Bisnis.com,JAKARTA -Indonesia National Shipowners Association menilai pemerintah
mendatang bakal dihadapkan banyak agenda yang mesti dikerjakan pada
sektor maritim.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita
Hartoto mengatakan, terutama infrastruktur pelabuhan, akses keluar masuk
pelabuhan, keberadaan tenaga kerja bongkar muat dan tata kelola pelabuhan
yang harus disesuaikan dengan Undang Undang No.17/2008 tentang Pelayaran.
Di sisi lain, imbuhnya, pemerintah baru juga memiliki pekerjaan terkait
kebijakan fiskal pada industri maritim. Kebijakan penghapusan PPN atas
pembelian BBM kapal agar harga BBM bagi industri kapal lebih kompetitif masih
harus dirampungkan, penghapusan PPN atas penjualan kapal milik sebelum 5 tahun
dan PPN atas bongkar muat barang pada jalur perdagangan internasional.
Selain itu, katanya, tidak kalah pentingnya adalah penghapusan bea masuk
komponen kapal agar harga kapal produk dalam negeri bisa kompetitif. Tidak
seperti sekarang, harga kapal produk galangan nasiona lebih mahal 30% ketimbang
produk luar negeri.
"Ini relatif mudah , tetapi perlu fokus dan kami menunggu agar ini
segera direalisasikan," ujarnya, Senin (1/9/2014).
Sumber : Bisnis Indonesia, 01.09.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar