JAKARTA - Organisasi
Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) mendesak pemerintah
untuk membantu program revitalisasi 4 juta truk dan angkutan umum lainnya yang
sudah kurang layak beroperasi, yakni dengan
membuka keran impor serta menggelontorkan dana hingga Rp9 triliun.
Ketua Umum DPP Organda Eka
Sari Lorena mengatakan dari 6 juta truk yang di bawah naungan organisasi, 60%
diantaranya sudah harus segera direvitalisasi atau diremajakan karena sudah
berusia di atas 30 tahun.
"Semakin tua usia truk
menjadi boros bahan bakar, polusi tinggi, dan tenaga mesinnya sudah lemah
sehingga jalannya truk menjadi pelan dan bikin
macet jalan," ujarnya, Jumat (22/6/2012).
Eka menambahkan revitalisasi
truk perlu segera dilakukan namun terganjal masalah biaya dan mekanisme impor.
Selama ini impor truk harus melalui satu pintu yakni gabungan industri
kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo). Padahal Gaikindo sendiri hanya
mendapat kuota impor 600.000 per tahun.
"Kebutuhan kita ada 4
juta truk, itu yang harus revitalisasi, belum lagi yang ada tambahan, sampai
berapa tahun bisa tercapai," kata Eka.
Dengan demikian Eka pun
mendesak pemerintah untuk membuka keran impor truk tidak harus melalui
Gaikindo, yakni bisa langsung ke pabrikannya di luar negeri, sama seperti
mekanisme mengimpor bus.
Soal dana untuk keperluan
revitalisasi, Eka menambahkan juga perlu bantuan pemerintah. Total yang
dibutuhkan sekitar Rp9 triliun termasuk untuk peremajaan sejumlah angkutan umum
seperti bus.
Dia mengusulkan kepada
pemerintah untuk membebaskan bea masuk pembelian truk termasuk suku cadang truk
sehingga biaya truk menjadi lebih murah. Juga dengan memberi subsidi bunga
pembelian truk dan kendaraan umum.
"Saat ini bea masuk
pembelian sebesar 40%-60% dari harga truk tersebut. Peremajaan truk sangat
dibutuhkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat,"
tuturnya.
Dia menambahkan pertumbuhan
truk sebagai angkutan barang publik hanya tumbuh 6% per tahun. Apabila
revatilisasi tersebut tidak segera
dilaksanakan maka semakin mahal biaya distribusi di Indonesia yang sekarang sudah mengambil porsi 30% dari
pendapatan masyarakat dan semakin
tidak kompetitif produk
Indonesia bersaing di dalam maupun luar negeri.
Untuk angkutan umum lainnya,
lanjut Eka, perlu juga dilakukan revitalisasi, mengingat jumlah kendaraan
pribadi yang meningkat, terus menggerus penggunaan angkutan umum yang berdampak
pada kemacetan. Dia mencatat, pertambahan kendaraan pribadi terutama roda dua
sebanyak 60% per tahun dan mobil pribadi 20%, sedangkan pertumbuhan bus
angkutan umum hanya
2% dan truk 6%.
"Berdasarkan materi
yang saya peroleh dari program Eisenhower Fellowship di Amerika Serikat,
pemerintah perlu melakukan kebijakan transportasi yang berkesinambungan, perlu transportasi
massal terutama untuk negara yang terjadi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan
kompetitif," ucap Eka yang menjadi perwakilan Indonesia untuk program
Eisenhower 2 tahunan di AS ini.
Eka menjelaskan program Eisenhower Fellowship ini memilih orang-orang
muda yang sudah terbukti melakukan kepemimpinan dan berpengaruh terhadap
masyarakat.
Ketua I DPP Organda Onny
Febriananto mengatakan pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk revitalisasi
dari dana pengembangan jalan tol. Yang dibutuhkan bagi negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah ketersediaan angkutan umum.
"Tidak perlu membangun
banyak jalan tol, tetapi perlu menyediakan angkutan umum yang banyak," kata
Onny. (bas)
Sumber : Bisnis Indonesia,
22.06.12.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar