BENGKULU: Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu makin kritis yaitu mencapai sekitar 3,5 meter, sehingga puluhan kapal setiap hari kandas.Dengan kondisi tersebut dikhawatirkan pelabuhan laut Bengkulu terancam terisolir karena pengapalan bahan pokok dan produksi pertanian/perkebunan Bengkulu dialihkan ke pelabuhan lain, kata anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu M Sis Rahman, hari ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengapalan hasil perkebunan dan pertanian di Bengkulu melalui pelabuhan Palembang, Lampung, dan Sumatra Barat.
Saat ini pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hanya bisa melayani pengapalan batu bara karena diangkut dengan kapal kecil ke kapal besar yang terhambat di sekitar Pulau Tikus Bengkulu.
Dia menilai berlarutnya penyelesaian pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sudah bernuansa politis dan cenderung menggantungkan pada pihak tertentu.
"Kami bersama tim lainnya di DPRD Provinsi Bengkulu akan menelusuri kendala tidak tuntasnya pengerukan alur tersebut dan berimbas ke terisoliran sektor ekonomi Bengkulu ke depan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II Perialdi melaporkan pendangkalan alur pelabuhan itu ke DPR-RI saat Komisi IV dipimpin Agus Hermanto berkunjung ke Bengkulu belum lama ini.
Pengerukan itu terhenti total sejak 2004 dari sebelumnya berkedalaman 10 Lws saat ini tinggal 3,5 Lws, akibatnya setiap bulan ada 30 kapal kandas dan tidak bisa merapat ke dermaga pelabuhan.
"Kendala dihadapi saat ini adalah pendangkalan alur dengan kadalaman tinggal 3,5 meter," katanya.
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dibangun pada 1980 dan dioperasikan pada 1984 dan sesuai saran dari konsultan pelabuhan dari Belanda setiap tahunnya harus dikeruk, ujar Parialdi.
Tetapi 3 tahun belakangan, Pemprov Bengkulu memutuskan kontrak kerja dengan Pelindo dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Patwhy Internasional, namum disayangkan sampai saat ini masih tidak ada hasil pengerukannya.
Perjanjian dengan Pemprov Bengkulu untuk melakukan pengerukan belum memperoleh hasil padahal Pelindo II sudah ada anggaran untuk pengerukan, tapi belum mendapatkan izin dari Dirjen Perhubungan Laut karena belum ada rekomendasi dari Pemprov Bengkulu.
Ketua Tim Komisi VI DPR RI Agus Hermanto menanggapi permasalahan tersebut berjanji akan membahasnya di pusat karena dengan adanya kendala alur ini akan mempengaruhi kinerja PT Pelindo II.
"Permasalahan ini akan kita bahas di tingkat komisi dan mitra kerjanya karena menjadi kendala tersendiri bagi daerah Bengkulu," ujarnya.(er)
Sumber : Bisnis Indonesia, 01.01.11.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar