Kedelapan provinsi itu adalah Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, NTT, dan Irian Jaya Barat. Kedepalan propinsi itu sedang mempersialna sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
"Dari 33 wilayah provinsi, tinggal 8 provinsi yang sedang dalam persiapan pembentukan LPSE," tulis siaran pers dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang diperoleh Bisnis pada hari ini.
Sampai saat ini, LKPP mencatat sudah terbentuk sebanyak 95 unit LPSE disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) serta pemda. Ke-95 LPSE itu telah memfasilitasi panitia lelang atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengelar tender lebih dari 4.920 paket pengadaan dengan nilai di atas Rp10 triliun.
Berdasarkan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setiap pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota wajib membentuk LPSE mulai 2012. Meski tenggat waktu pembentukan LPSE masih 2 tahun lagi, pemanfaatan fasilitas e-procurement berkembang sangat signifikan.
Pada 2008 hanya 11 instansi yang membentuk LPSE, naik menjadi 95 LPSE pada September 2010. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat. Tahun ini, LKPP menargetkan setidaknya telah terbentuk 100 LPSE yang dapat melayanai panitia lelang atau ULP di K/L dan pemda.
E-procurement melalui LPSE terbukti efektif melakukan penghematan anggaran, di mana dari Rp6,8 triliun pengadaan yang dilelangkan pada 2010, diperoleh penghematan sebesar Rp820 miliar. Kementerian Kesehatan hanya dalam waktu 4 bulan selama 2010, telah memfasilitasi lelang senilai Rp1,91 triliun.
LPSE Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Berau diikuti oleh Kabupaten Bangka, Paser, dan Kebumen merupakan 5 LPSE yang paling aktif menggelar lelang di antara LPSE di daerah lain. LPSE yang paling aktif di tingkat pemkot adalah LPSE Batam, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru. (esu)
Sumber : Bisnis Indonesia, 23.09.10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar