KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna
merealisasikan pembangunan merata, Indonesia membutuhkan 100 sampai 500 kawasan
industri atau kawasan ekonomi baru. Maklum, Indonesia yang terdiri dari 17.000
pulau masih mengandalkan Pulau Jawa sebagai satu-satunya pusat ekonomi.
Setyono Djuandi Darmono, pendiri Jabebeka Group mengatakan untuk membangun kawasan ekonomi khusus,
insentif dan peraturan harus bersifat otoritas dan berbeda dari daerah lainnya.
"Investor tidak akan mau masuk kalau tidak ada sesuatu yang menarik,"
ujar Setyono di Jakarta, Rabu (14/3).
Dia mengatakan, Jababeka Cikarang
saat awal merintis kawasan industrinya menyediakan layanan one stop service
sehingga investor tak perlu lagi mengurus perizinan, pembangkit listrik, izin
AMDAL, sampai infrasktruktur penunjang seperti
sekolah. "Itu bukan kerjaan investor, mereka tinggal bawa uang untuk
bangun pabrik," katanya.
Kemudahan ini membuat Jababeka mampu
mendatangkan setidaknya 2.000 pabrik dan mampu menyerap
lebih dari satu juta orang. Meski begitu, dia bilang satu kawasan harus
berbeda peraturannya dengan kawasan lain menyesuaikan dengan kekuatan daerah masing-masing.
Semakin jauh, harus semakin menarik.
"Contohnya Las Vegas, padang
pasir bisa disulap jadi kota yang menghasilkan devisa luar biasa, karena
regulasinya berbeda, apa yang tidak boleh dibangun di New York dan Washington
di Las Vegas boleh," ujar Darmono.
Darmono menambahkan, meski
pemerintah sudah menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun
peraturannya masih belum mendukung. Peraturan KEK tak jauh berbeda dengan
peraturan yang berlaku secara nasional. Hal ini membuat investor akan lebih tertarik
dengan pulau Jawa karena ketersediaan infrastruktur.
Jika lokasi kawasan jauh dan belum
tersedia infrastruktur, pemerintah juga bisa mendatangkan investor untuk
membangun infrastruktur. "Karena investasi infrastruktur cukup besar
sampai milyaran dolar, seharusnya yang membangun itu investor bukan pemerintah,
bereskan pendidikan dan kesehatan dan mulailah dengan sektor pariwisata,
investor akan datang," terang Darmono.
Dia bilang, pemerintah hanya perlu
membangun infrastruktur yang bisa menghasilkan uang cepat untuk membayar utang.
Setelah itu, infrastruktur terus dibangun untuk menunjang fasilitas kawasan
ekonomi dan pertumbuhan penghuninya.
Setelah itu, pengembang kawasan juga
harus terus melakukan sosialisasi dengan pemerintah pusat, daerah dan
masyarakat. Sebab, kawasan tak akan berjalan baik jika ketiga pihak tersebut
tak harmonis. Jababeka Cikarang setidaknya perlu waktu sampai tujuh tahun untuk
melakukan harmonisasi di awal tahap pembangunan kawasan.
"Sampai sekarang, Jababeka
Cikarang sudah berdiri 29 tahun juga belum bisa dibilang mature, karena
pembangunan daerah itu dimulai dengan menumbuhkan lapangan kerja, pembanguan
perumahan untuk pekerja dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan tempat
hiburan," katanya.
Asal tahu saja, Jababeka juga tengah
membangun kawasan ekonomi di Morotai, Tanjung Lesung dan Kendal. Di Morotai dan
Tanjung Lesung, Jababeka masih tahap pembangunan fasilitas umum seperti sarana
pendidikan, kesehatan dan hiburan. Di Morotai, rencananya akan menjadi kawasan
pariwisata, pertanian dan pusat logistik dan di Tanjung Lesung akan fokus pada
sektor pariwisata. Sementara di Kendal, Jababeka fokus pada sektor industri
manufaktur. "Di Kendal sudah laku sekitar 80 hektar, mungkin ada sekitar
80 pabrik," tandasnya.
Sumber : Kontan, 15.03.18.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar