Bisnis.com,
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera memulai kajian pemindahan
ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti permintaan Presiden
Joko Widodo.
Deputi Bidang
Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengungkapkan pihaknya
tidak mempunyai kajian teknis sebelumnya dan Bapak Presiden baru
menginstruksikan beberapa waktu lalu.
"Yang
akan dilakukan adalah kita mengkaji syarat-syarat untuk menjadi ibukota itu apa
aja sih, secara lingkungan dan geografi harus bagaimana. Secara sosial politik
[sospol] seperti apa," paparnya setelah acara sosialisasi dan pelatihan
e-Planning di kantor Bappenas, Senin (10/4/2017).
Untuk
itu, dia menegaskan Bappenas akan melihat pengalaman di negara lain, misalnya
Brazil yang membangun ibukota baru namanya Brasilia, dan Kazakhstan dengan kota
barunya bernama Astana. Dalam hal ini, Bappenas akan mempelajari bagaimana
memindahkan ibukota, termasuk variable untuk memilih kota yang paling cocok
buat Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menurutnya,
Jakarta pada masa depan diperkirakan sudah terlalu sumpek, tingkat urbanisasi
sangat tinggi sehingga pasti ada masalah dengan lingkungan, hidrologi,
transportasi, dan keamanan.
"Jadi
kita pertahankan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tapi untuk pusat
pemerintahan kita cari wilayah yg betul-betul memenuhi persyaratan secara
lingkungan, geografi dan sebagainya," tambahnya.
Dia
mengatakan Presiden hanya meminta agar Bappenas dapat menyelesaikan secepatnya.
Oleh karena itu, Bappenas berharap bisa memenuhi permintaan Presiden dan kajian
ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Setelah Bappenas selesai dengan rencana
kerja pemerintah untuk tahun depan, dia berharap pihaknya bisa fokus melakukan
kajian ini.
"RKAP
selesai, nanti fokus ke situ. Supaya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, kita
gak sembarangan."
Sumber
: Bisnis Indonesia, 10.04.17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar