KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan
pelaku industri manufaktur terutama eksportir tekstil dan produk tekstil (TPT)
mengeluhkan kondisi kemacetan di Tanjung Priok yang makin hari makin macet,
sehingga menghambat upaya peningkatan ekspor.
Kemacetan di Tanjung Priok yang
menjalar ke akses kawasan industri melemahkan daya saing produk ekspor
Indonesia karena waktu pengiriman yang bertambah panjang.
Ernovian G Ismy, Sekretaris Jenderal Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API), menerangkan
kemacetan di Tanjung Priok yang menjalar ke akses kawasan industri makin lama
makin parah.
Hampir seluruh pengusaha di seluruh
sektor manufaktur, terutama eksportir TPT, merasakan masalah besar ini.
"Ini bahaya sekali jika makin lama makin macet. Kita akan kehilangan daya
saing ekspor,” ucapnya di Jakarta, Jumat (27/7).
Jika kemacetan ini tidak mampu
dibenahi, lanjut dia, dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi
eksportir karena terjadinya keterlambatan pengiriman. "Jika produk ekspor
terlambat terkirim, buyers asing akan protes, umumnya minta diskon hingga 50%
atau bahkan ada yang ditolak produknya," ucapnya.
Menurut dia, masalah krusial ini
lambat laun akan menjadi bom waktu yang meledak seketika dan dampak lanjutannya
merugikan baik para eksportir maupun mengancam kinerja ekspor nasional. Untuk
mengatasi hal itu, peran koordinasi dari pemerintah masih sangat lemah.
"Sudah selayaknya masalah
kemacetan ini mendapat perhatian khusus dari Presiden. Seperti waktu mengatasi
dwelling time, Presiden mesti turun tangan dan melihat langsung arus pergerakan
barang dari kawasan industri ke Tanjung Priok," ucapnya.
Menurut dia, kemacetan yang parah
otomatis menimbulkan penumpukan sehingga menghambat distribusi dan logistik.
Padahal logistik berperan hingga 24% dari total cost, yang terdiri atas biaya
pelabuhan 8%-9%, gudang 2%-3%, dan transportasi darat 4%-5%.
Dengan adanya masalah ini, lanjut
dia, target ekspor TPT sebesar 5%-6% dari capaian tahun lalu US$ 12,4 miliar
akan terganggu. Padahal, pertumbuhan ekspor dibutuhkan untuk menopang
pertumbuhan ekonomi nasional.
"Seluruh negara berupaya untuk
meningkatkan ekspor di tengah perlambatan ekonomi dunia yang belum pulih
makanya banyak terjadi perang dagang. Nah bagaimana kita mau bersaing jika
jalanan menuju dan dari pelabuhan macet, bisa-bisa barang ekspor kita terlambat
sampai tujuan," ucapnya.
Senada dengan Ernovian, Zaldy Ilham
Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), mengakui masalah
kemacetan di Tanjung Priok serta pergerakan barang dari dan menuju kawasan
industri memang menjadi masalah besar yang belum teratasi.
“Ini masalah besar akibat dari
banyak proses yang tidak efisien di pelabuhan karena masih manual. Apalagi jika
rencana pembatasan truk di tol Cawang dan pelabuhan dalam rangka Asian Games
dijalankan, maka kemacetan akan bertambah parah,” jelasnya.
Khusus di sekitar pelabuhan, menurut
dia, penambahan kapasitas pelabuhan di New Priok tidak dibarengi penambahan
kapasitas yang sesuai untuk angkutan seperti parkir truk dan jalur kereta api.
Di sisi lain, tol pelabuhan juga dinilai mahal sehingga supir truk
menghindarinya.
“Dampaknya pasti merugikan ekspor
dan impor Indonesia. Otoritas pelabuhan harus segera memperbaiki hal ini. Kalau
bisa tol pelabuhan digratiskan saja dulu untuk truk sampai kemacetan bisa
terurai,” ujarnya.
Ernovian menambahkan masalah
kemacetan ini harus dicarikan solusi yang mencakup koordinasi antara
pemerintah, instansi terkait, serta operator dan otorita pelabuhan. Semua
elemen logistik seperti moda transportasi, pre clearance, dan post clearance
mesti tersistem dan terkoneksi dengan baik.
Dalam industri manufaktur, sisi
produksi dan distribusi sangat menentukan daya saing. Distribusi mencakup
logistik, ketepatan waktu pengiriman, dan lainnya.
Rico Rustombi, Wakil Ketua Kadin
Bidang Logistik dan Supply Chain, juga menilai masalah kemacetan dan pergerakan
arus barang dari dan ke pelabuhan menuju kawasan industri merupakan masalah
klasik yang makin hari makin krusial.
"Kadin Indonesia terus
menggarisbawahi masalah ini dan mencarikan solusi bersama dengan seluruh
stakeholders terkait, terutama pemerintah, " ujarnya.
Menurut dia, semua masalah yang
terkait dengan kelancaran arus barang terutama untuk kepentingan ekspor harus
menjadi prioritas utama. "Hal ini penting untuk menjamin pertumbuhan
ekspor yang berdampak pada perekonomian nasional," ujarnya.
Rico menilai dua faktor mendasar
yang perlu mendapat perhatian guna mencari solusi masalah kemacetan ini adalah
koordinasi antar instansi pemerintah perlu ditingkatkan serta pemanfaatan
teknologi digital untuk memangkas proses dan mempercepat waktu.
Sumber : Kontan, 29.07.18 / Foto : SkyscraperCity.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar