JAKARTA: Puluhan perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok terancam gulung tikar akibat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II selaku operator pelabuhan mempersyaratkan ketentuan yang memberatkan praktisi bongkar muat dalam melakukan kegiatan tersebut .Bambang K Rachwadi, Ketua Umum DPP Asosiasi Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengatakan asosiasinya memperoleh keluhan dari sejumlah anggotanya di pelabuhan Tanjung Priok karena PT Pelindo membatasi kegiatan usaha PBM di pelabuhan.
“Di Pelabuhan Priok misalnya, PBM harus membayar uang jaminan dimuka kepada Pelindo sebelum melakukan kegiatan bongkar muat. Padahal, klaim pembayaran kepada pemilik barang paling cepat bisa memakan waktu satu bulan,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Dia mengatakan, semestinya sebelum terbentuknya Badan Otoritas Pelabuhan (BOP), pihak Pelindo tidak melakukan kebijakan yang membuat PBM terancam bangkrut, apalagi selama ini order pekerjaan bongkar muat telah di raih oleh PBM.
Bambang mengatakan, sejak diumumkan 16 PBM mitra kerja bongkar muat di pelabuhan Priok beberapa waktu lalu, telah memunculkan persaingan tidak sehat sesame PBM di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. “Hanya PBM yang bermodal kerja besar yang bisa bertahan dengan kondisi tersebut,” ujarnya.
APBMI, kata dia, telah meminta Pelindo membatalkan penetapan 16 PBM mitra tersebut karena hal itu bisa menciptakan kerawanan sosial maupun dampak ekonomi di pelabuhan.
“Ribuan tenaga kerja bongkar muat terancam kehilangan pekerjaan jika PBM yang menjadi tempatnya bekerja tidak bisa lagi beroperasi,” paparnya.
Dia mengatakan, ada 60 PBM yang mengikuti seleksi pelaksana kegiatan usaha terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, Pelindo II telah mengumumkan hanya 16 PBM dinyatakan lolos oleh TIM Seleksi PBM. (arh)
Sumber : Bisnis Indonesia, 01.11.10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar