[260914.ID.SEA] Pembentukan Kementerian Maritim: Apa Saja Kehendak Pengusaha?

Bisnis.com,  BANDUNG--Kalangan pengusaha mendesak pemerintahan mendatang memprioritaskan sektor perikanan agar mampu berdaya saing di pasar internasional.

Mereka beranggapan pembentukan kementerian kemaritiman, yang fungsinya mengurus persoalan kelautan diharapkan mampu mendongkrak performa industri perikanan nasional secara signifikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Thomas Darmawan mengatakan, secara bertahap, jika difungsikan dengan baik kementerian tersebut akan mengikis permasalahan yang menghinggapi sektor industri perikanan.

Menurutnya, selama penguatan regulasi, koordinasi, dan eksekusi pembangunan tetap dilakukan maka daya saing pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan akan meningkat.

"Pengawasan dapat dilakukan dalam satu komando sehingga tumpang tindih peraturan dengan 18 institusi sektor kelautan di Indonesia dapat dihindari," kata Thomas kepada Bisnis, Selasa (16/9/2014).

Untuk sektor industri pengalengan sendiri, dia mengatakan, pencurian ikan yang dilakukan oleh negara asing di zona ekonomi Indonesia dapat dikurangi.

"Dengan begitu restocking ikan lemuru, sardin, tuna, dan cakalang  bisa ditingkatkan hingga industri mampu meningkatkan kapasitas," papar Thomas.

Dia menambahkan potensi ekspor ikan kaleng tahun 2015 masih cukup besar, terdiri dari pasar Jepang yang menyerap 20%, disusul Arab Saudi dengan 17%, dan AS yaitu 15%.

 Untuk permintaan pasar ikan kaleng domestik sendiri tahun ini diperkirakan sebesar 350.000 ton/tahun.

Serikat Nelayan Indonesia meminta pemerintahan mendatang mengoptimalkan potensi kelautan yang masih belum tergarap optimal guna mendukung nelayan dalam menghadapi pasar bebas Asean tahun depan.

Sekjen SNI Budi Laksana menyatakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintahan mendatang yakni membentuk kementerian kemaritimin sebagai langkah yang strategis ke depannya mengingat lautan indonesia lebih besar dari daratan.

"Hal ini penting untuk mensenirgikan antar kementerian di dalamnya karena tumpang tindih kewenangan, sehingga terhambat pelaksanaan di lapangan," katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu diingat kekayaan laut bukan hanya untuk mengeksplorasi kekayaan untuk sekadar mendapatkan devisa negara.

Namun, terangnya, melainkan mensejahterakan masyarakat yang hidup dan tergantung dari laut seperti nelayan yang merupakan penyumbang kemiskinan nasional sebesar 25%.

"Tinggal bagaimana kementerian kemaritiman ini melibatkan masyarakat nelayan. Jangan harapannya laut dijadikan ruang bisnis semata tanpa melibatkan nelayan," katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 18.09.14.