Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan mendatang atau presiden terpilih
diminta membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah agar kebijakan pusat dan
daerah saling dukung untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Enny Sri Hartati mengatakan terhambatnya pembangunan infrastruktur di
daerah disebabkan tidak sinkronnya kebijakan pusat dan kewenangan yang luas
melalui otonomi daerah.
“Seperti program MP3EI banyak
mandeknya karena pelaksanaan di lapangan lemah. Koordinasi pemerintah pusat dan
daerah tidak jalan,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (21/5/2014).
Padahal, lanjutnya, investasi seringkali sektoral yang
membutuhkan kebijakan searah pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan bisa
jalan.
Tetapi faktanya kerap kali program pembangunan yang
dijalankan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan
perda yang dikeluarkan pemerintah daerah.
“Makanya besok pemerintahan yang baru harus buat Mou dengan
pemerintah daerah, memastikan program pembangunan infrastruktur di daerah
jalan,” ujarnya.
Saat ini komposisi infrastruktur di Indonesia masih dominan
di Jawa dengan 70%, padahal pertumbuhan di luar Jawa signifikan namun
terkendala kurangnya infrastruktur.
Sumber : Bisnis Indonesia, 21.05.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar