Oleh Bambang P. Jatmiko
JAKARTA (Bisnis.com): PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan pelabuhan di Sumatra Selatan dan di Ancol Timur, Jakarta.
Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino menuturkan kebutuhan pendanaan untuk pelabuhan di Sumatra Selatan mencapai Rp3,5 triliun, sedangkan pelabuhan di Ancol Timur juga di kisaran angka tersebut, sehingga total mencapai Rp7 triliun.
“Untuk Sumatra Selatan, kami akan membangun pelabuhan untuk batu bara. Kami maswih menghitung jumlah yang bisa didanai melalui penerbitan obligasi, di samping juga dari kas internal serta pinjaman bank,” ujarnya hari ini.
Namun, seorang sumber menuturkan obligasi yang akan diterbitkan oleh Pelindo II di kisaran Rp2 triliun.
Menanggapi informasi tersebut, Lino menuturkan perseroan masih memfinalisasi angka nominal obligasi yang akan diterbitkan oleh perseroan. Menurutnya, perseroan telah mendapatkan komitmen pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.
“Proyek yang akan kami bangun ini sangat besar, dan dana yang dibutuhkan tentunya juga besar. Kami akan mengombinasikan sumber-sumber pendanaan,” tuturnya.
Terkait dengan rencana penerbitan obligasi tersebut, Kementerian BUMN pekan lalu mempersilakan PT Pelindo II menerbitkan obligasi untuk membiayai ekspansi perusahaan pengelola pelabuhan itu.
Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menuturkan sejauh ini Pelindo tidak memiliki portofolio utang di pasar finansial, sehingga membuat perseroan tertutup.
“Kami persilakan jika Pelindo akan menerbitkan obligasi untuk membiayai ekspansinya. Sejauh ini, Pelindo, baik I hingga IV tidak memiliki pinjaman obligasi,” ujarnya hari ini.
Di luar proyek pembangunan pelabuhan, BUMN ini juga akan menyiapkan dana Rp2,7 triliun pada tahun ini untuk pengadaan alat bongkar muat di 12 pelabuhan sebagai persiapan menjadi operator terminal secara penuh setelah masa peralihan UU No.17/2008 tentang Pelayaran berakhir pada Mei 2011.
Richard Jose Lino baru-baru ini mengungkapkan selama masa peralihan penerapan UU Pelayaran, BUMN pelabuhan tersebut melakukan investasi cukup besar di antaranya pembelian 40 unit alat bongkar muat peti kemas jenis gantry crane senilai US$65 juta, sedangkan sisanya untuk memperbaiki infrastruktur dan penunjang kegiatan bongkar muat lainnya.
Richard menjelaskan dengan melengkapi peralatan bongkar muat, maka perseroan siap berkompetisi dengan operator swasta di pelabuhan pascapenerapan UU No. 17/2008.
"Dalam pengelolaan pelabuhan ke depan, Pelindo II tetap melibatkan peran swasta untuk berkerja sama dan menjamin tidak saling mematikan karena persaingan diciptakan dalam bentuk produktivitas yang tinggi dan efisien."(htr)
Sumber : Bisnis Indonesia, 01.03.10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar