BATAM, KOMPAS.com — Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau Rudy Chua menilai, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) gagal menjadi percontohan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) bagi daerah lain di Indonesia karena penerapan FTZ di ketiga pulau itu tidak terlaksana dengan baik.
"BBK harusnya menjadi daerah percontohan FTZ di Indonesia, tapi menurut saya BBK produk gagal," kata Rudy Chua di Batam, Selasa. Ia mengatakan, pelaksanaan FTZ gagal karena pemerintah memberikan kewenangan yang setengah-setengah kepada Dewan FTZ.
Dewan FTZ, kata dia, tidak dapat bergerak penuh mengembangkan FTZ BBK karena dibatasi pemerintah. Selain itu, ada peraturan pemerintah lain yang berbenturan dengan prinsip FTZ BBK.
"Apa-apa, kembali ke pusat, kalau tidak, ada peraturan yang lebih tinggi yang menghambat," kata dia. Ia menyatakan, pelaksanaan FTZ ditertawakan investor asing.
"Mereka punya ekspektasi yang tinggi, karena dijanjikan yang bagus-bagus, tapi ternyata amburadul," kata anggota DPRD Kepri ini. Jika pemerintah menginginkan FTZ BBK berhasil, kata dia, seharusnya memberikan kewenangan dan kepastian hukum yang lebih.
"Jangan dilepas kepala, tetapi dipegang ekornya," kata dia. Di tempat terpisah Ketua Apindo Kepri Abidin Hasibuan mengatakan, FTZ belum berjalan seperti yang diharapkan.
Ia mengatakan pemerintah memiliki waktu enam bulan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan FTZ, seperti yang dijanjikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber : Kompas-Ant, 04.08.09.
NB :
Edisi 7/11 ngga terbit - Jakarta dan Tangerang mati listrik seharian, luar biasa. Prestasi PLN memang luar biasa. Telat bayar listrik, risiko diputus ... ehh giliran mati listrik, komplein digratisin. Mantap !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar