JAKARTA
— Importir meminta pemerintah tidak mewajibkan penggunaan pelabuhan kering atau
dry port di luar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menurunkan waktu inap kontainer. Sekretaris
Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia
(GINSI) Achmad Ridwan Tento berharap pemerintah tetap memberikan
kebebasan kepada importir untuk memilih jasa badan usaha pelabuhan.
Dia
menyatakan optimalisasi Cikarang Dry Port (CDP) tentu
bersifat business to business (B2B) dan tugas pemerintah seharusnya
hanya mendorong, bukan memaksakan importir untuk menggunakan dry port tersebut.
Dia melanjutkan faktor lainnya juga disebabkan karena belum ada kesepakatan
terkait tarif antara CDP sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan
asosiasi terkait.
“Importir
memiliki hak menentukan destinasinya, sesuai kawasan industrinya. Jadi mungkin,
pemerintah hanya mengumpulkan importir di sekitar Cikarang dan Karawang, tetapi
tidak melakukan koordinasi kepada asosiasi,” katanya di Jakarta, Minggu (6/11).
Achmad menilai rencana Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman
mengoptimalkan dry port yang berlokasi di Cikarang belum didahului dengan koordinasi
kepada seluruh asosiasi terkait.
Menurutnya,
rencana optimalisasi dry port juga tidak perlu memaksa karena importir tetap
memiliki hak konstitusional untuk memilih penyedia jasanya. “Kemenko Maritim
harusnya juga memberikan ruang bagi kami dari asosiasi dan juga untuk CDP, jika
ingin ada optimalisasi jangan mengandalkan power pemerintah tetapi
guna
kan pendekatan lain,” ungkapnya.
Untuk
mempercepat penurunan waktu inap kontainer atau dwelling time, lanjutnya,
pemerintah bisa meminimalkan kesalahan dalam Indonesia National Single Window
(INSW). Selain itu, pemerintah harus mengkaji ulang Paket
Kebijakan Ekonomi I-XIII yang bertujuan memudahkan pelaku usaha. Bila
Paket Kebijakan I-XIII masih belum mencapai target, berarti harus ada
deregulasi baru guna mendorong penurunan dwelling time .
UJI COBA
Kemenko
bidang Kemaritiman Sebelumnya mengundang importir untuk mulai berpartisipasi
dalam uji coba optimalisasi CDP pada 1 Desember 2016. Menko bidang Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah sudah bernegosiasi dengan para
importir untuk mulai menggunakan CDP yang dioperasikan PT Gerbang Teknologi Cikarang
sebagai cara menurunkan dwelling time.
“1
Desember akan uji coba dryport di Cikarang akan kami kumpulkan semua
pengusahanya supaya mereka mulai,” katanya, Kamis (3/11). Bila uji coba
optimalisasi CDP berhasil, paparnya, pemerintah akan mulai memetakan
pembangunan dry port di lokasi lain yang dekat dengan kawasan industri. Luhut
menyebutkan para pengusaha sepakat dengan efisiensi biaya yang diberikan CDP
tetapi perlu diperkuat dengan regulasi dari pemerintah.
“Asalkan
pemerintah bisa jamin harus ada kerja sama, misalnya bilpengiriman barangnya
sampai langsung ke Cikarang, tidak ke Priok. Surat-surat yang jalur merah dan
kuning biar di Tanjung Priok, yang hijau langsung ke dry port ,” jelasnya.
Setelah uji coba tersebut, Luhut menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi
agar memperkecil kemungkinan buruk dalam pengoperasian tersebut.
Luhut
juga memprioritaskan kepada pihak swasta untuk membangun beberapa dry port baru
di sekitar kawasan industri. Dia menyebutkan beberapa lokasi yang berpotensi
misalnya di Tangerang Banten, Bogor Jawa Barat. Dia juga ingin pengembangan
Terminal
Peti Kemas di Gedebage Bandung menjadi dry port .
Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M
Hasani
mengatakan pemerintah ingin mengevaluasi kinerja pelabuhan kering. Alasannya,
tingkat keterisian kapasitas CDP yang belum maksimal membutuhkan sosialisasi
yang komprehensif antara pelaku usaha, pemerintah, dan importir.
Dia
menjelaskan sosialisasi itu penting untuk menyamakan persepsi pemangku
kepentingan di pelabuhan. Dalam sosialisasi tersebut, Bay juga menegaskan pemerintah akan memberikan sejumlah pemaparan
tentang perbedaan tarif dan regulasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan CDP.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Elvyn G Masassya
mengatakan pihaknya ikut mendukung proses clearance dari kontainer untuk
diarahkan langsung ke lokasi CDP.
Dia
menyatakan CDP bisa menjadi destinasi akhir bagi importir karena banyak
keuntungannya antara lain meminimalkan kemacetan dan biaya nya yang dikeluarkan
jauh lebih murah. Dia juga menilai lokasi Cikarang sebagai pelabuhan kering
bisa dikembangkan ke daerah industri lain seperti Tangerang dan Bogor.
Sumber
: Bisnis Indonesia, 07.11.16.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar