Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha pelayaran nasional
mengharapkan adanya loncatan cepat dalam pembangunan infrastruktur
kelautan/maritim nasional guna merealisaikan program pendulum nusantara atau
yang belakangan ini muncul dengan istilah 'tol laut'.
Sekjen DPP Indonesia National Shipowners Association
(INSA) Paulis A. Johan mengatakan
mengapresiasi siapapun pemimpin nasional mendatang yang memiliki program riil
mensupport pembangunan kemaritiman,untuk menekan biaya logistik.
"Membenahi logistik saat ini, diperlukan loncatan
cepat, bukan sekedar torobosan,"
ujar Paulis di dampingi Siswanto Rusdi Direktur Namarin, saat jumpa pers,di Jakarta Jumat Sore
(6/6/2014).
Paulis yang juga menjabat CEO PT.Raharja Anugrah Dharma,
mengatakan, pemerintah mesti mengajak stakholders secepatnya soal ide 'tol laut', yang mungkin konsepnya tidak
jauh berbeda dengan program pendulum nusantara.
Keterlibatan stakeholder itu, kata dia, dengan cara
memperbanyak pelayaran perintis, pemerataan usaha pelayaran di daerah, serta
menumbuhkan pengusaha pelayaran di pelosok dan daerah lewat dukungan kebijakan
stimulus keringanan pajak-pajak oleh Pemda/Pemprov.
"Konsep tol laut atau pendulum atau apapun
istilahnya, kami sangat mengapresiasi, sebab kami melihat ini upaya
membangkitkan peran pelayaran lokal dan percepatan aktivitas angkutan
laut," tuturnya.
Paulis mengatakan, masalah logistik selama ini muncul
karena infrastruktur penunjangnya seperti fasilitas pelabuhan,akses jalan yang
masih bermasalah, khususnya di daerah-daerah terpencil.
"Karena itu INSA mengharapkan supaya para pengusaha
pelayaran didaerah perlu didorong untuk usaha kapal perintis dengan macam-macam
pemberian insentif dan bunga cicilan terjangkau," tuturnya.
Direktur National Maritim Institute (Namarin) Siswanto
Rusdi, mengatakan tidak berjalan optimalnya program pendulum nusantara meskipun
sudah diamanatkan dalam MP3EI perlu dicarikan penyebabnya.
"Apakah karena kapalnya yang belum tersedia atau
soal infrastruktur pelabuhan yang belum siap.Nah sekarang ada istilah 'tol
laut', saya kira konsepnya mesti jelas dahulu seperti apa dan stakeholders
mesti menerjemahkan hal ini," ujar Siswanto.
Siswanto menekankan, bahwa setiap investasi yang
ditamankan kalangan dunia usaha di sektor transportasi harus kembali dalam
kurun waktu tertentu, karenanya diperlukan transparansi Pemerintah sebelum
melibatkan stakeholders berinvestasi.
"Pengusaha pelayaran tentunya lebih jeli melihat
peluang investasi, karenanya pemerintah mesti lebih transparan soal konsep
program percepatan angkutan laut tersebut," ujar dia.
Sumber : Bisnis Indonesia, 07.06.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar