Bisnis.com,
JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginginkan skema super holding (induk
usaha) dalam rencana peta jalan BUMN
2015-2019 bisa sesegera mungkin diputuskan.
Dalam
pembukaan rapat terbatas, dia mengatakan implementasi pembentukan holding
menjadi langkah awal untuk mewujudkan BUMN yang kuat, lincah dan berani dalam
menghadapi era persaingan yang kompetitif.
“Baik
dalam bentuk superholding atau holding, atau dimulai dulu dengan virtual
holding. Ini memang harus segera diputuskan agar kekuatan BUMN dan kelincahan
segera dilakukan, terutama menghadapi MEA,” katanya, di Kompleks Istana
Kepresidenan, Senin (29/2/2016).
Dengan
begitu, dia mengatakan BUMN dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan
memberikan multiplier effect yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Selain
itu, Jokowi mengatakan cara tersebut dapat menjadikan BUMN dalam negeri tidak
hanya kuat di dalam negeri, namun juga mampu berprestasi di kancah luar negeri.
“Selain
langkah restrukturisasi dan memfokuskan bisnis, selain itu perlu dilakukan
perubahan total budaya kerja seharian di BUMN, saya yakin kami punya
competitiveness,” katanya.
Sebelumnya,
dalam salinan dokumen Kementerian BUMN yang didapat Bisnis, pihaknya tengah
menyiapkan sekitar 15 holding BUMN dalam kurun 2015-2019 sebagai upaya menjadikan
BUMN garda terdepan dalam pembangunan nasional.
Holding
BUMN yang disiapkan antara lain, sektor pariwisata, logistic, pangan, perkebunan, pupuk,
farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang,
pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umum perbankan dan jasa
survei.
Sumber
: Bisnis Indonesia, 29.02.16.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar