Jakarta
– Presiden
Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembentukan induk usaha (holding) Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) secara sektoral akan menjadikan perusahaan
milik negara itu lebih baik dan sehat.
Pembentukan
holding diyakini selain akan membuka peluang bagi BUMN melakukan sebuah
lompatan, juga meningkatkan modal perusahaan, dan mempermudah akses ke sumber
pendanaan.
“Saya
optimistis sekali, kita akan menjadi baik. BUMN akan menjadi lebih baik. Tapi,
seperti apa yang telah saya sampaikan, kita harus berhati-hati,” kata Kepala
Negara saat berpidato pada Peresmian Pembukaan Executive Leadership
Program (ELP) Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1).
Hadir
pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri
BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Saat
ini, terdapat 118 BUMN beserta 25 anak perusahaan eks BUMN dengan jumlah
karyawan lebih dari satu juta orang.
Pada
tahun 2016, belanja modal BUMN mencapai Rp 298 triliun atau naik 35 persen
dibandingkan tahun 2015. Fokus belanja modal BUMN pada infrastruktur, energi,
dan konektivitas. Sedangkan aset BUMN tumbuh 10 persen atau berjumlah Rp 6.325
triliun.
Kepala
Negara mengingatkan, pembentukan holding BUMN harus dilakukan secara cermat,
berhati-hati, serta melalui perhitungan matang dan tidak asal gabung.
“Kalkulasi
yang matang, jangan asal gabung, jangan asal besar, dan tetap harus ada
catatan-catatannya,” katanya.
Menurut
dia, proses pembentukan holding BUMN harus diikuti tahapannya dengan baik agar
tidak melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku.
“Taati
undang-undang yang ada. Betul-betul ini harus dijaga. Ini ada prosesnya yang
harus dilakukan,” katanya.
Selain
itu, katanya, diperlukan kehati-hatian, kalkulasi matang berbagai masalah yang
berkaitan dengan kendali manajemen, tata kelola, dan beban keuangan.
Hal
itu wajib dilakukan untuk mencegah jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani
oleh BUMN yang tidak sehat, atau BUMN yang berkinerja baik akhirnya menjadi
tidak baik akibat pembentukan holding.
“Libatkan
banyak institusi, lakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan
masukan yang baik untuk perbaikan BUMN,” katanya.
Sumber
: BeritaSatu, 25.01.17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar