JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerjaan rumah pemerintah baru ke depan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai kebijakan yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja serta dapat menggenjot daya saing nasional untuk memperbaiki kinerja ekonomi, khususnya di sektor pertanian.
"Untuk melawan globalisasi dalam pertanian, negeri ini hanya memerlukan satu kata kunci, yaitu kemandirian. Indonesia harus bisa mandiri pangan, jangan selalu bergantung dengan impor pertanian dari Negara maju.
Impor yang tinggi akan mengakibatkan inflasi yang tinggi pada Indonesia" kata pengamat ekonomi Aviliani di dihadapan peserta Simposium HUT PT. Pembangunan Jaya, di Jakarta, Kamis (29/10).
Status Indonesia sebagai negara agraris semestinya bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus didikte oleh pihak luar, yang hanya mau mengambil keuntungan sepihak tanpa mau memberikan imbalan yang setimpal.
Aviliani mengatakan, optimalisasi potensi pangan dapat dilakukan sehingga Indonesia dapat memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri, tidak bergantung pada bahan baku makanan ataupun pertanian impor.
Oleh karena itu, lanjut dia, kemandirian dalam menentukan kebijakan pertanian, baik dari sisi produksi untuk menjamin adanya ketersediaan pangan, maupun dari sisi distribusi untuk menjamin adanya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan merupakan sesuatu yang harus dimiliki republiki ini.
Indonesia harus mandiri dalam menentukan kebijakan negerinya sendiri, bukan di bawah bayang-bayang badan perdagangan internasional ataupun korporasi kapitalisme global.
"Indonesia bangsa yang besar, saya yakin kita sanggup untuk hidup mandiri, lepas dari bayang-bayang negara maju. Jangan menyiksa rakyat sendiri hanya karena pemerintahnya terlalu taat dan patuh pada bangsa luar," tegas Aviliani.
Diakuinya, untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik membutuhkan proses panjang. "Tidak mudah memang mengubah kondisi ekonomi dalam sekejap. Sebab banyak persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah yang ke depannya perlu dibenahi.
Misalnya pada bidang pertanian, Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan reformasi agraria dan pemberian subsidi kepada para petani.
Belum lagi di bidang perikanan dan lain-lain yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa melakukan negosiasi dengan para investor," paparnya.
Oleh : Aviliani (Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Sumber : Kompas, 29.10.09.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar