Bisnis.com,
JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder
Indonesia (ALFI) mendesak agar pemerintah membenahi tata sistem
logistik dalam paket kebijakan ekonomi ke-XV.
Ketua Umum
DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menilai ketimpangan perekonomian di
Indonesia terjadi akibat ketiadaan dukungan manajemen rantai pasok komoditi di
daerah pedesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas
meroket.
Pemerataan
pembangunan ekonomi dalam negeri, lanjutnya, baru dapat terwujud bila
pemerintah membenahi sistem logistik nasional, dan melakukan upaya peningkatan
kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok.
“Indonesia
sebagai negara maritim harus memiliki sistem logistik yang handal untuk
mendukung distribusi logistik baik nasional dan regional, serta memperbaiki
perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya hingga
10%, dan memudahkan akses antar pulau,” ujar Yukki dalam siaran pers, Selasa
(21/3/2017).
Saat
ini, Yukki mengaku melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen
di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mencontohkan dari
sektor pertanian, dimana para petani sebagai produsen produk- produk pertanian
justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang
besar di kota. Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat.
“Semuanya
itu akibat tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian,
perkebunan dan kehutanan. Begitu juga dengan sektor perikanan. Meskipun sudah
dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen
rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal,”
ungkap Yukki.
Demikian
juga dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah-daerah pada
umumnya tidak menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat, sehingga tidak
berkembang maksimal.
Dalam
pengamatannya, IKM di daerah pada umumnya masih terpusat pada sistem produksi
namun tidak terintegrasi dengan aspek pemasaran.
“Di
era digital saat ini, proses produksi dan pemasaran produksi komoditi
perdagangan sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan, di negara- negara maju telah
menerapkan Supply Chain Management (SCM) Plus,” imbuhnya.
Lebih
lanjut, Yukki mengaku pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait pembenahan
sistem logistik nasional. Bak gayung bersambut, pemerintah berjanji untuk
segera meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan
jasa logistik.
“Pokoknya
lebih ke penyediaan jasa (logistik). Selasa saya akan bertemu Presiden,"
ujar Darmin beberapa waktu lalu.
Sementara
itu, kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi, Darmin mengaku kementeriannya
butuh persiapan, dan kerjasama dengan pelaku usaha. “Kita tidak mungkin
melakukan sendiri, butuh peran pelaku usaha,” sambung Darmin.
Hal
ini lantas disambut baik oleh Yukki, dirinya berharap pemerintah mampu
menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien
lewat Paket Ekonomi XV tersebut.
“Diharapkan
lewat Paket Ekonomi XV pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan
transportasi yang lebih baik melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda) yang
terintegrasi dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dengan menerapkan
manajemen rantai pasok,” terang Yukki.
Lebih
lanjut, Yukki menyebutkan bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas
terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata
bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah- daerah.
“Dengan
menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat seharusnya kita juga tidak perlu
lagi melakukan impor komoditi pangan seperti beras, cabai, jagung, kedelai, dan
lain sebagainya. Sebab seluruh proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen
seluruhnya telah dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.”
Sumber
: Bisnis Indonesia, 21.03.17.