Jakarta.
Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan agar sektor
maritim menjadi tulang punggung visi Indonesia dan terus dikembangkan untuk
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, segala aspek
terkait kemaritiman harus diperkuat dari dalam, salah satunya industri galangan
kapal.
Eddy K Logam
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Partai Indonesia
(IPERINDO)
mengatakan industri galangan kapal adalah landasan untuk merealisasikan recana
Presiden Jokowi. Langkah pemerintah pada tahun lalu yang memberikan proyek
pembuatan kapal kepada pengusaha galangan kapal dinilai menjadi terobosan yang
baik.
“Tahun
lalu ada 160 orderan kapal dari Departemen Perhubungan Laut ditargetkan selesai
akhir tahun ini,” kata Eddy kepada KONTAN, Senin (29/8).
Meski
demikian industri galangan terbilang stagnan, sebab pada tahun ini tidak ada
proyek yang diterima. Menurut Eddy, pemerintah harus mempunyai rencana lima
sampai 10 tahun ke depan agar industri galangan dapat bertahan. “Jika industri
galangan telah stabil dan berkesinambungan, maka investor akan masuk, mereka
akan berani investasi kalau jelas.” Tutur Eddy kepada KONTAN, Senin (29/8).
Selain
itu jika industri galangan kapal kuat akan berdampak positif, lebih dari 1.500
lapangan pekerjaan tersedia, pendapat dari Pajak Penghasilan (PPh) badan, serta
menghemat devisa negara, tambah Eddy.
Namun,
dukungan dari pemerintah dirasa tidak memiliki implementasi terhadap pengusaha
galangan kapal lokal. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun
2015 hanya menguntungkan pihak asing.
Dalam PP
tersebut menyatakan kapal impor dibebaskan dari PPN dan biaya masuk. Pengusaha
galangan kapal lokal yang notabene harus mengimpor komponen dari luar negeri,
dikenakan PPN 10 % dan biaya masuk 5% – 12 %.
Hasilnya,
kapal impor masih lebih murah daripada kapal lokal. Apabila peraturan yang
dibuat berimbang maka harga yang ditetapkan pengusaha lokal bisa bersaing.
Asal
tahu kebutuhan kapal di Indonesia setiap tahunnya mencapai 1.000 unit, 90% di
antaranya adalah kapal impor. Anggaran yang dibutuhkan pun mencapai Rp 10
triliun.
Menurut
Firdaus
Manti, Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman galangan kapal saat ini sekitar 200 – 250 galangan,
tentunya akan terus ditingkatkan.
Proyek
pemerintah untuk membangun 500 kapal yang diberikan pada tahun lalu membawa
angin segar. Proyek yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2019 ini
menjadi suatu pembuktian bagi industri galangan kapal agar menjadi pemain di
negeri sendiri.
Eddy
berharap setelah galangan kapal membaik, rencana ke depan adalah memproduksi
komponen agar tidak impor lagi, dan terakhir adalah memperkuat industri.
Sumber
: Kontan, 29.08.16.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar