JAKARTA: BPH Migas diharapkan segera memberlakukan sistem distribusi tertutup agar konsumsi BBM bersubsidi tidak terus-menerus melebihi kuota.Ketua Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengatakan BPH Migas sebagai ujung tombak di lapangan, perlu melakukan upaya ekstra dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Kuncinya pengaturan dengan closed system atau sistem distribusi tertutup. Karena di UU disebutkan, BBM jenis tertentu yang disubsidi memang hanya untuk golongan masyarakat tertentu, ini harus diidentifikasi," ujarnya akhir pekan lalu.
Eri mengatakan perlu ada sistem yang komprehensif agar BBM bersubsidi tidak bisa dijual-belikan secara bebas kepada siapa saja. Selain itu, konsumen yang menerimanya juga harus jelas. Jika konsumennya adalah konsumen industri yang membeli BBM di SPBU biasa yang untuk kendaraan umum, semestinya BPH Migas bisa melarangnya.
"Kalau dia konsumen industri yang pakai kendaraan besar, dia beli di SPBU, harusnya dilarang. BPH Migas selama ini bekerjasama dengan Pemda jangan-jangan hanya di atas kertas. Harus ada ketentuan yang dikeluarkan BPH Migas atau pemerintah, supaya kuotanya nggak jebol-jebol terus," tuturnya.
Seperti diketahui, akhir pekan lalu Komisi VII DPR akhirnya menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 menjadi sebesar 40,49 juta kiloliter, atau bertambah 1,9 juta kiloliter dari asumsi APBN 2011 sebesar 38,59 juta kiloliter. Angka 40,49 juta kiloliter itu terdiri dari Premium 24,54 juta kiloliter, solar 14,15 juta kiloliter dan minyak tanah 1,8 juta kiloliter. (tw)
Sumber : Bisnis Indonesia, 10.07.11.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar