[251010.ID.BIZ] HIPMI: Ambrolnya Martadinata Tonggak Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan amrolnya Jalan RE Martadinata Jakarta Utara harus dijadikan momentum untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, oleh pemerintah.

"Semestinya ambrolnya jalan tersebut dijadikan momentum bagi pemerintah atau kementerian terkait segera mengambil banyak terobosan dan keberanian untuk mengeksekusi banyak proyek infrastruktur jalan yang terbengkalai atau menemui jalan buntu," kata Ketua Umum BPP Hipmi Erwin Aksa, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta , Minggu.

Erwin juga mengatakan selain masalah lingkungan, maka ambrolnya jalan tersebut kian menunjukkan semakin buruknya infrastruktur jalan di Tanah Air.

Menurut dia,percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Air sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga harus dicarikan solusi secepatnya yang bersifat darurat atau extra-ordinary untuk mengejar ketertinggalan dan melemahnya daya saing industri nasional.

"Harus ada langkah-langkah atau kebijakan yang tersifat extra-ordinary (luar biasa) untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan. Tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan konvensional," katanya.

Apalagi, kata Erwin, kondisi infrastruktur jalan di Indonesia, khususnya jalan, merupakan yang terburuk di ASEAN.

"Herannya meski negara kita yang terluas, panjang jalan di Indonesia terpendek di ASEAN. Itu pun dalam kondisi mengenaskan, seperti ambrolnya Martadinata," kata CEO Grup Bosowa ini.

Asian Development Bank (ADB) menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kepadatan jalan (road densities) terendah di antara negara-negara ekonomi utama di Kawasan Asia Tenggara, baik untuk tiap 100 orang dan setiap kilometer persegi.

Panjang jalan yang diaspal per 100 orang juga salah satu yang terpendek di kawasan ini.

Selain itu, sekitar 36 persen dari jaringan jalan dilaporkan rusak atau megalami kerusakan berat pada tahun 2007.

ADB mengusulkan agar pemerintah melakukan reformasi kebijakan dalam jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan jalan, diantaranya, percepatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baru, meningkatkan investasi swasta termasuk kemitraan pemerintah dan swasta.

Sumber : Antara, 18.09.10 (maaf, kliping hari Minggu ngga sempat dimuat, repot).