KONTAN.CO.ID
- JAKARTA Kementerian Keuangan memaparkan, realisasi
penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tercatat tumbuh 43,8%
sampai 28 September 2020.
Kemenkeu
menunjukan realisasi anggaran program PEN sudah mencapai Rp 304,62 triliun atau
setara 43,8% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. Adapun sisa penyaluran yang
masih harus dituntaskan pemerintah sekitar Rp 390,58 triliun.
Adapun
program PEN yang sedang dijalankan oleh pemerintah meliputi sektor kesehatan,
perlindungan sosial, UMKM, insentif untuk dunia usaha, Pemerintah Daerah, serta
pembiayaan korporasi.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, masih
rendahnya penyerapan anggaran PEN tersebut lebih cenderung disebabkan oleh
regulasi yang belum disiapkan sedari awal.
Misalnya
saja adalah program insentif bisnis bagi perusahaan, yang masih 0%
penyerapannya. Sehingga menurut Josua, lebih baik pemerintah melanjutkan
stimulus yang sudah ada pada perekonomian dibandingkan mengeluarkan program
baru.
“Karena
program baru cenderung membutuhkan waktu untuk regulasi, sehingga ada baiknya
pemerintah mengekstensifikasi ataupun program bantuan sosial yang secara
penyerapan sangat tinggi bila dibandingkan dengan program lainnya,” jelas Josua
kepada KONTAN, Minggu (4/10).
Josua
melanjutkan, dalam penyaluran PEN, database yang digunakan untuk program
bantuan sosial juga cenderung tidak banyak berubah dibanding dengan program
bansos sebelum krisis. Sehingga menurutnya pemerintah hanya perlu memberikan
penyesuaian dan tambahan dalam implementasinya.
Menurutnya,
saat ini pemerintah memiliki dua pilihan yakni ekstensifikasi atau memperluas
cakupan bansos hingga kalangan menengah yang rentan dan kedua adalah melakukan
intensifikasi yakni memberikan bantuan yang lebih signifikan jumlahnya kepada
masyarakat.
Sebab,
masih ada program-program yang masih terhambat penerapannya sehingga alangkah baiknya
untuk dialihkan hingga tahun depan apabila sulit diimplementasikan segera.
“Hanya
anggaran kesehatan yang sebaiknya tidak diubah secara signifikan mengingat
anggaran untuk kesehatan memegang kunci keselamatan dan kestabilan ekonomi di
jangka panjang,” tandasnya.
Ia
juga menilai, Kementerian Keuangan yang berekspektasi bahwa penyerapan dapat
mendekati 100% di akhir tahun dapat memberikan sinyal kalau beberapa program
yang sempat tertunda akibat birokrasi kini sudah dapat diselesaikan segera.
Seperti anggaran untuk program UMKM dan dunia usaha.
“Dengan
sisa 2-3 bulan lagi seharusnya dalam kurun hingga November, dunia usaha sudah
mampu mendapat bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah, sehingga pada kuartal 4
ekonomi akan mampu bergerak pulih,” tutupnya.
Sumber : Kontan, 04.10.2020.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar