JAKARTA: Investor Jepang memastikan akan membiayai proyek infrastruktur kereta api empat jalur atau double-double track ruas Manggarai-Cikarang sepanjang 32 kilometer melalui pinjaman lunak ke pemerintah Indonesia senilai 41,03 miliar yen. Sebelumnya sempat dikabarkan investor Jepang ini yakni Japan Bank for International Coorporation mengurungkan niatnya karena proyek DDT ini terkatung-katung hingga 7 tahun sejak 2004."JBIC masih mau membiayai proyek DDT ini, Jumat pekan lalu mereka baru datang ke Kementerian Perhubungan menyatakan niatnya," kata Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Sugiyadi Waluyo, hari ini.
Sugiyadi menambahkan kabar bahwa investor Jepang mundur dari proyek DDT Manggarai-Cikarang tidak benar. Bahkan pihak Jepang, telah beberapa kali menemui dirinya membahas percepatan proyek. Kendati demikian Sugiyadi mengakui, pihak Jepang memang beberapa kali menolak melaksanakan konstruksi proyek secara parsial sesuai keinginan pemerintah Indonesia.
Namun hal itu bukan berarti menyurutkan niat Jepang untuk melanjutkan proyek tersebut. Menurut Sugiyadi, justru sekarang ini Jepang sangat berharap banyak dari Indonesia. Karena sejumlah negara yang infrastrukturnya ikut dibiayai, mengalami banyak masalah akibat gejolak politik dalam negeri.
Dia mencontohkan seperti negara-negara di Afrika dan di kawasan Timur Tengah. Proyek DDT Cikarang-Manggarai itu masih terkendala lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Lahan sekitar 8000 meter itu, sekarang ini masih dihuni pensiunan yang jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga (KK).
Menurut Sugiyadi, sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) dalam rapat koordinasi di kantormya beberapa waktu lalu harus segera dilaksanakan. Sejumlah kendala, seperti pembebasan lahan milik PT KAI dan lahan warga di sekitar Jatinegara-Kampung Melayu Jakarta Timur seluas 1.050 meter agar segera diselesaikan.
"Anggarannya sudah ada. Kalau sudah ada kesepakatan, baik dengan PT KAI maupun milik warga, tim kami langsung membayarnya. Karena sesuai arahan Pak Wapres, proyek itu harus segera dilaksanakan, dan semua kendala secepatnya diselesaikan," katanya.
Menurut Sugiyadi, terhadap lahan milik PT KAI, dalam rakor itu, Wapres telah memerintahkan Menneg BUMN Mustafa Abubakar segera menyelesaikan untuk kepentingan pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Penyelesaian itu bukan hanya terhadap lahan di Manggarai, tetapi juga disejumlah tempat yang hingga kini masih dihuni para mantan pensiunan dan keluarganya.
Khusus di kawasan Stasiun Kereta Api Manggarai, Sugiyadi mengakui, kalau rumah-rumah dinas itu sudah banyak yang dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bahkan sebagian besar bangunannya banyak yang berubah dari semi permanen menjadi permanen.
"Urusan kami dengan PT KAI, kami juga telah menyiapkan juru taksir bangunan untuk menentukan berapa besaran harga bangunan rumah yang akan dibayar. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada PT KAI, selaku pemilik untuk menyelesaikannya dengan para penghuni," katanya.
Menurut dia, hasil pertemuannya dengan direksi PT KAI pada pekan lalu, transaksi pembayaran lahan tersebut baru bisa dilakukan setelah adanya surat penghapusan aset dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Kementerian BUMN.
Direksi PT KAI, lanjut dia, kini masih menunggu surat keputusan itu. "Kalau surat keputusannya sudah turun, kami langsung bayar, sebab anggarannya memang telah disiapkan," katanya. Menurutnya, lahan milik PT KAI itu akan dibayar penuh oleh pemerintah, sama seperti pembayaran harga tanah milik warga.
"Pembayaran disesuaikan dengan harga pasaran tanah yang berlaku saat ini, yang telah dihitung oleh juru taksir yang kami tunjuk, jadi bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak [NJOP]," kata dia.
Dia menjanjikan, pembayaran lahan sekitar 8.000 meter itu sudah bisa dilakukan dalam beberapa minggu ini. "Karena ini sudah ada perintah Pak Wapres kok, mereka juga tidak berani lagi menunda. Kan ini sudah cukup lama tertunda," katanya.
Proyek infrastrtuktur yang konstruksinya dibiayai hasil pinjaman lunak jangka panjang Jepang melalui lembaga keuangannya itu, adalah proyek penentu dari sejumlah proyek double track di lintas Jawa mulai dari Cirebon di lintas Selatan maupun Utara. Termasuk juga pengembangan infrastruktur kereta bandara yang bermuara di bandara internasional Soekarno-Hatta.
Stasiun KA Manggarai itu nantinya dijadikan central point dari sejumlah ruas jaringan yang ada di lintas Jabodetabek, Commuter dan lintas Jawa. "Karena itulah, DDT ini berupaya kami kerjakan. Karena masalah lahan kan sudah ada titik temu, setelah pak Wapres turun tangan menyelesaikannya,"katanya.
Sugiyadi mengakui, terkatung-katungnya masalah pembebasan lahan ini bersumber dari minimnya anggaran. "Saat itu kan anggarannya kurang, jadi tidak semua bisa dibebaskan, akibatnya harga tanah meningkat dan anggarannya juga terus membengkak," kata dia.
Kepala humas PT KAI Sugeng Priyono mengakui belum tahu mengenai kesepakatan dengan Kemenhub. "Saya belum tahu, kan baru minggu lalu kesepakatan itu, nanti saya cek dulu," kata dia.(mmh)
Sumber : Bisnis Indonesia, 10.08.11.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar