"Pelabuhan Tg. Perak merupakan infrastruktur penting bagi Jatim dan Kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan ini skalanya juga untuk ekspor-impor komoditas sehingga suasana usaha yang nyaman dan pro-bisnis mesti tercipta termasuk menghindari terjadinya praktek anti monopoli," kata Soekarwo
kepada Bisnis, di Pusat Perdagangan Agribisnis (Puspa Agro), Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, hari ini.
Soekarwo menjelaskan karena pentingnya posisi Pelabuhan Tanjung Perak itu bagi perdagangan Jatim dan KTI maka hambatan usaha mesti dihapuskan.
"Praktek monopoli sebisa mungkin harus dihapuskan agar perdagangan Jatim bisa lebih efisien dan tidak high cost. Ini penting karena Jatim merupakan basis industri pengolahan terbesar maka dukungan layanan biaya murah di Tg. Perak menjadi keniscayaan," tegasnya.
Disisi lain, Soekarwo menunjukkan rasa keprihatinannya terkait adanya polemik terkait regulasi yang dikeluarkan PT Pelabuhan Indonesia III tentang proses bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Pemprov sudah mendengar adanya keresahaan dikalangan PBM [perusahaan bongkar muat] terkait regulasi Pelindo III itu yang dinilai diskriminatif. Untuk itu sebaiknya regulasi itu dapat direvisi, ingat jangan sampai ada hambatan usaha atau polemik yang berkepanjangan karena dunia internasional akan memantau," ujarnya.(api)
Sumber : Bisnis Indonesia, 22.03.11.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar