Bisnis.com, JAKARTA -- PT
Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengakhiri angkutan gratis bagi
pengiriman bantuan ke Palu dan Donggala, seiring dengan
berakhirnya masa tanggap darurat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelayaran Nasional
Indonesia (Pelni) Ridwan Mandaliko
mengatakan dengan keputusan itu setiap pengirim bantuan dari delapan titik
keberangkatan kapal akan dikenakan tarif normal sesuai ketentuan yang berlaku
mulai hari ini, Jumat (12/10/2018).
Ke-8 titik pemberangkatan itu yakni
Cabang Tanjung Priok- Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak- Surabaya, Pelabuhan
Soekarno Hatta-Makasar, Pelabuhan
Nusantara-Pare-pare, Pelabuhan Semayang- Balikpapan, Pelabuhan Bitung-Sulawesi
Utara, Pelabuhan Baubau-Sulawesi Tenggara serta Pelabuhan Biak di Papua.
“Sesuai dengan Surat No. 10.09/01/ND/020/2018
yang ditujukan kepada seluruh Kepala Cabang Pelni tentang bebas uang tambang
yang berakhir tanggal 11 Oktober 2018, [setelahnya] pengiriman bantuan
dikenakan tarif normal,” katanya dalam siaran pers, Kamis (11/10/2018).
Menurutnya, Pelni telah mengerahkan
13 unit kapal untuk membantu evakuasi pengungsi dan pengangkutan bantuan pada
masa tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala,
Sulawesi Tengah.
Ridwan melanjutkan bantuan yang
diangkut dengan kapal BUMN itu mencapai lebih dari 7.000 ton dengan 13 unit
kapal. Hingga Kamis (11/10/2018), kapal yang telah tiba di Pelabuhan Pantoloan
sebanyak 9 kapal sejak 1 Oktober 2018. “Masih ada beberapa kapal pengangkut
bantuan dalam perjalanan dan belum tiba di Palu,” terangnya.
Dari Pelni Cabang Biak dilaporkan
bantuan kemanusiaan dari pemerintah daerah, masyarakat, BUMN, KSOP dan bantuan
perseorangan diangkut dengan KM. Sinabung. Bantuan berupa makanan, minuman,
selimut, popok bayi, dan sembako sebanyak 3 kontainer. “Dari Biak dikirim 3
kontainer bantuan kemanusiaan dari masyarakat dengan KM. Sinabung,” tambahnya.
Sumber : Bisnis, 12.10.18.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar