Bisnis.com,
JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta
pemerintah melakukan revisi pada regulasi transportasi yang belum mengakomodasi
angkutan barang, hanya angkutan penumpang orang.
Yukki
Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan tingginya harga komoditas
bukan salah biaya logistik. Dia bahkan mengatakan kunci menurunkan harga
komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya
logistik.
"Ini
aturan transportasi saja hanya untuk orang angkutan orang, untuk barang tidak
ada," jelas Yukki dalam Diskusi Terbatas 'Harga Komoditas Tinggi,
Salah Logistik?' di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (8/2/2017).
Dia
menyebutkan pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik
yang saat ini sebesar 24% dari produk domestik bruto.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani
penyedia jasa dalam mengembangkan usaha.
Meskipun
demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berhasil
mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua,
pada tujuh tahun lalu sekitar Rp20 juta, sekarang harganya sudah menjadi Rp12
juta.
Dia
menjelaskan pemerintah belum menyusun sistem logistik yang terintegrasi.
Sehingga lembaga dan instansi yang berwenang atas logistik sangat banyak.
Misalnya,
saat ini pemerintah mensosialisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
Dia mencemaskan, nantinya setiap komoditas akan membuat sistem logistik
sendiri.
Seharusnya
menurut Yukki pemerintah bukan membuat sistem logistik per komoditas tetapi
membuat kementerian khusus yang menangani logistik.
"Kita
tidak dalam upaya menurunkan biaya logistik, tetapi bagaimana mengefisiensi
biaya setiap komoditas. Karena setiap komoditas itu berbeda, tidak mungkin
harga emas sama dengan harga komoditas lain," ungkapnya.
Sumber
: Bisnis Indonesia, 08.02.17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar