Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas
perhubungan laut masih optimistis menghadapi perkembangan setelah 75 tahun
Indonesia merdeka. Proyek pengembangan jaringan pelabuhan terpadu pun terus
dilanjutkan.
Dalam rancangan RPJMN 2020-2024,
pemerintah tetap mencanangkan pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
guna meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama.
Selain itu, rencana ini guna
meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara
teratur menjadi 27 persen dan meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan
pada hinterland.
Total dana yang dianggarkan
mencapai Rp113 triliun yang berasal dari BUMN dan swasta. Penanggung jawab
proyeknya Kemenhub sementara Badan Usaha baik BUMN dan Swasta menjadi bagian
pelaksananya.
Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan pihaknya mengapresiasi kerja pemerintah selama ini yang sangat serius menggenjot pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi laut seperti pengembangan dan pembangunan pelabuhan.
"Namun, tentu masih ada
beberapa catatan yang perlu dibenahi di masa mendatang. Kami masih memiliki
beberapa catatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi maritim,"
jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (13/8/2020).
Menurutnya, selama ini pembiayaan
pembangunan kapal tidak dianggap dan diperlakukan seperti pembiayaan
pembangunan infrastruktur, padahal peran dan fungsi kapal itu sebagai
penyambung atau jembatan dari pulau-pulau.
Sayangnya, karena tidak
dimasukkan pembangunan dan pengadaan kapal dalam skema pembiayaan
infrastruktur, berakibat pada pembiayaan pembangunan kapal di dalam negeri yang
masih dikenakan dengan bunga yang tinggi, berkisar 11-14 persen, tenor yang
pendek dan persyaratan administrasi yang rumit.
"Solusinya adalah menyamakan
skema pembiayaan pembangunan kapal laut dengan skema pembiayaan infrastruktur
seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol," paparnya.
Sumber : Bisnis, 13.08.2020.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar