[140914.ID.BIZ] Pelabuhan Cilamaya, Pemerintah Diminta Respon Pengganti di Pakisjaya

Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera merespon usulan Pemerintah Kabupaten Karawang yang merekomendasikan kawasan Pakisjaya sebagai lokasi pengganti pembangunan pelabuhan internasional Cilamaya.

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan usulan kawasan Pakisjaya sebagai lokasi pengganti harus cepat direspon mengingat kebutuhan pelabuhan internasional di Jabar sangat mendesak direalisasikan.

Menurutnya, lokasi pelabuhan Pakisjaya tidak jauh dari lokasi sebelumnya yakni Cilamaya yang hanya sekitar 6 kilometer. Selain itu, perairan Pakisjaya juga lebih dalam dibandingkan dengan perairan Cilamaya yang rawan abrasi.

“Kawasan Pakisjaya juga berdekatan dengan ibu kota Jakarta, sehingga dianggap strategis untuk pelabuhan internasional,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (12/9).

Dedy menjelaskan konsep tata ruang yang sudah dibuat sebelumnya untuk Pelabuhan Cilamaya tidak akan banyak berubah jika lokasi dipindahkan ke kawasan dalam satu kabupaten.

Berbeda halnya jika lokasi dipindahkan ke kawasan lain yang berbeda kabupaten bahkan provinsi yang harus melakukan kajian kembali dari awal.

“Pokoknya kami ingin Jabar segera memiliki pelabuhan internasional. Kami beralasan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah tidak mampu menampung lebih banyak aktivitas ekspor maupun impor dari Jabar,” ujarnya.

Dia menjelaskan keberadaan pelabuhan internasional di Jabar untuk mendukung masuknya investasi sektor industri otomotif.

Dedy mengungkapkan minat investasi di sektor otomotif termasuk di dalamnya komponen otomotif masih sangat besar di Jabar.

“Sebagian besar dari para investor sekarang sedang menunggu realisasi pelabuhan apakah jadi di Cilamaya atau di mana," ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah terus mengulur waktu pembangunan pelabuhan akan menjadi penilaian buruk bagi kepastian iklim investasi nasional. Bahkan, katanya, investasi jangka panjang terancam tidak maksimal sehingga pemasukan pendapatan kian menyusut.

“Pemkab Karawang berkepentingan agar wilayahnya maju dalam industri otomotif, begitupula Pemprov Jabar yang ingin memiliki pelabuhan internasional. Serta pengusaha yang ingin memangkas biaya distribusi yang selama ini harus ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan Menteri Perindustrian MS Hidayat telah menginstruksikan untuk tidak mengubah lokasi Pelabuhan Cilamaya.

Menurutnya telah ada kesepakatan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah Jepang terkait lokasi dari pelabuhan yang rencananya akan dibangun di Majalengka, Jawa Barat.

"Terkait rincian perjanjiannya seperti apa saya tidak tahu, yang jelas sesuai instruksi pusat, perencanaannya masih di Cilamaya," kata Ferry.

Pihaknya membenarkan mengenai adanya persoalan pipa saluran bahan bakar minyak, di bakal lokasi pelabuhan Cilamaya saat ini.

Menurutnya, satu-satunya solusi terkait hal ini adalah penggeseran lokasi pelabuhan, karena untuk memindahkan pipa dibutuhkan biaya operasional yang besar.

"Selain biaya besar risikonya pun tinggi, karena jika pipa sampai terputus ataupun bocor bisa mencemari laut," ujar Ferry.

Ia menuturkan lokasi pelabuhan akan digeser 2-3 kilometer karena sudah hampir tidak mungkin untuk membangun pelabuhan di lokasi yang telah direncanakan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan proyek ini sudah ditunggu-tunggu Jabar dan Karawang sejak lama.

“Cilamaya kan sudah lama dibahas, tiba-tiba ada pipa yang mengganjal, kita akan pertanyakan,” katanya.

Menurutnya, penolakan Pertamina terkait akan terganggunya target lifting jika Cilamaya masih dibangun di lokasi sekarang mengundang tanya.

Heryawan menilai penolakan Pertamina harusnya sudah muncul sejak awal sebelum adanya kajian terkait lokasi proyek Cilamaya.

Namun setelah studi selesai, dan proyek ini berancang-ancang akan dibangun, menurutnya Pertamina baru berteriak.

Pemprov Jabar sendiri berencana untuk mendorong proyek pelabuhan yang akan menopang jalur logistik di kawasan industri tersebut tetap berjalan.

Pemerintah dinilai akan kehilangan momentum percepatan jika pembangunan Cilamaya kembali mundur dan tidak mendapat kejelasan.

“Kita sudah melangkah jauh, jadi kami akan mendorong untuk melakukan percepatan,” katanya.

Seperti diketahui, ada lima sumur milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ tidak bisa dieksplorasi dan diproduksi akibat bersinggungan dengan menjadi jalur lalu-lintas kapal ke pelabuhan.

Hal ini berakibat realisasi pembangunan pelabuhan internasional menjadi perdebatan hingga saat ini.

Sumber : Bisnis Indonesia, 12.09.14.