JAKARTA: Pemerintah
menargetkan penurunan biaya logistik sebesar 3% hingga 2015, sehingga biaya
logistik nasional diharapkan bisa menjadi 24% terhadap produk domestik bruto.
Edy Putra Irawadi, Deputi
bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian,
menuturkan melalui Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Cetak Biru Sistem
Logsitik Nasional pemerintah ingin melakukan efisiensi terhadap biaya logistik
yang saat ini cenderung menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.
"Intinya adalah kita
ingin melakukan efisiensi biaya logistik sekaligus pengawasannya. Biaya
logistik itu kita targetkan bisa menurun 3% terhadap PDB. Sekarang kan biaya
logistik kita 27% dari PDB, bandingkan saja dengan Amerika Serikat yang hanya
9%," ujarnya hari ini.
Sebelumnya pemerintah
bertekat menurunkan biaya logistik hingga 14,9% pada 2015. Namun, target
penurunan 3% dalam 5 tahun dinilai lebih realistis.
Sementara itu, pemerintah
juga berniat untuk mereduksi 10% waktu dan ketidakpastian terkait supply chain
management pada 2015. Untuk itu pemerintah akan membangun Indonesia Logistik
(Inalog) sebagai bentuk pelayanan perizinan satu pintu di sektor logistik.
"[Dalam Perpres
Sislognas] ada 17 prioritas utama, salah satunya Inalog. Ini seperti INSW
(Indonesia Nasional Single Window) di pelabuhan dan bandara, dan NSW investasi
di BKPM, tapi logistik. Jadi nanti kita punya Indonesia single bussiness
gateway, bisa mengurus izin segala macam," jelasnya.
Selain itu, kata Edy,
pemerintah juga akan menetapkan dua
palabuhan dan dua bandara sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia
di kawasan Barat dan Timur Indonesia. Dua bandara tersebut yakni Bandara
Hasanuddin-Sulawesi Selatan dan Bandara Kualanamu-Sumatera Utara.
Adapun, dua pelabuhan yang dimaksud yakni pelabuhan
hub internasional Bitung-Sulawesi Utara dan pelabuhan internasional di Kuala
Tanjung-Sumatera Utara.
"Yang paling penting,
kita ingin memperkuat integrasi ekonomi domestik. Salah satunya, tahun ini kita
akan bangun pusat distribusi pasar. Kita targetkan ada 19 sampai 2014, tahun
ini paling tidak ada dua," tuturnya.
Direktur Perdagangan,
Investasi, dan Kerja Sama Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sektor jasa
menjadi sektor strategis yang harus diperhatikan menjelang Asean Economic
Community 2015.
"Sektor jasa, terutama
jasa logistik, karena targetnya liberalisasi jasa logistik di Asean akan mulai
2013," ungkapnya. (sut)
Sumber : Bisnis Indonesia,
12.04.12.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar