[240418.ID.BIZ] BPK Diminta Audit 26 Pelabuhan Mangkrak

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengamat maritim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap 26 pelabuhan mangkrak yang dibangun pada periode 2009-2015.

Ke depan, Kementerian Perhubungan juga diminta lebih cermat dalam membuat perencanaan pembangunan pelabuhan.

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, mengatakan penemuan 26 pelabuhan mangkrak oleh Kemenhub patut diapresiasi.

Namun, dia menilai perlu ada audit sebelum Kemenhub menjalankan rencana optimalisasi 26 pelabuhan mangkrak. "Ini perlu diaudit, BPK harus masuk. Kita tentu tidak ingin pelabuhan itu hanya dijadikan proyek menghabiskan anggaran," ujarnya kepada Bisnis.com pada Selasa (24/4/2018).

Dia menekankan audit diperlukan terutama pada aspek perencanaan karena aspek ini punya bobot yang signifikan dalam proyek pembangunan pelabuhan.

Siswanto menyebutkan mangkraknya 26 pelabuhan yang dibangun pada 2009-2015 juga menjadi pelajaran bagi Ditjen Perhubungan Kemenhub agar lebih cermat dalam merencanakan pembangunan pelabuhan.

Untuk diketahui, 26 pelabuhan yang mangkrak merupakan temuan Inspektorat Jenderal Kemenhub. Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo mengatakan proyek mangkrak karena perencanaan yang tidak memadai, mulai dari tidak ada studi kelayakan hingga tidak ada basic engineering design (BED). "Kesalahan ini bisa terjadi di tingkat pusat, bisa juga di tingkat daerah."

Wahju mencontohkan akibat perencanaan yang tidak matang, pelabuhan yang sudah selesai justru tidak didukung jalan akses. Pembangunan pelabuhan juga tidak berlanjut karena berdiri di atas lahan milik orang lain. Dari temuan inspektorat, pengawasan proyek di daerah juga terbilang lemah.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo mengatakan pelabuhan yang mangkrak tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sumatra.

Dia menekankan Kemenhub akan mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan tersebut lewat beragam cara, yakni dilanjutkan jika kondisinya memadai, dihibahkan kepada pemerintah daerah dan TNI, atau perancangan ulang atau redesign.

Agus menuturkan beberapa pelabuhan terbengkalai karena belum ada jalan akses. "Pemda dulu menjanjikan tanah dibebasan [untuk jalan akses], tapi itu tidak terjadi. Tahun ini kami optimasi, jangan sampai mangkrak lagi."

Sumber : Bisnis Indonesia, 24.04.18.