Bisnis.com,
JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta rincian pembiayaan yang digunakan
untuk membangun infrastruktur prioritas nasional.
Dalam
rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (11/4/2017), Presiden meminta
kejelasan pembiayaan infrastruktur yang sedang berjalan, baik yang bersumber
dari APBN serta non-anggaran pemerintah seperti swasta, BUMN, private public
partnership (PPP), dan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
"Jika
swasta tidak mau membiayai investasi bidang infrastruktur, saya kira kita bisa
tawarkan opsi skema PPP, KPBU atau mungkin kerja sama BUMN dengan BUMD dengan
swasta. Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu maka bisa
diberikan penugasan ke BUMN dan pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan
pembiayaan dari APBN atau APBD," kata Presiden.
Menurutnya,
BUMN dapat menggalang dana lewat sekuritisasi aset. Dengan begitu, kebutuhan
anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan luar
Pulau Jawa terpenuhi.
Presiden
juga minta menteri yang hadir dalam rapat terbatas merinci pembiayaan untuk
pembangunan LRT Jabodetabek, kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta api semi
cepat Jakarta-Surabaya, dan sejumlah jalan tol.
"Pembangunan
infrastruktur tidak bisa ditunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda,
pembiayaan akan semakin besar dan kita ingin ini juga mendukung percepatan
pertumbuhan ekonomi kita," tutur Presiden.
Sumber
: Bisnis Indonesia, 11.04.17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar