Bisnis.com, JAKARTA - Ego sektoral
dinilai menjadi penyebab permasalahan truk overdimention dan overload (ODOL)
belum terselesaikan hingga saat ini.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi
Setiyadi mengatakan permasalahan ODOL termasuk ke dalam masalah
bangsa dan negara.
“Kenapa kok ODOL dari dulu tidak
pernah selesai? Ini ODOL persoalan yang terjadi karena kita saling ego,
pengusaha maunya untung sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak mau berubah, ya,
dalam waktu dekat Ditjen Hubdat akan mengubah semuanya karena masalah ODOL
adalah masalah bangsa dan negara,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu
(28/11/2018).
Budi menyatakan penyelesaian ODOL
memang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, di sisi lain ada
peran penting dari otoritas lain seperti Kementerian PUPR, Pemda, Polri, juga
Asosiasi seperti Aptrindo dan Organda. "Cepat atau lambat ODOL akan
selesai!” ujar Budi.
Menurutnya, hingga saat ini ada dua
wilayah yang telah melaksanakan “Stop ODOL” dengan baik yaitu Riau dan Jawa
Timur. Di Riau sendiri, dia memuji inisiatif para pengemudi dan asosiasi yang
memotong sendiri kendaraan mereka agar sesuai dengan ukuran yang diperbolehkan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
(Aptrindo) Gemilang Tarigan
menyatakan pihaknya berkomitmen dalam pemberantasan ODOL melalui pemotongan
truk yang mereka miliki agar sesuai ukuran dan ketentuan.
“Kami juga perlu mengapresiasi 7
pengusaha yang menormalisasi kendaraannya di Riau ini. Namun hingga saat ini
belum beroperasi karena belum uji kir dan ini merupakan PR bagi kita semua,”
ujar Gemilang.
Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan
Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Hedy Rahadian menyatakan
beberapa dampak ODOL yaitu kerusakan jalan sebelum periode/umur teknis rencana
tercapai (kerusakan dini). ODOL juga menyebabkan menurunnya tingkat
keselamatan, menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas dan timbul kemacetan,
serta menurunnya kualitas lingkungan akibat polusi.
“Kita perlu sinergikan langkah agar
jalan kita dapat berkontribusi pada ekonomi yang kompetitif dan mampu
memberikan waktu tempuh minimum. Saya paham ini masalah yang sulit diselesaikan
tapi jangan sampai kita ketinggalan,” ujar Hedy.
Sumber : Bisnis, 19.11.18.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar