"Kami dari Pemprov Jawa Barat berharap bisa
menguasai 51%, sedangkan Angkasa Pura (AP) II 49% di BIJB,
Kertajati," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
dalam siaran persnya, Rabu (2/8).
Ia mengatakan, pembagian saham tergantung pada
penyertaan modal yang diberikan AP II. " Belum lagi nanti ada RDPT
(Reksa Dana Penyertaan Terbatas) yang bisa masuk ke dalam reksa dana,
kemarin juga dari bank syariah," kata dia.
agar bisa mencapai 51% maka Pemprov Jabar juga akan
mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal.
"Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap
menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerja sama pengelolaan bersama AP
II atau beberapa pihak lain," kata Deddy.
Saat ini, AP II masih bekerja sama secara operasional.
Tapi, bisa menjadi mitra jika AP II memutuskan melakukan penyertaan modal.
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan optimistis, Pemprov
Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim
teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.
"Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun
depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov
Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison," kata
Luhut.
Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan
BIJB bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara Pemda dengan
Pemerintah Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih
proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.
"Kertajati ini satu contoh model, di mana antara
pusat dan daerah bekerja sama membangun bandara di daerah. Dan Pemda proaktif
dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara
yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya," kata
Budi.
Sumber : Kontan, 02.08.17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar