Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi
Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan penanganan logistik
bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, dinilai perlu ada perbaikan
setelah melihat kondisi di lapangan yang kurang kondusif pascagempa disertai
tsunami beberapa waktu lalu.
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
selaku penanggungjawab yang menyediakan pedoman, kebijakan, dan
legislasi mengenai urusan penanggulangan bencana perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga
dan kementerian (L/K).
Secara regulasi, Yukki mengatakan
BNPB merupakan badan yang dipersiapkan untuk menangani bencana dan
mengkoordinir L/K dari mulai kesiapsiagaan, tanggap bencana, pemulihan hingga
mitigasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008.
Namun, pada praktiknya dia melihat
hal tersebut masih kurang bahkan pada beberapa hari pascagempa dan tsunami
terlihat tidak siap. "Akan tetapi pada pelaksanaannya, koordinasi antar
L/K masih kurang, dan cenderung tumpang tindih sehingga kurang efektif,"
katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Yukki mengatakan asosiasi logistik
bersama komunitas lain di antaranya Asperindo dan Supply Chain Indonesia (SCI)
bahkan memberikan perhatian lebih terhadap logistik bencana dengan membentuk
forum logistik bencana dengan memberikan kontribusi peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) dan sharing knowledge.
Kepala Pusat Data Informasi dan
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan terkait masalah logistik di lapangan
pihaknya telah membentuk klaster logistik yang ada berada di posko induk dengan
berbagai unsur pemerintahan seperti pemerintah pusat dan daerah.
Dia menyatakan di posko tersebut
nantinya ada pihak terkait yang mengelola logistik baik dari pendataan sampai
pendistribusian. Namun, sejauh ini pihaknya belum memiliki data terkait total
logistik yang ada di sana mengingat banyaknya bantuan yang mengalir.
Sumber : Bisnis, 08.10.18.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar