[310816.EN.BIZ] Turkey's US$200 Billion Wealth Fund To Finance Transport Projects

TURKEY's national wealth fund, which could total as much as US$200 billion when established, is expected to finance air, sea, road and rail projects, said Transport Minister Ahmet Arslan.

"All the road and bridge projects around Istanbul and the Sea of Marmara will be completed by the end of 2019 at a cost of $20 billion, serving 30 million people," Mr Arslan said.

"Transport projects impact the lives of millions of people and hundreds of billions of dollars of local and international trade. That's why it's normal that transport-infrastructure projects benefit from a large part of the wealth fund," he said.

The fund, recently approved by parliament, will be used to carry out projects that don't have a build-operate-finance model, reports Bloomberg News.

Some sub-funds will provide finance for those infrastructure projects, he said in an interview at the work-site for the third bridge connecting Asia and Europe across the Bosporus waterway that recently opened.

The wealth fund came after the failed coup attempt to topple President Recep Tayyip Erdogan on July 15. It will include state-owned companies and lands, as well as proceeds from privatisations, Deputy Prime Minister Mehmet Simsek said July 20.

The government is also planning to auction the rights next year to build a tunnel for a road and railway under the Bosporus to carry about 6.5 million passengers a day, Mr Arslan said. The project will cost about $5 billion and will be integrated into existing metro subway lines and roads, he said.

Source : HKSG.

[310816.ID.BIZ] Pelajaran Penting Dari Kalimantan

Kabar buruk memang telah lama datang dari bisnis pertambangan dan penggalian, yang terpukul hebat oleh penurunan harga sejak tahun lalu. Efek ikutan secara perlahan merembet ke perbankan, dimana cicilan kredit di sektor ini perlahan seret, yang berujung pada meningkatknya kredit bermasalah.

Industri yang terpuruk, juga berakibat alergi perbankan untuk menyalurkan kredit tersebut. Sektor pertambangan dan penggalian, misalnya, turun signifikan dari Rp140,25 triliun pada Juni tahun lalu menjadi hanya Rp119,95 triliun atau anjlok 14,47%.

Penurunan ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan kredit hingga paruh pertama tahun ini. Simak data Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan secara industri, penyaluran kredit hingga Juni 2016 tumbuh terendah dalam lima tahun terakhir sebesar 8,88%. Sejumlah sektor memang mencatat pertumbuhan sangat tinggi di atas 20% seperti kelistrikan dan sektor pertanian.

Namun,ekspansi tersebut gagal menopang laju pertumbuhan secara industri. Sejumlah bank besar, bahkan kelimpungan menangani kredit bermasalah –yang salah satunya bersumber dari sektor bertambangan—memaksa manajemen menyisihkan pencadangan sehingga laba tergerus hebat, bahkan ada bank sampai merugi.

Bila merujuk pada wilayah, Pulau Kalimantan mengalami penderitaan paling hebat dari longsornya bisnis pertambangan dan penggalian. Kita semua tahu, pulau bebas patahan ini merupakan penghasil utama pertambangan khususnya batu-bara. Saat booming harga komoditas, bermunculan orang kaya baru dari wilayah ini.

Saat harga komoditas ambruk, serta merta rasio kredit bermasalah sektor pertambangan di Kalimantan meningkat. Bahkan, NPL sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur mencapai 43,25% per Juni 2016. Ini sebuah angka yang fantastis, karena dari total kredit sektor ini di Kaltim sebesar Rp3,73 triliun, Rp1,6 triliun diantaranya bermasalah.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan tahun lalu juga memprihatinkan, kendati secara spasial hanya berkontribusi 8,15% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Tahun lalu wilayah ini mencatat pertumbuhan minus, dan pada semester pertama 2016, khusus Kalimantan Timur tercatat minus 1,15%. Kalimantan adalah contoh bagaimana rentannya perekonomian yang ditopang oleh salah satu sektor utama.

Ibarat meletakkan telur dalam satu keranjang, potensi risikonya pasti jauh lebih besar. Ini prinsip alamiah dalam bisnis. Namun, mitigasi risiko yang lebih baik rasanya patut menjadi perhatian semua pihak. Bagi perbankan,Kalimantan adalah pelajaran yang berharga, betapa geliat perekonomian bisa bersifat semu.

Bisnis yang tiba-tiba maju, adalah bentuk deviasi lain yang bisa mengecoh para analis kredit mereka di lapangan. Akibatnya, bank salah melakukan analisa prudent atas setiap rupiah kredit yang mereka kucurkan.

Oleh karena itu, tak mengherankan bila hal yang di luar dugaan terjadi di Kalimantan Timur. Lagi-lagi bagi perbankan, nasi telah menjadi bubur, kredit yang mereka kucurkan bermasalah, dan memaksa mereka melakukan restrukturisasi, energi yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan bila lebih hati-hati dalam melakukan analisa usaha dari para calon debitur.

Kerugian yang dialami pelaku bisnis pertambangan dan perbankan, belum menghitung kerusakan alam yang dialami wilayah tersebut. Sebagaimana diakui oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, para pengusaha batu bara yang bangkrut, kini meninggalkan kolam-kolam raksasa hasil penggalian yang tidak direklamasi.

Belajar dari Kalimantan, sudah selayaknya jika para pemangku kepentingan kembali menata bisnis dan memitigasi risiko secara lebih baik. Khusus bagi perbankan, jatuhnya harga komoditas terasa akibatnya sekarang, sehingga mereka bisa kembali mengelola risiko secara lebih baik. Harian ini melihat, langkah sejumlah bank melakukan restrukturisasi kredit dan menyediakan pencadangan kerugian memadai atas kredit bermasalah mereka perlu diapresiasi.

Langkah ini memang tergolong konservatif, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah langkah kehati-hatian untuk melokalisasi persoalan.

Sumber : Bisnis Indonesia, 31.08.16.

[300816.EN.BIZ] CIMC Turns To American Trailer Dealers To Sell Intermodal Equipment

SHENZHEN's CIMC Intermodal Equipment (CIE), the world's biggest box maker, plans to extend its line-up of container chassis to trailer dealers throughout North America.

The new dealer programme marks a shift in CIE's focus from direct sales to dealer service and support, reported American Journal of Transportation.

"We will be working very closely with our existing network of CIMC Vanguard trailer dealers to ensure that they have every opportunity to add the CIMC intermodal line to their offering for customers," said CIMC Intermodal Equipment (CIE) Americas sales chief Trevor Ash.

"We also have numerous territories available outside of our Vanguard network where we will be actively recruiting qualified dealers. We will have an exhibit at the IANA (Intermodal Association of North America) Expo in Houston, September 18-20, 2016.

CIMC Intermodal Equipment is part of the CIMC Vehicles group of companies. CIMC is the largest provider of container chassis in the world, and CIE is the largest provider of container chassis in North

Source : HKSG.

[300816.ID.BIZ] Anggaran KEK Mandalika Diusulkan Masuk KEK Mandalika

Bisnis.com, MATARAM—Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mendorong pemerintah pusat bisa memprioritaskan anggaran pembangunan KEK Mandalika masuk dalam APBN 2017.

"Itu yang kita harapkan, dana pembangunan KEK Mandalika bisa masuk di APBN 2017," kata Muhammad Amin di Mataram, Selasa (30/8/2016).

Menurut Amin, informasi tidak masuknya anggaran KEK Mandalika di dalam RAPBN Perubahan 2016 tentu kabar tidak baik, bagi perkembangan pariwisata NTB, khususnya KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebab, kata Amin, perencanaan pembangunan KEK Mandalika sudah dilakukan sejak lama, bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kawasan itu Rp1,8 triliun.

Bahkan, saat pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kantor Kementerian Pariwisata, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan KEK Mandalika Rp18 triliun.

Jumlah ini, sebut Wagub Amin, sama dengan nilai yang akan dialokasikan untuk 10 destinasi wisata yang telah ditetapkan pemerintah, seperti Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo. Sehingga, pada saat itu di totalkan menjadi Rp200 triliun untuk 10 destinasi.

"Nah kalau ini tidak masuk, tentu kita terkejut. Tetapi apakah tidak masuk di APBN ini karena ada program pemangkasan atau ada hal lain, kita belum tahu yang sesungguhnya," kata dia.

Meski demikian, Amin meminta semua pihak di pemerintah provinsi untuk tidak menyerah memperjuangkan anggaran pembangunan KEK Mandalika bersama sembilan destinasi lain untuk tetap menjadi prioritas pemerintah.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya berencana bersama Gubernur NTB akan menemui Presiden Joko Widodo, untuk menjelaskan dan menunjukkan progres pembangunan KEK Mandalika.

"Dengan catatan saat pemaparan di Presiden semua yang terkait dengan KEK Mandalika sudah harus clean and clear," tegas Muhammad Amin.

Sumber : Bisnis Indonesia, 30.08.16.

[290816.EN.BIZ] Drewry Mystified: Rates Remain Low Despite 90pc Capacity Utilisation

CONTAINER shipping freight rates remain low despite headhaul load factors on the main east-west trades rising to 90 per cent in the second quarter, up from 86 per cent in the same period last year.

"When load factors are at 90 per cent or above, we would normally expect carriers to have more success in raising freight rates. While rates are trending upwards, their slow pace indicates that supply and demand alone is not dictating pricing and that shippers and forwarders are still the beneficiaries of predatory commercial strategies on the part of carriers," said Drewry.

Carriers had been adapting to the current relatively low-growth environment by raising ship utilisation on most trades despite the heavy influx of mega ships, through selective use of missed or void sailings in weak-demand months, as well as more intensive scrapping of smaller ships, said Drewry.

Earlier this month, Alphaliner said average Asia-Europe headhaul capacity utilisation in the third quarter of the year had been hovering in the mid-90 per cent range, with only Asia-Mediterranean routes at below 90 per cent.

But despite reports of improved utilisation levels, relatively weak peak season demand has contributed to double-digit percentage declines each week on Asia-Europe ocean freight spot-rates since the start of August.

After pushing rates back up above the US$1,000 per TEU level initially through August 1 rate rises, Asia-Europe spot prices have slipped to US$600-700 per TEU.

Source : HKSG.

[290816.ID.BIZ] Industri Kapal Lokal Merasa Masih Anak Tiri

Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan agar sektor maritim menjadi tulang punggung visi Indonesia dan terus dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, segala aspek terkait kemaritiman harus diperkuat dari dalam, salah satunya industri galangan kapal.

Eddy K Logam Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Partai Indonesia (IPERINDO) mengatakan industri galangan kapal adalah landasan untuk merealisasikan recana Presiden Jokowi. Langkah pemerintah pada tahun lalu yang memberikan proyek pembuatan kapal kepada pengusaha galangan kapal dinilai menjadi terobosan yang baik.

“Tahun lalu ada 160 orderan kapal dari Departemen Perhubungan Laut ditargetkan selesai akhir tahun ini,” kata Eddy kepada KONTAN, Senin (29/8).

Meski demikian industri galangan terbilang stagnan, sebab pada tahun ini tidak ada proyek yang diterima. Menurut Eddy, pemerintah harus mempunyai rencana lima sampai 10 tahun ke depan agar industri galangan dapat bertahan. “Jika industri galangan telah stabil dan berkesinambungan, maka investor akan masuk, mereka akan berani investasi kalau jelas.” Tutur Eddy kepada KONTAN, Senin (29/8).

Selain itu jika industri galangan kapal kuat akan berdampak positif, lebih dari 1.500 lapangan pekerjaan tersedia, pendapat dari Pajak Penghasilan (PPh) badan, serta menghemat devisa negara, tambah Eddy.

Namun, dukungan dari pemerintah dirasa tidak memiliki implementasi terhadap pengusaha galangan kapal lokal. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 2015 hanya menguntungkan pihak asing.

Dalam PP tersebut menyatakan kapal impor dibebaskan dari PPN dan biaya masuk. Pengusaha galangan kapal lokal yang notabene harus mengimpor komponen dari luar negeri, dikenakan PPN 10 % dan biaya masuk 5% – 12 %.

Hasilnya, kapal impor masih lebih murah daripada kapal lokal. Apabila peraturan yang dibuat berimbang maka harga yang ditetapkan pengusaha lokal bisa bersaing.

Asal tahu kebutuhan kapal di Indonesia setiap tahunnya mencapai 1.000 unit, 90% di antaranya adalah kapal impor. Anggaran yang dibutuhkan pun mencapai Rp 10 triliun.

Menurut Firdaus Manti, Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman galangan kapal saat ini sekitar 200 – 250 galangan, tentunya akan terus ditingkatkan.

Proyek pemerintah untuk membangun 500 kapal yang diberikan pada tahun lalu membawa angin segar. Proyek yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2019 ini menjadi suatu pembuktian bagi industri galangan kapal agar menjadi pemain di negeri sendiri.

Eddy berharap setelah galangan kapal membaik, rencana ke depan adalah memproduksi komponen agar tidak impor lagi, dan terakhir adalah memperkuat industri.

Sumber : Kontan, 29.08.16.

[280816.EN.BIZ] 10,700-TEU APL Calls At Charleston - Port's Biggest Ever Box Ship

THE Port of Charleston has handled its largest containership to date, the 10,700-TEU APL Yangshan. The ship is deployed on the weekly China East Coast "CEC" service via the Suez Canal.

"The deployment of new panamax vessels to the east coast trade marks a new era," said president of the South Carolina Ports Authority, Jim Newsome, in a statement. "Today 16 of Charleston's 26 weekly calls are handled by vessels 5,000 TEU or larger, and we expect to handle our first 14,000 TEU vessel call later this year."

The mega ship's milestone visit comes on the heels of the arrival of two new cranes last month, boosting vessel handling capabilities at SCPA's Wando Welch Terminal. The cranes, which offer 155 feet of lift height from the dock, are expected to be operational by December.

By December 2017, two additional cranes of this height will be delivered to the Wando Terminal in conjunction with the completion of a US$44 million project to modernize and strengthen the terminal wharf.

Source : HKSG.

[280816.ID.BIZ] Epson Targetkan Pertumbuhan Dobel Digit Di 2016

NUSADUA. PT Epson Indonesia meluncurkan sejumlah varian printer anyar sebagai usaha menggenjot penjualan. Diantaranya Epson L1455, Epson WorkForce Pro WF-R8591 dan Epson L605. Produk ini sengaja dibuat untuk menyasar pasar korporat dan perkantoran SME (Small Medium Enterpriese), di tengah permintaan printer untuk pasar rumahan lesu.

Ng Ngee Khiang, General Manager Sales and Marketing PT Epson Indonesia mengatakan, bisnis skala menengah diprediksi akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu sebabnya produk ini menjadi peluang bagi Epson untuk mencari pangsa pasar baru.

Epson L1455 dapat mencetak A3 dua sisi, memindai (scanning), dan menyalin (copying) dengan LCD layar sentuh 4,3 inch. Satu set tinta mampu L1455 mencetak dokumen hitam sebanyak 6.000 halamnan dan untuk dokumen warna sebanyak 6.500 halaman. Harga L1455 Rp 11,42 juta per unit.

Untuk produk RIPS sementara ini hanya di dijual di Jabodetabek. Dengan satu set lengkap berisi 4 kantong tinta, printer ini mampu mencatk tanpa henti hingga 75.000 halaman untuk hitam dan bewarna tanpa mengganti tintannya. Jumlah cetak yang sama dengna printer laser membutuhkan 52 buah katrid tinta standar.

Menurut Shimizu Tomoya, Director PT Epson Indonesia, printer anyar ini dapat membantu mengurangi biaya produksi kantor, juga dapat meminimalisir limbah karena hanya membutuhkan persediaan tinta dan kotak limbah tinta. "Serta menggurangi downtime dengan sikls penggantian tinta frekuensi rendah," kata Shimizu Tomoya.

Produk Epson WorkForce Pro WF-R8591 dijual Rp 74,5 juta dengan cabinet dan Rp 59,5 juta untuk seri basic tanpa cabinet tambahan. Sementara Epson L605 dijual seharga Rp 4,5 juta per unit.

Riswin Li, Senior Manager Product Marketing PT Epson Indonesia mengatakan, targetnya pertumbuhan penjualan tahun ini masih double digit dibanding tahun lalu.

Tahun lalu, penjualan belasan produk L-Series milik Epson mencapai 40.000 unit per bulan. Maka tahun ini Riswin memprediksi tahun ini dapat menjual 50.000 unit per bulan. Pasar terbesar masih Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Indonesia berkontribusi sekitar 38,5% total penjualan Epson di pasar ASEAN pada tahun 2015.

Sumber : Kontan, 26.08.16.

[240816.EN.BIZ] Yangzijiang Shipyard Hit by 3 More Order Cancellations In Second Quarter

SINGAPORE listed Yangzijiang Shipbuilding, the largest privately owned Chinese yard, has suffered three order cancellations, one for a 10,000-TEUer, one for a 82,000-dwt bulker and another for a 64,000-dwt bulk carrier, according to DBS Group Research.

But Yangzijiang, whose main yard is near Shanghai in adjacent Jiangsu province, does not expect the financial impact to be damaging as construction of the vessels had not yet commenced. In the first quarter, the company reported a total of eight vessel cancellations.

"Management does not rule out the possibility of more cancellations given the challenging market conditions, but it is unlikely to be high unless the shipping market deteriorates further," DBS Group Research was cited as saying in a report by Singapore Business Review.

Despite the back-to-back slump, Yangzijiang Shipbuilding secured orders worth US$80 million for four 1,800-TEU ships in the second quarter, lifting year-to-date wins to US$590 million. However, this made up only 24 per cent of its internal target of US$2.5 billion.

Source : SN-TR.

[240816.ID.BIZ] PTUN Batalkan Kepengurusan INSA Kubu Johnson

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Indonesian National Shipowners Association (INSA) kubu Johnson Williang Sutjipto.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/8) Rony Erry Saputro Surat Keputusan yang diterbitkan Kemkumham mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa.

Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang, dwaling, bedrog sebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana.

Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, penggugat dalam hal ini CF Carmelita Hartoto Hardikusumo pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya ketua umum definitif DPP INSA.

"Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menolak eksepsi tergugat, membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada tergugat,” kata Tri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8).

Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum.

“Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami mengimbau tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan mengimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" kata Alfin.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990.

Sebelumnya, CF Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku ketua umum dan sekretaris jenderal DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto.

Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut.

Sumber : BeritaSatu, 24.08.16.

[230816.EN.BIZ] Beijing Automotive To Invest US$819 Million In South African Car Plant

BEIJING Automotive International Corp has signed a deal with the Coega Development Corporation that runs an industrial zone in Port Elizabeth, South Africa, to set up a US$819 million auto assembly plant.

South Africa's automotive-manufacturing industry is a bright spot of the economy, which is expanding at its slowest pace since the 2009 recession, noted Bloomberg.

South Africa's government auto-incentive programme has attracted companies including Toyota, Ford and BMW to set up and invest in auto plants.

The industry has the potential to boost production by almost 50 per cent to more than 900,000 vehicles a year by 2020, the local producers' group said in May.

The investment is a result of agreements signed by South African President Jacob Zuma and Chinese President Xi Jinping in December last year.

"The size of this investment demonstrates confidence by China and confidence in South Africa as an investment destination," said South African Trade and Industry Minister Rob Davies.

Eastern Cape province is "an automotive hub and has the potential of deepening the component supply chain, job creation and economic development," he said.

Source : HKSG.

[230816.ID.BIZ] Komplain Pebisnis Meningkat

JAKARTA — Ombudsman mencermati tren peningkatan laporan dari kalangan dunia usaha terkait dengan layanan publik, terutama yang menyangkut layanan kemudahan berinvestasi di tingkat pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan salah satu langkah yang dilakukan untuk menaikkan kemudahan berusaha yakni memperbaiki pelayanan publik. Negara harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi penciptaan iklim investasi yang baik.

Dia menjelaskan lambannya penerbitan perizinan hingga maraknya pungutan “liar” yang dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah ditengarai menjadi ganjalan dalam menumbuhkan healthy business.

“Ombudsman akan memperketat pengawasan untuk mendukung kelancaran dunia usaha. Beberapa sektor yang bakal menjadi perhatian seperti perizinan, pertanahan, listrik, imigrasi, dan pajak,” ujarnya, Senin (22/8).

Selain itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan stakeholders yang terdiri dari pemegang regulasi dan pelaku usaha untuk mencari titik temu mengenai upaya menciptakan iklim usaha yang baik.

Anggota Ombudsman lainnya, La Ode Ida menjelaskan secara umum sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah berlangsung dengan baik.

Hanya saja, masalah sebenarnya bukan pada sistem itu, tetapi pada level yang lebih bawah lagi yakni di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Pelaku usaha acapkali merasa dipersulit ketika sedang mengurus perizinan atau keperluan lainnya di dinas terkait,” katanya.

SATUKAN DATA

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjelaskan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kemudahan berbisnis adalah tingkat korupsi di suatu negara.

Jika menilik ke beberapa tempat, negara yang memiliki tingkat korup si yang rendah memiliki kemudahan berbisnis paling tinggi.

Karena itu, untuk mewujudkan kemudahan investasi, mereka sedang mengupayakan membentuk integrasi data ditingkat lembaga negara, kemen terian, hingga ke SKPD.

Data-data dari satuan kerja itu diintegrasikan dengan PTSP supaya pelayanan perizinan bagi pelaku usaha bisa berlangsung cepat.

KPK mendorong percepatan izin dan pembenahan birokrasi di sejum lah sektor. Di sektor pertambangan misalnya, ada sekitar 3.900-an izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Karena itu dengan menggandeng Kementerian ESDM mereka berusaha menuntaskan IUP yang bermasalah tersebut. Selain sektor pertambangan, fokus pencegahan korupsi juga dilakukan di sektor migas, keuangan negara, dan perpajakan.

Alexander menambahkan integrasi data itu sangat diperlukan, misalnya ketika petugas pajak sedang melakukan investigasi pajak.

Menurutnya dari pembicaraan dengan beberapa petugas pajak, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses data wajib pajak. Karena itu, dengan adanya integrasi data petugas pajak bisa tahu identitas wajib pajak dan hal itu tentu saja memudahkan mereka untuk menarik pajak dari WP itu. Efek jangka panjangnya ada lah menaikkan pendapatan ne gara dari sektor pajak.

Survei tentang Ease of Doing Business (EODB) yang dilakukan World Bank pada 2015 menunjukkan Indonesia menempati posisi 109 dari 189 negara.

Peringkat itu menunjukkan kemudahan bisnis di Indonesia hanya beranjak enam tingkat sejak reformasi bergulir. Padahal, survei EODB mencerminkan kondisi investasi suatu negara. Semakin baik peringkat EODB suatu negara, menjadi tolok ukur tingkat kemudahan berbisnis di negara tersebut.

Sementara itu, dari sisi indeks persepsi korupsi skor Indonesia saat ini mencapai 36 dan menempatkannya di peringkat 88 dari 168 negara. Meski naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari yang diharapkan.

KPK menargetkan pada tahun depan, CPI Indonesia bisa mencapai 50. Upaya itu merupakan bagian dari menaikkan kepercayaan pelaku bisnis. Integrasi data dan rendahnya angka penyimpangan termasuk korupsi akan menaikan skor corruption perception index (CPI).

Sumber : Bisnis Indonesia, 23.08.16.

[220816.EN.BIZ] SITC First Half Profit Flat As Revenue Slips 7.5pc On Poor Rates

INTRA-ASIA carrier and logistics firm SITC International Holdings posted a first half net profit decline of 0.01 per cent to US$71.31 million, drawn on revenues of $602.41 million, which fell 7.5 per cent year on year.

The flat performance was blamed on the decrease in container shipping freight rates and freight forwarding rate in both of the sea freight logistics and land based logistics businesses.

The Hong Kong company saw a decline in average container shipping freight rate to $397.50 per TEU for the first half from $428 per TEU for the same period of 2015.

SITC operates 74 vessels with a total capacity of 92,247 TEU, of which 46 are self-owned and 28 are chartered.

The existing 61 services routes covers 13 countries and regions, 58 major ports in area of China, Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Philippines, Cambodia, Indonesia, Singapore, Brunei and Malaysia.

SITC ranks 24th in the global container shipping enterprises as of December 31. The container transportation volume in 2015 exceeded 2.16 million TEU.

SITC Logistics Group covers freight forwarding, customs brokerage, LCL, project logistics, logistics delivery, shipping agency, bulk cargo, warehousing, container depot, port, etc.

The company has a logistics park with the business of warehousing and depot in Qingdao, Shanghai, Haiphong, Ho Chi Minh, Bangkok and Laem Chabang.

SITC Logistics has maintained a long-term cooperative relationship with global famous enterprises such as Damco Logistics, Itochu Logistics, Hanjin, Singamas and Tsingtao Beer.

Source : HKSG.

[220816.ID.BIZ] Kratakau Steel Mulai Bangun Pabrik Baja Kedua

JAKARTA. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berupaya menambah pendapatan dengan membangun pabrik baja lembaran panas alias hot strip mill kedua. Bila tidak ada halangan, Senin (22/8), Krakatau akan melaksanakan tiang pancang perdana alias groundbreaking pabrik ini.

Di proyek konsorsium dengan SMS Group Gmbh, KRAS berharap bisa mendongkrak kinerja bisnis mereka di masa depan. Maklum, saat ini produk baja lembaran panas menjadi penyumbang terbesar pendapatan Krakatau Steel. Tahun lalu, penjualan produk ini tumbuh 60% dari 2014. "Makanya kami tertarik membangun pabrik baru hot strip mill," kata Tambok P Setyawati, Direktur Keuangan Krakatau Steel kepada KONTAN, Minggu (21/8).

Manajemen KRAS berharap, pabrik senilai US$ 381,8 juta ini bisa beroperasi pada semester I-2019. Target kapasitas produksi mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun.  Direktur Utama KRAS Sukandar mengatakan, proyek ini untuk meningkatkan kapasitas produksi enggulungan baja (rolling) dari 2,4 juta ton per tahun menjadi 3,9 juta ton per tahun. "Tahap selanjutnya akan ditambah fasilitas lain untuk meningkatkan kapasitas jadi 4 juta ton," kata Sukandar dalam konferensi pers di Cilegon, Senin (22/8).

Untuk membangun pabrik ini, Krakatau Steel sudah  mendapat fasilitas kredit senilai US$ 260,05 juta dari Euler-Hermes yang merupakan agen kredit ekspor pemerintah Jerman. Instansi ini juga akan menjamin 9% risiko gagal bayar perusahaan.

Selain itu, Krakatau Steel juga tengah berupaya menekan biaya produksi. Salah satu cara adalah membangun tanur metalurgi (blast furnace) berbasis batubara.

Tambok berharap, proyek ini bisa menghasilkan baja perdana (first blow) di akhir tahun nanti. Dari hasil riset Pricewaterhouse Coopers, keberadaan tanur ini bisa menekan biaya produksi KRAS hingga US$ 58,3 per ton. "Di China ada pabrik yang bisa menekan biaya produksi hingga US$ 100, kami akan bertahap menuju ke sana," terang Tambok.

Bila semuanya lancar, ia berencana bakal mengoptimalkan pasar baja di dalam negeri lantaran dari hitung-hitungan biaya transportasi lebih murah ketimbang pasar ekspor. Selain itu, harga baja di dalam negeri juga lebih baik ketimbang luar negeri.

Produk HSM 2 menyasar segmen otomotif, rerolling, pila dan tabung serta konstruksi. Proyek pembangunan akan dikerjakan kleh konsorsium SMS Group GmbH dengan PT Krakatau Engginering. Proyek direncanakan selesai dalam waktu 31,5 bulan dan selesai pada awal 2019.

Strategi ini tak lepas dari hasil kinerja semester I-2016. Menurut Tambok, meski pendapatan Krakatau Steel turun 2,67% dari periode serupa tahun lalu yakni sebesar US$ 659,15 juta, tapi KRAS bisa memperkecil kerugian hingga 32% menjadi US$ 93,28 juta.

Kondisi ini terjadi lantaran  KRAS menerapkan strategi efisiensi. Yakni mengatur pembelian bahan baku slab (besi bekas) saat harga bahan baku baja tengah turun. Langkah lainnya adalah memilih pemasok baja yang menawarkan baja dengan harga miring. Strategi ini membuat KRAS bisa berhemat 80% untuk membeli bahan baku baja.

Selain itu, harga baja juga mulai membaik di periode April dan Mei 2016.  Sayang, ia tidak merinci kisaran harga di periode tersebut. Yang jelas untuk harga baja di pasar lokal saat ini US$ 500-US$ 600 ton. "Di semester pertama, harga pokok penjualan (HPP) kami naik 22%," katanya.

Sumber : Kontan, 22.08.16.

[210816.EN.BIZ] Crowley Orders 7 Top Loaders, 8 Reachstackers For Florida, Puerto Rico

CROWLEY Liner Services has placed orders with Kalmar, a part of Cargotec, for seven top loaders for operation in Jacksonville and Port Everglades, Florida, while Crowley Puerto Rico Services ordered eight reachstackers for operation in San Juan, Puerto Rico.

The equipment is scheduled for delivery in the first quarter of 2017, a Cargotec release said.

Crowley is investing heavily in new vessels, terminal upgrades, and terminal operating systems to facilitate growth. Part of that investment includes upgrading its container handling fleet as the company switches to grounded operations.

Sales manager Vincent Hruska of Kalmar Counterbalanced Equipment, said: "The order is a follow up to the five Kalmar machines delivered to Crowley in 2015 and demonstrates their confidence in Kalmar's product reliability, Tier 3 engines, and support network. In 2015 Kalmar sold a record number of top loaders in North America and this deal continues that trend."

The top loaders can handle loads of up to 41 tonnes and the reachstackers manage loads up to 45 tonnes.

Source : SN-TR.

[210816.ID.BIZ] Relokasi Kantor, PT DI Akan Punya Ruang Lebih Luas

Bandung. PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan memindahkan kantornya dari Jalan Pajajaran Nomor 154 Kota Bandung ke kawasan Aero City Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

"Saya datang ke sini untuk meminta izin (kepada Gubernur Jabar), suara saat PT DI ini pindah dari Bandung tapi tetap di Jawa Barat, yakni di Kertajati, atas arahan Pak Presiden," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kamis (18/8).

Ia mengatakan alasan Presiden Joko Widodo mengusulkan agar PT DI pindah kantor dari Bandung ke Kertajati, Kabupaten Majalengka agar bisa lebih optimal dalam memproduksi pesawat terbang.

"Waktu kami bertemu Pak Presiden dan beliau bertanya berapa luas tanahnya di Bandung, kami bilang 40-50 hektare. Beliau bilang, 'masa industri kapal terbang 40-50 hektare nanti enggak maju-maju itu'," ujar Budi.

Presiden Jokowi, menurut dia, menilai lokasi Aero City Bandara Internasional Jawa Barat cocok untuk jadi kantor baru BUMN yang memproduksi pesawat terbang pertana dan satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara ini. Soalnya, ada tanah yang cukup lebar.

Menurut Budi, nantinya luas kantor PT Dirgantara Indonesia di Kertajati, Kabupaten Majalengka akan lebih luas lima hingga enam kali lipat kantor yang di Kota Bandung. Rencana pemindahan kantor PT DI dari Kota Bandung ke Kertajati, Kabupaten Majalengka, baru akan dimulai pada dua tiga tahun mendatang secara bertahap.

"Untuk menyiapkan fasilitasnya juga kan itu tidak cepat, jadi lahannya dulu lah. Kita akan rencananya. Kita setelah Kertajati (Bandara Kertajati) berdiri baru kita akan mulai. Tapi lahannya sudah ada dilu," kata Budi.

Kantor PT DI yang berada di Kota Bandung, lanjut dia, nantinya akan dikembalikan kepada negara jika pindah ke Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik rencana pemindahan Kantor PT DI dari Kota Bandung ke Kertajati, Kabupaten Majalengka.

"Kita menyambut baik karena bandara ini cukup besar, mungkin luasnya setara dengan Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta). Bandara Kertajati dilengkapi aero city dan diantara aero city-nya tersebut ada PT DI yang pindah ke sana," kata dia.

Sumber : Kontan, 18.08.16.

[200816.EN.BIZ] New Rail Yard, Super Cranes To Allow Hamburg To Dock Two 20,000-TEUers

THREE ZPMC mega shore cranes to handle two of the biggest mega ships at the same time have been delivered from Shanghai to Hamburg's big port operator, Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) for its Container Terminal Burchardkai (CTB).

HHLA now has a total of eight of these mega gantry cranes at CTB. As soon as the three new gantry cranes have gone into operation, CTB will be able to handle ships with a capacity of 20,000 TEU or more at two berths, reports London's Port Technology.

The three container gantry cranes arrived in Hamburg on August 14 after a 10-week voyage.

Before taking charge of them from Zhenhua Port Machinery Company (ZPMC) personnel, CTB staff carried out extensive tests on the container gantry cranes on site.

They will be prepared for use over the next few months before the final inspection and will be put into operation successively at CTB at berth 5/6 from the end of 2016.

HHLA will then have two berths for handling the latest generation of mega-ships at the CTB.

"The number of calls made by particularly large vessels has been on the rise for quite a while," said HHLA director Stefan Behn.

"That's why it's important for us to be able to provide our shipping company customers with two berths at the CTB in future, where we can handle the mega ships.

"This ensures the high level of productivity that our customers are used to and provides for the flexibility that is necessary for handling these very large vessels," Dr Behn said.

The new gantry cranes from ZPMC are designed for containerships with 24 transverse container rows.

They can move two FEUs or four TEUs with one hub. Each container gantry crane weighs 2,400 tonnes and can handle a maximum payload of 110 tonnes.

"We are also planning the expansion of the rail terminal. The CTB rail terminal is the second largest in Europe, and we handle almost as many rail containers there as the entire Port of Rotterdam," said Dr Behn.

Source : SN-TR.

[200816.ID.BIZ] Pemindahan Stasiun Bakal Direstui

BOGOR- Pemerintah memberi sinyal persetujuan rencana pemindahan rute stasiun LRT di Kota Bogor yang seharusnya dari arah Jakarta ke Terminal Baranangsiang menjadi ke kawasan Tanah Baru.

Suharto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengatakan pihaknya tengah menunggu surat resmi perubahan ajuan tersebut dari Pemerintah Kota Bogor.

"Kalau secara non-formal memang sudah dibicarakan, tetapi secara formalnya belum. Makanya kami masih menunggu keterangan tertulis dari Wali Kota Bogor seperti apa posisi terakhirnya," ujarnya, Senin (8/8).

Dia menyatakan perubahan rute light rail transit (LRT) tersebut akan mengacu pada dua peraturan antara lain Peraturan Pemerintah No 98/2015 yang menyatakan bahwa stasiun LRT dibangun di Baranangsiang Kota Bogor.

Adapun, dengan adanya perubahan tersebut pihaknya memerlukan peraturan baru berupa revisi atas PP 98/2015 tersebut, yang menyatakan bahwa stasiun LRT dibangun di kawasan Tanah Baru, Kota Bogor.

"Tapi sebetulnya kami lakukan secara bertahap dulu seperti apa rencana induk pembangunan transportasi di Jabodetabek karena bukan hanya bicara soal LRT saja tapi transportasi secara makro," ungkapnya.

Dia menambahkan fokus utama terkait pengembangan LRT akan terkonsentrasi ihwal bagaimana transportasi bisa tembus dulu ke wilayah Cibubur, setelah itu pengembangan infrastruktur akan paralel hingga ke Kota Bogor.

Rencananya, LRT koridor Cibubur-Bogor akan dibangun sepanjang 31 kilometer yang terdiri dari enam jalur LRT dan empat stasiun antara lain Cibinong, Sirkuit Sentul, Sentul City dan Kota Bogor (Baranangsiang dan Tanah Baru).

Ajuan perubahan Stasiun LRT yang semula di kawasan Terminal Baranangsiang tidak memungkinkan, lantaran lahannya dinilai terbatas dan tidak memungkinkan terfasilitasi depo service yang dibutuhkan hingga enam hektare atau menampung 40 rangkaian kereta.

Adapun, lahan di kawasan Tanah Baru dinilai memungkinkan untuk pembangunan depo service meskipun masih terkendala pembebasan lahan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya memaparkan pihaknya percaya diri bahwa Pemerintah Pusat akan menyetujui rencana perubahan rute tersebut.

"Kami sudah minta ketegasan terkait rute LRT yang kami usulkan untuk diubah dari Baranangsiang jadi ke Tanah Baru dan ada sinyal untuk disetujui. Tapi belum ditandatangi Perpresnya," ujarnya.

Bima memaparkan terkait pembebasan lahan di Tanah Baru memang belum sepenuhnya selesai. Apalagi kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghematan anggaran infrastruktur hingga ratusan triliun yang berdampak pada lambatnya eksekusi pembebasan lahan hingga pembangunan terminal.

"Saya yakin Pemerintah Pusat dipastikan tidak ada anggaran pembebasan lahan untuk terminal tipe B Tanah Baru ini," katanya.

Sementara itu, terkait Terminal Baranangsiang, pihaknya telah menyepakati bahwa ke depan Pemerintah Pusat akan mengambil alih wewenang pengelolaan terminal tersebut yang akan menjadi terminal A untuk angkutan antar kota antar provinsi.

Dia menambahkan Pemerintah Pusat juga meminta agar Terminal Baranangsiang segera dibangun, seiring terminal tersebut dibutuhkan untuk percepatan transportasi Jabodetabek yang terintegrasi.

"Pembangunan Terminal Baranangsiang sesegera mungkin dilakukan setelah ekspose ke BPTJ dengan tahap awal membangun terminalnya setelah itu fasilitas penunjang. Saat ini desain untuk fasilitas penunjang belum rampung," ujarnya.

Sumber : Bisnis Indonesia, 09.08.16.