Bisnis.com,
JAKARTA -- Pemerintah menargetkan perjanjian kontrak pinjaman (financial
closing) Pelabuhan Patimban rampung pada April 2017 dengan merampungkan
sejumlah perizinan yang masih menghambat.
Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan progress Pelabuhan Patimban memang masih
menunggu detailed engineering design (DED) dan terkendala masalah izin, soal
analisis dampak lingkungan (AMDAL), Rencana Tata Ruang Wilayah.
Hal
ini mengingat adanya penambahan rencana jalan tol dan kereta barang yang
terintegrasi ke pelabuhan.
"Itu
belum beres, itu formalitas surat menyurat antar departemen," tutur Budi
Karya Sumadi di Gedung BPPT, Jumat (11/11).
Dalam
rapat koordinasi pertama percepatan proyek Pelabuhan Patimban di kantor Kementerian
Koordinator bidang Kemaritiman Menhub Budi menyebut pemerintah akan
melengkapi semua persyaratan agar mempercepat pinjaman dari Jepang.
Kemenhub
juga mulai melakukan kajian bersama dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan
Patimban tersebut, baik dari kelaikan proyek, besaran pembiayaan, skema
pembayaran dan lain sebagainya.
Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS. Brodjonegoro juga mengakui masih adalah
masalah terkait pengadaan lahan di Pelabuhan Patimban.
"Kami
intinya sudah memasukkan ke dalam bluebook, jadi akan menggunakan skema
pinjaman dari JICA," katanya.
Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono menyatakan financial close
Pelabuhan Patimban akan ditandatangani antara April sampai Mei 2017. Financial
closing itu akan dikoordinasikan oleh Bappenas.
"Loan
kita rampungkan sekitar itu. April-Mei 2017, mengikuti Jepang," jelasnya.
Untuk
mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Patimban, pada 25 November 2016
mendatang Kemenko Maritim akan melakukan rapat koordinasi lanjutan.
Plt Bupati
Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih mengatakan pembebasan lahan untuk
jalan tol terintegrasi yang belum sepenuhnya rampung harus diselesaikan.
Hal
ini berpotensi menghambat pembangunan Pelabuhan Patimban maka harus
diselesaikan paling lambat awal 2017.
"Intinya
kami merevisi itu kan ke provinsi. Pengajuan pemerintah daerah dari kabupaten
dan provinsi bekerjasama supaya RTRW ini bisa layaklah untuk bisa
bekerjasama," tuturnya.
Imas
memaparkan selain jalan tol, di Pelabuhan Patimban akan terintegrasikan dengan
kereta barang dari Pegaden ke Patimban.
"Pemda
belum ikut campur untuk yang itu [kereta barang]. Hanya yang sudah jelas,
antara swasta murni atau G2G nah itu masih belum ketahuan," ungkapnya.
Bappenas
memang resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana
pinjaman luar negeri jangka menengah atau bluebook dengan nilai pinjaman
sebesar US$1,7 miliar.
Tahap
selanjutnya negosiasi antara pemerintah dengan Jepang akan kembali berlanjut,
setelah proyek Patimban resmi masuk dalam bluebook.
Nantinya
Kemenhub juga menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban
tersebut, misalnya terkait pengadaan lahan dan lain sebagainya.
Asal
tahu saja, dana pendamping pinjaman untuk proyek Pelabuhan Patimban
diproyeksikan sebesar US$595 juta.
Patimban
diproyeksikan mulai beroperasi sekitar 3,4 juta TEUs/tahun pada 2021.
Kapasitas
pelabuhan juga akan dikembangkan menjadi 7,5 juta TEUs sampai 8 juta TEUs/tahun
dengan proses pembangunan mencapai fase 3.
Sumber
: Bisnis Indonesia, 13.11.16.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar