Liputan6.com, Jakarta : Kondisi Pelabuhan Tanjung Priok
di Jakarta Utara dinilai sudah tidak mampu untuk menampung proses importasi
bahan kebutuhan pokok terutama hewan potong seperti sapi.
Kondisi ini memunculkan ide agar pemerintah mencari
pelabuhan lain yang bisa menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai lokasi
proses karantina pada proses importasi hewan.
"Kita ingin ada pelabuhan untuk daging, karena impor
daging hanya bisa dilakukan di pelabuhan yang punya fasilitas karantina,
Tanjung Priok bebannya makin berat. Maka kita ingin pelabuhan-pelabuhan yang tidak
punya beban agar dibangun karantina," ujar Wakil Menteri Pedagangan Bayu
Khrisnamurti di Kementerian Perdagangan, Jumat (26/7/2013).
Menurut Bayu, pelabuhan lain yang sekiranya mampu menjadi
lokasi fasilitas karantina hewan, seperti Lampung dan Banten. Kedua lokasi ini
bisa menjadi alternatif pelabuhan karantina hewan impor.
"Lampung dan Banten di sana belum ada sarana
karantina dan fasilitas cold storage, ini harus dibangun di sana," lanjut
dia.
Selain mengeluarkan ide soal pembuatan karantina di pelabuhan
lain, Bayu juga menilai perlu ada pulau khusus yang ditujukan untuk karantina
hewan-hewan impor saat masuk ke Indonesia.
Di pulau ini, hewan tersebut bisa melalui pemeriksaaan
kebersihan dari wabah penyakit dalam satu tempat yang tertutup.
"Kita ingin membuat pulau karantina, nanti minta
bantuan ahli di mana sapi masuk ke sana semua. Jadi keluar sudah dalam bentuk
segar artinya sudah dipotong," tandas dia.
Meski deminkian, Bayu mengungkapkan ide tersebut masih
sangat awal dan perlu kajian yang lebih mendalam. Saat ini pun, Indonesia hanya
bisa mengimpor sapi dari Australia karena hewanj di negara tersebut yang
terdeteksi bebas penyakit.
"Ini ide yang masih sangat awal. Kita terikat UU
Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana kita hanya boleh impor dari negara yang
bebas penyakit. Nah saat ini Australia yang memenuhi syarat tersebut, UU kita
yang memaksakan itu," ujar Bayu.
Lebih lanjut Bayu menilai, kongesti di Pelabuhan Tanjung
Priok seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur berpotensi menghambat
proses barang-barang impor akan masuk ke Indonesia. (Dny/Nur)
Sumber : Liputan6, 26.07.13.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar