JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan segera memulai penataan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok melalui relokasi sejumlah instansi pemerintah yang dinilai tidak begitu perlu dalam kawasan pelabuhan.
Area hasil relokasi akan digunakan untuk perluasan pelabuhan demi efektivitas pelabuhan. Hal ini menjadi hasil rapat koordinasi para menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian di kantor kementerian, Rabu (11/8/2010).
"Pada tahun ini juga, kami akan melakukan groundbreaking untuk perluasan terminal sebanyak empat terminal baru secara bertahap," tutur Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Hatta mencontohkan keberadaaan sejumlah BUMN di Tanjung Priok yang tidak perlu, misalnya sejumlah dinas dan Mabes TNI AD yang mengaku sudah siap dipindahkan ke daerah Bojonegoro.
Fungsi-fungsi instansi itu tidak dihilangkan, hanya tempatnya yang bergeser ke luar kawasan Tanjung Priok. Pemerintah juga akan melakukan penambahan kapasitas sekitar 1,5 juta teus di salah satu terminal yang ada sekarang untuk mengatasi semakin padatnya arus keluar-masuk barang di Tanjung Priok.
Pemerintah berencna pula mempercepat arus keluar-masuk barang di Tanjung Priok dari yang semula enam hari menjadi tiga hari sesuai standar ASEAN. Sementara itu, pembangunan tiga akses jalan tol dan kereta api akan terus berjalan.
Hatta menambahkan, pendanaannya akan segera dibicarakan dan diselesaikan oleh Menkeu dan Meneg BUMN. Namun khusus untuk pembangunan terminal baru, pemerintah sudah menetapkn Rp 5 triliun untuk tahap pertama, terutama untuk infrastruktur dan pembangunan terminal. Pembangunan satu terminal baru diharapkan selesai pada 2013.
Sumber : Kompas, 11.08.10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar