERASIONAL

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengatakan aturan tersebut diterbitkan agar maskapai lebih disiplin dalam menjalankan operasinya, sesuai dengan izin yang telah diberikan Dirjen Perhubungan Udara.

“Jadi para airlines itu biar bisa lebih tertib terbangnya, tidak sebentar terbang sebentar lagi tidak. Padahal izin terbangnya itu untuk setiap hari. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tidak baik nantinya,” katanya.

Senior Manager Corporate Communications Sriwijaya Air Group Agus Soedjono mengatakan Sriwi jaya Air memang sengaja tidak melakukan sepenuhnya pelayanan penerbangan di sejumlah rute.

“Itu memang sengaja kami kurangi, karena kan pada saat ini sedang low season, tapi yang existing masih ada. Makassar— Sorong itu masih ada dua kali, Makassar—Kendari masih ada sekali, dan Makassar—Gorontalo juga ma sih ada sekali,” tuturnya.

Selain pengurangan frekuensi terbang, Sriwijaya Air juga mendapatkan pencabutan izin terbang untuk rute Jakarta—Pekanbaru. Agus menuturkan penerbangan me nuju Pekanbaru dari Jakarta nantinya akan melalui Medan terlebih dahulu.

Meski begitu, sambungnya, tidak menutup kemungkinan Sriwijaya Air akan mengajukan kembali izin penerbangan di rute-rute yang terkena sanksi tersebut, apabila permintaan jasa angkutan udara kembali meningkat.


Sumber : Bisnis Indonesia, 24.05.16.

23 Mei 2016

[230516.EN.AIR] Mystery Man Signs Up For 30 B737s In Freighter Conversion Bonanza

GLOBAL player in the aircraft passenger-to-freighter conversion business, Aeronautical Engineers Inc (AEI) has signed an agreement to provide up to 30 twelve-pallet position Boeing 737-800SF conversions with an undisclosed customer, reports London's Air Cargo News.

The agreement includes 15 firm orders with an additional 15 options. The modifications for the customer will begin in late 2018 with deliveries beginning in 2019.

The deal follows a recent spate of orders for freighter conversions as companies look to capitalise on the growing express market.

Speculation on who the mystery customer could be is likely to continue in earnest. Chinese airlines SF Express, YTO Express and China Postal have all been busy placing orders of late, although most of these deals have been made public.

The latest deal brings to a total of 80 firm orders and commitments for its 12-pallet position B737-800S AEI has received so far this year. The AEI B737-800SF converted freighter is able to accommodate 11 full-height containers or pallets and one AEP/AEH container for a total of 12 positions.

Depending upon the aircraft model and aircraft weight limits, the AEI B737-800SF will be able to carry a payload of up to 23,587 kilogrammes.


Source : HKSG.

[230516.ID.BIZ] Belgia Tawarkan Diri Mengelola Pelabuhan Patimban

BANDUNG. Lembaga Ekspor dan investasi Kementerian Perindustrian & Perdagangan Wallonia, Belgia mengemukakan niatnya berinvestasi di infrastruktur Jawa Barat. Hal ini dikemukakan Mitchel Kempernees, Chief Operating Officer Overseas lembaga Belgia tersebut ketika bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin (23/5).

Kunjungan kerja tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan Putri Astrid dari Belgia beberapa waktu yang lalu.

"Kami telah membuat kesepakatan dan sekarang waktunya untuk melakukan aksi yang konkret dan kami akan membangun sebuah kolaborasi," kata Kempernees.

Ia menuturkan, dalam kunjungan tersebut ada beberapa hal yang dibahas seperti ketertarikan Belgia untuk bekerjasama dengan Jawa Barat di bidang logistik, pelabuhan baru dan airport di Jabar, agrikultur, regional Aerospace dan Metalurgi.
 
Tapi, dia tidak menyebut nilai investasi yang disiapkan. "Itu tergantung dengan kolaborasi satu sama lain. Yang pasti kerja sama kami di bidang logistik, pelabuhan. Bagaimana mengelolanya dan nanti ada platformnya," kata dia.

Dia mengatakan, tertarik bekerja sama dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang. Seperti diketahui, pelabuhan ini ditargetkan menjadi pelabuhan regional, lalu internasional.

"Kami memiliki pelabuhan yang representatif dan bisa dijadikan contoh," kata Kempernees.

Deddy Mizwar menambahkan, pembahasan lainnya adalah mengenai teknologi pengolahan makanan sampai pengolahan sampah.

Dia bilang, akan tetap mengkaji tawaran Belgia serta menyesuaikan dampaknya dengan lingkungan.


Sumber : Kontan, 23.05.16.

22 Mei 2016

[220516.EN.SEA] CMA CGM Develops Aquaviva, a New Container to Transport Live Lobsters

The CMA CGM Group launches Aquaviva, a new generation of containers which allows for the safe carriage of live lobsters in their original sea water.

The development relies on CMA CGM's reefer expertise and the unique technology Innnopure developed by EMYG Environnement & Aquaculture.

Previously lobsters were carried either frozen by sea or alive and on ice by air freight. With the new Aquaviva container, they can now travel by sea in optimal conditions maintaining their natural habitat.

This replicates lobsters' natural living conditions, guarantees correct water temperature throughout, preserves proper oxygen levels thanks to Innnopure technology.

The news set off alarms at New York's Air Cargo World, which had long held that live lobsters were immune to a modal shift.

At the Cargo Facts Asia conference in Hong Kong some hoped that another commodity would take lobsters' place another just as mobile phones replaced laptop computers as an air freight staple.

But live lobsters, long the bread-and-butter of many transatlantic routes, once gone will be hard to replace, many realise.

As seafreight lobsters are carried in optimal conditions during the whole transport process within their natural water, from fishing area until arrival at wholesalers or restaurants. This guarantees first-day freshness and quality even over a long term conservation.

Global innovation resulting from collaboration between CMA CGM and EMYG Environnement & Aquaculture

The arrival of the Aquaviva container is the result of four years of research and development between CMA CGM reefer teams and EMYG Environnement & Aquaculture, a company specialising in water purification and filtration.

This global innovation offers a unique solution in the transportation of live lobsters. Initial markets will be North America and Europe. The collaboration will continue and will allowing maritime transportation for other live seafood.

Source : HKSG.

[220516.ID.BIZ] Dibatasi di AS, Baja Cina Bisa Serbu Indonesia

JAKARTA. Pengetatan impor produk Baja asal China di Amerika Serikat, tak langsung membuka peluang bagi perusahaan Baja Indonesia di negeri paman Sam tersebut. Justru, hal itu membuka ancaman baru bagi industri Baja Indonesia.

Menurut Dadang Danusiri, Direktur Marketing PT Krakatau Steel Tbk (KS), semakin produk China dibatasi di negara lain, maka ancamannya semakin besar untuk Indonesia.

"Bahayanya, nanti Indonesia jadi incaran produk Baja murah China. Maka kita harus segera melakukan aturan dumping bagi produk China," kata Dadang kepada KONTAN, Jumat (20/5).

Selama ini, kata Dadang, beberapa produk Baja China sudah menyerbu Indonesia dan yang baru kena dumping sebatas produk HRC dan BRC.

Jika tak memperluas aturan dumping, Dadang meyakini, seluruh produk Baja China akan masuk. Apalagi, setengah produksi Baja global, berasal dari China.

Dadang juga berharap, pemerintah segera melindungi produk Baja asal Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. "Jadi tak cuma di hulu saja, produk turunan Baja seperti seng, galfanis, paku, dan lainnya juga harus segera dilindungi," ujar Dadang.

KS sendiri tidak bisa masuk ke pasar AS karena sudah terkena aturan dumping sebesar 70% sejak 10 tahun lalu. Dan hingga saat ini, kata Dadang, pengenaan dumping dari AS pun terus diperpanjang masa waktunya.

Untuk itu, Dadang menegaskan, KS lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan nasional. "Kalau pun ekspor, biasanya karena di domestik tidak terserap," tambah Dadang.

Selama ini negara-negara tujuan ekspor KS antara lain Malaysia dan Australia. Adapun porsi penjualan ekspor KS masih berkisar 10% dari total penjualan. "Kami tetap fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Dadang.

Sumber : Kontan, 20.05.16.

21 Mei 2016

[210516.EN.SEA] OOCL Lays Down VGM Law On What It Will Take To Get a Box Aboard

HONG KONG's Orient Overseas Container Line (OOCL) is urging shippers to use electronic means to convey their verified gross mass (VGM) number to comply with the UN's rule that container weights be must be provided for all boxes from July 1.

"OOCL highly encourages shippers to provide the VGM information through efficient and convenient 'e-submission channels'. Should there be a need, OOCL can also cater for 'manual or paper document-based submissions' to meet certain customer requirements," said a statement from the company.

"We, however, DO NOT accept VGM submissions that are communicated to us by phone, voice mail or other verbal means," said OOCL emphatically.

OOCL said its website ?"My OOCL Center" has such facilities and accepts VGM online as batch submissions. It also works through on line market places such as CargoSmart and GT Nexus.

"Information must include booking number, container number, VGM with unit, signature of the shipper or authorised person," said the company.

A number of regulatory authorities have already published their guidelines and regulations to help the industry comply with the new VGM rules while some countries such as China have announced that they are in the final stages of policy development.

"The shipper is responsible for the potential regulatory penalties and all costs associated to the exception handling of the containers without the VGM," said OOCL.

There are two methods of securing a VGM;

Method 1: Weighing the packed container using calibrated and certified weighing equipment.

Method 2; Calculating the sum of the single masses = Mass of cargo items + all packages (pallets, dunnage, securing material packed in the container) + container tare weight as certified and approved by the national authorised body.

But calculating is not allowed for scrap metal, unbagged grain and other cargo in bulk.

"If a container with a gross mass exceeding its maximum permitted limit (the maximum payload) as indicated on the Safety Approval Plate under the International Convention for Safe Containers (CSC), the container will not be loaded onto a ship even with the proper VGM documentation," said OOCL.

The shipper must ensure that the VGM is provided sufficiently in advance for use by the ship master and the terminal representative towards the ship stowage plan.

The VGM cut-off time will be advised in the form of a Booking Confirmation once available. We anticipate the VGM cut-off times will vary from one country to another.

Source : HKSG.

[210516.ID.BIZ] Adajek Ramaikan Panggilan Ojek Online

JAKARTA. Bisnis Ojek Online, atau ojek berbasis aplikasi, ternyata semakin gurih. Buktinya, jumlah pemain di bisnis ini terus bertambah.

Salah satu pemain baru adalah brand AdaJek, di bawah bendera PT Ada Solusi Infotech. Ojek Online baru ini akan resmi melayani masyarakat pada 2 Juni 2016 mendatang.

Wakil Direktur AdaJek, Teguh Mubarakh mengatakan, ujung tombak binis ojek beraplikasi adalah rider, sebutan bagi sang pengojek motor.

Sadar akan hal itu, pihaknya kini tengah gencar melakukan perekrutan calon rider. AdaJek menargetkan dapat menjaring 10.000 pemotor atau rider hingga akhir tahun.

Bagaimana caranya?

Teguh membeberkan, pihaknya memberikan semacam "reward" untuk rider berprestasi. Untuk rider AdaJek yang mampu mengumpulkan poin terbanyak, bisa mendapatkan hadiah umroh gratis atau pelesir ke Eropa.

"Rider dengan kilometer terpanjang, order terbanyak, minimal 8 order tiap hari akan berkesempatan untuk umroh dan melakukan kegiatan ibadah lain," ujar Teguh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/5).

AdaJek membuka pendaftaran rider sejak 25 April 2016. Dari tanggal tersebut hingga saat ini, sudah bergabung sebanyak 500 rider.

Pendaftaran rider AdaJek dapat dilakukan dengan empat cara. Pertama, datang langsung ke kantor pusat di Cibubur. Kedua, dengan mengunjungi situs AdaJek.

Ketiga, menggunakan pesan aplikasi (WhatsApp). Keempat, lewat koordinator lapangan yang ada di Bekasi, Bogor, Depok, dan Jakarta Pusat.

"Kalau menggunakan situs ada di www.adasolusi.com. Kalau WhatsApp dengan nomor 085215538009. Syaratnya, SIM C, KTP, Kartu Keluarga, dan surat pengantar RT," pungkas Teguh.

Sumber : Kontan, 20.05.16.

20 Mei 2016

[200516.EN.BIZ] World Jaguar Logistics To Provide Intelligent Warehousing, Logistics

WORLD Jaguar Logistics, from its warehouse complex Qianwan Bonded Zone on the other side of Jiaozhou Bay opposite Qingdao, provides intelligent warehousing and logistics to clients around the world.

So much so that its success aroused the interest of Qingdao TV, which sent a news crew to report on these fresh developments in the area's logistics sector.

Recalling this public attention, World Jaguar president Wushao Yong said: "We established a thorough network of overseas clients, warehouses, customs clearance and sea-rail transport over the years."

This, he said, was done to promote intelligent warehousing and logistics systems. "We set up integrated online e-commerce platform to provide booking, enquiry information, LCL and tracking services." Mr Wushao said.

"Combining trading and customs clearance with online e-commerce systems and opening online stocking as well as direct mail services," he said.

World Jaguar Logistics' 10 branches at the ports utilise Internet+ to connect local and overseas clients.

Qianwan Bonded Zone has copied the success of Shanghai free trade zone which brings opportunities to World Jaguar Logistics. He also said officials of Qianwan Bonded Zone have advantageous policies to promote growth of company's logistics business, enlarging its overseas network.

World Jaguar Logistics continues to develop new business. Since its first direct purchasing order from the bonded zone, the company has been investing in cross-border e-commerce and construction of local and overseas warehouses. The bonded zone has a 6,000-metre square warehouse specifically for cross-border e-commerce.


Source : HKSG.

[200516.ID.BIZ] Kredit Melambat, ANZ Terpaksa PHK 200 Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA – Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) memberhentikan 200 karyawannya di unit Australia akibat perlambatan pertumbuhan kredit  dan pelamahan ekonomi.

Juru Bicara ANZ yang berbasis di Melbourne Stephen Ries menyebutkan pengurangan tenaga kerja tersebut sebagian besar akan dilakukan di Melbourne dan mempengaruhi peran menejerial dan back office di sejumlah unit, seperti pemasaran dan manajemen proyek.

Pemutusan hubungan kerja oleh ANZ tersebut menjadi soorotan bagi industri perbankan di Australia, setelah tiga dari empat penyalur kredit terbesar di negara tersebut gagal mencatatkan laba bersih sesuai  perkiraan analis di tengah meningkanya kredit macet dari segmen korporasi.

ANZ juga memangkas tenaga kerja di Asia dan kelembagaan perbankan sebagai jalan keluar dari Return on Asset (ROA) yang rendah.

“Perbankan di Australia berada di bawah tekanan untuk memperbaiki komposisi aktivanya akibat kebutuhan modal yang meningkat,  dan secara umum tengah mencoba untuk memastikan bahwa mereka memiliki basis biaya yang tepat,” kata Rohan Walsh, seorang manajer  investasi dari Karara Capital Ltd.

Rohan mengatakan, ANZ pada khususnya telah menyusutkan operasinya di Asia untuk meningkatkan labanya dan berpikir kontrol biaya berkelanjutan akan menjadi fokus dari manajemennya.


Sumber : Bisnis Indonesia, 17.05.16.