KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi Widodo (Jokowi)
membuka rapat terbatas (ratas) terkait Pengelolaan Transportasi wilayah Jabodetabek
di Kantor Presiden, Selasa (8/2). Ratas akan membahas terkait pengelolaan
transportasi di wilayah Jabodetabek yang masih belum padu dan saling
terintegrasi.
Dalam pengantar ratas, Presiden
Jokowi menyampaikan, pemerintah ingin meningkatkan pengelolaan transportasi,
baik intramoda maupun antarmoda agar lebih efektif mengurai kemacetan dan
mengurangi penggunaan mobil pribadi secara besar-besaran. Sebab, menurut
hitungan Bappenas, nilai kerugian akibat kemacetan Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun setiap tahunnya.
“Tidak mungkin hal seperti ini kita
teruskan, harus berani memulai dan merancang agar Rp 65 triliun itu bisa jadi
barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” tandas Jokowi.
Presiden meyakini, pembangunan
transportasi seperti The Mass Rapid Transit (MRT), Light rail,
light rail transit (LRT), Kereta Api Bandara hingga Kereta
Komuter dan Transjakarta, dapat menjadi solusi kemacetan Jabodetabek ke
depan. Namun, diperlukan integrasi yang kuat agar saat semua moda tersebut
siap, masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal dan penggunaan mobil
pribadi bisa berkurang signifikan.
“Sekarang ini, urusan jalan saja ada
yg dimiliki oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Jawa Barat, Banten, semua itu
kadang pengelolaannya tidak padu dan saling terintegrasi. Yang terkait dengan
pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu,” lanjut Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan
membahas terkait perkembangan proyek Transit Oriented Development (TOD)
yang dianggap terulur lama lantaran permasalahan integrasi pengelolaan pula.
“Intinya kita ingin ada
penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga ini gampang dimulai dan
dikerjakan, tidak saling lempar antara satu institusi dan institusi lainnya,”
tutup Jokowi.
Sumber : Kontan, 08.01.19.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar