25 Januari 2017

[250117.ID.BIZ] Bentuk Holding, Jokowi: BUMN Jadi Lebih Baik

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara sektoral akan menjadikan perusahaan milik negara itu lebih baik dan sehat.

Pembentukan holding diyakini selain akan membuka peluang bagi BUMN melakukan sebuah lompatan, juga meningkatkan modal perusahaan, dan mempermudah akses ke sumber pendanaan.

“Saya optimistis sekali, kita akan menjadi baik. BUMN akan menjadi lebih baik. Tapi, seperti apa yang telah saya sampaikan, kita harus berhati-hati,” kata Kepala Negara saat berpidato pada Peresmian Pembukaan Executive Leadership Program (ELP) Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1).

Hadir pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat ini, terdapat 118 BUMN beserta 25 anak perusahaan eks BUMN dengan jumlah karyawan lebih dari satu juta orang.

Pada tahun 2016, belanja modal BUMN mencapai Rp 298 triliun atau naik 35 persen dibandingkan tahun 2015. Fokus belanja modal BUMN pada infrastruktur, energi, dan konektivitas. Sedangkan aset BUMN tumbuh 10 persen atau berjumlah Rp 6.325 triliun.

Kepala Negara mengingatkan, pembentukan holding BUMN harus dilakukan secara cermat, berhati-hati, serta melalui perhitungan matang dan tidak asal gabung.

“Kalkulasi yang matang, jangan asal gabung, jangan asal besar, dan tetap harus ada catatan-catatannya,” katanya.

Menurut dia, proses pembentukan holding BUMN harus diikuti tahapannya dengan baik agar tidak melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku.

“Taati undang-undang yang ada. Betul-betul ini harus dijaga. Ini ada prosesnya yang harus dilakukan,” katanya.

Selain itu, katanya, diperlukan kehati-hatian, kalkulasi matang berbagai masalah yang berkaitan dengan kendali manajemen, tata kelola, dan beban keuangan.

Hal itu wajib dilakukan untuk mencegah jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani oleh BUMN yang tidak sehat, atau BUMN yang berkinerja baik akhirnya menjadi tidak baik akibat pembentukan holding.

“Libatkan banyak institusi, lakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN,” katanya.

Sumber : BeritaSatu, 25.01.17.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar