Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tidak akan menggunakan
pendanaan dari perbankan nasional untuk membiayai pembangunan infrastruktur di
dalam negeri.
Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
mengatakan kapasitas bank nasional masih sangat terbatas untuk membiayai
pengembangan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah akan menggunaan lembaga
pembiayaan lain agar dapat mempercepat pengembangan infrastruktur di dalam
negeri.
“Pemerintah akan gunakan mekanisme lain, seperti dana
official development assitance atau ADB , karena kapasitas bank di dalam negeri
terbatas,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).
Sofyan menuturkan perbankan di dalam negeri sebenarnya
sangat tertarik untuk membiayai proyek infrastruktur yang dianggap bankable.
Akan tetapi, keterbatasan kemampuan pendanaan di bank nasional, membuat banyak
proyek nasional yang tidak dapat dibiayai.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sendiri ingin mengetahui
langsung kondisi perbankan nasional saat ini. Presiden juga meminta bank plat
merah mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
“Presiden ingin mengetahui kondisi bank BUMN, dan
tanggapannya terhadap BI rate saat ini, dan interest rate yang masih cukup
tinggi,” ujarnya.
Sofyan menyebutkan meski BI rate merupakan bagian dari
interest rate secara umum, pemerintah tidak dapat mengintervensi penentuan suku
bunga acuan tersebut. Pemerintah hanya dapat memberikan kebijakan fiskal yang
baik agar iklim investasi terbangun.
Sumber : Bisnis Indonesia, 24.02.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar