Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Perikanan dan Aquatik Food
Agriculture Organization (FAO), Indroyono Soesilo, mengatakan Indonesia sudah
sepantasnya menjadi negara poros maritim dunia, mengingat 70% wilayah negeri
ini adalah air dan lautan. Indonesia juga diapit di antara dua benua.
“Selain memiliki armada kelautan yang andal, Indonesia
juga berlimpah hasil lautnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun,
pemanfaatan laut sebagai langkah menyejahterakan rakyat belum optimal,” kata
Indroyono di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).
Namun, lanjutnya, sebelum mampu mewujudkan Indonesia
sebagai poros maritim dunia, pemerintah harus segera menyelesaikan sejumlah
masalah besar dalam maritim di negeri inia,” ujarnya.
Indroyono yang sengaja datang ke Indonesia dari Roma,
Kantor Pusat FAO, untuk menjadi salah satu pembicara dalam Sarasehan Membangun
Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri, yang
diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jumat, 12
September.
Menurut dia, salah satu persoalan kelautan yang harus
segera diatasi, adalah kejahatan ilegal fishing, yang dilakukan ribuan kapal
asing. Hal itu membuat Indonesia harus kehilangan ratusan triliun rupiah setiap
tahunnya.
Masalah lainnya, ujar mantan Sekretaris Kemenko bidang
Kesejahteraan Rakyat ini, pemerintah belum pandai memanfaatkan letak geografis
Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah
menetapkan tiga Alur Laut Kepulauaan Indonesia (AKLI) sebagai alur pelayaran
dan penerbangan oleh kapal, atau pesawat udara internasional.
“Momentum suksesi kepempinan nasional dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo, merupakan saat
yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan benua
maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu,” tambahnya.
Sumber : Bisnis Indonesia, 13.09.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar