KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) masih dalam proses penghitungan suara untuk
menentukan presiden RI selanjutnya. Kendati demikian, Ketua Umum Indonesia National
Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap pemerintah
selanjutnya terus memberi perhatian pada sektor maritim.
Salah satunya meningkatkan daya
saing pelayaran nasional. Carmelita menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan
kurangnya daya saing pelayaran nasional, yakni biaya investasi yang tinggi bila
dibandingkan dengan pelayaran internasional dan kebijakan fiskal alias
perpajakan. Menurutnya pelayaran internasional tidak dikenakan
pajak pendapatan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
"Kita menginginkan perlakuan
yang setara sebagaimana pelayaran internasional oleh negaranya
masing-masing," jelas Carmelita saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (19/4).
Selain itu, para pengusaha sektor
maritim juga mengharapkan terselenggaranya penegak hukum di laut sesuai UU
Nomor 17 Tahun 2008 yaitu sea and coast guard yang berwenang sebagai satu agen
dengan multi-tugas.
Menurutnya pelayaran nasional adalah
lokomotif logistik dan moda transportasi masal yang efisien untuk komoditas.
Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian agar tidak merusak mata rantai
logistik.
Sebab apabila pelayaran lesu maka 18
bisnis lainnya juga akan terdampak seperti logistik, galangan kapal, asuransi, dan
pendidikan sumber daya maritim (SDM).
Sumber : Kontan, 21.04.19.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar