[300416.EN.BIZ] FedEx-TNT Merger Clears Final Hurdle With China's Regulatory Approval

CHINA's Ministry of Commerce (MOFCOM) has given its approval to the FedEx and TNT Express merger, clearing the last regulatory hurdle to the union of the two.

Now that the deal has received approval from all necessary bodies, FedEx expects the acquisition to close by the end of June 2016, reports New York's Air Cargo World.

"With the approval of the MOFCOM, the Offer Condition with respect to Competition Clearances has now been fulfilled," said US-based FedEx and Netherlands-based TNT Express in a joint statement.

"With this final regulatory approval, we are one step closer to making the vision of combining the complementary networks of FedEx and TNT Express a reality," said TNT chief executive Tex Gunning.

Although the deal announced in April 2015 went unchallenged in the United States and Europe, earlier this year UPS appealed to the Brazilian regulatory agency known as Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE), asking it to reconsider its investigation.

CADE declined UPS' appeal on March 30 and said it would stand by its "unconditional approval" of the deal.

While little resistance was expected from Chinese regulatory authorities, it remained to be seen when a decision would be made.

Source : HKSG.

[300416.ID.BIZ] AP Logistik Bidik Pendapatan Di Atas Rp 300 M

JAKARTA. PT Angkasa Pura Logistik semakin gencar mengembangkan bisnis logistiknya. Anak perusahaan PT Angkasa Pura I ini berharap bisa meningkatkan perolehan pendapatan lebih dari Rp 300 miliar sepanjang tahun 2016. Padahal tahun lalu, perseroan hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp 250 miliar.

“Tahun 2016 ini APLog mengincar kenaikan revenue di atas Rp 300 miliar,” Genia Sembada, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura Logistik kepada KONTAN, Jumat (29/4).

Walaupun kini persaingan di bisnis kargo semakin ketat, tetapi hal ini tak membuat perseroan gentar. 

Angkasa Pura Logistik tetap menyakini pilihan sektor industri yang akan dilayanilah yang bakal menjadi penentu keberhasilan di usaha kargo. Menurut Genia ini hanya merupakan fenomena karena perkembangan kebutuhan rantai suplai terintegrasi.

Sekarang ini perusahaan mengaku cukup memfokuskan pengiriman barang untuk sektor industri kimia industri, farmasi dan pertanian. Genia mencontohkan misalnya pengiriman obat-obatan atau pengiriman kelapa dari Manado ke beberapa daerah. Sepanjang tahun kemarin, perseroan tercatat melayani 269 ribu ton kargo.

“Itu tergantung segmen industri mana yang mereka layani. Ini kami melayani pengiriman kelapa karena komoditas tersebut harga memang sedang naik, seperti di India dan Thailand,” terangnya.

Demi mengembangkan bisnis kargonya, bulan lalu perseroan baru saja membuka gudang baru yang diberi nama Bali Logistic Park seluas 16.000 meter persegi. Harapannya dengan gudang terintegrasi itu nantinya akan mendukung rencana perusahaan untuk memperkuat usaha di kawasan Indonesia Timur.

Sumber : Kontan, 30.04.16.

[290416.EN.BIZ] Hanjin Scrambles To Restructure Like Hyundai Merchant Marine

HANJIN Shipping, Korea's biggest container carrier, plans to raise KRW410 billion won (US$357 million) selling assets to improve its balance sheet in the face of financial crisis, reports Bloomberg.

Hanjin Shipping has been unprofitable for the last five years. Its cash on hand fell 56 per cent from a year earlier to KRW241 billion at the end of 2015, according to data compiled by Bloomberg.

In an almost mirror image of action taken by its smaller Korean rival Hyundai Merchant Marine, Hanjin plans to sell its bulk-shipping interests and other units as well as some property and brand rights.

It will also seek to restructure its ship financing debt and bonds sold to individual investors.

Korea Development Bank, the main creditor of Hanjin Shipping, has asked the company to submit a more detailed debt revamp plan.

Hanjin Shipping will also negotiate to cut rates on vessels it leased from shipowners, the company said. Most of the vessels that have been chartered at high rates are scheduled to be returned by 2017, it said.

This comes after Hanjin Shipping said in December 2013 that it will raise KRW2.5 trillion by selling key assets as pre-emptive measures. It got about KRW1.9 trillion from that plan, the company said.

Source : HKSG.

[290416.ID.BIZ] Mayday, Buruh Tuntut Pencabutan PP No 78 Tahun 2015

Jakarta-- Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday), berbagai macam persiapan telah dilakukan massa buruh. Selain atribut dan spanduk, mereka juga siap menyuarakan tuntutan untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketua Front Buruh Kawasan Pulogadung Yulius Johan mengatakan, lahirnya PP tentang pengupahan ini lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan nasib buruh untuk mendapatkan upah layak. Formula kenaikan upah minimum yang tercantum pada PP No 78 Tahun 2015 juga dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam UU No 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah. Adapun faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan.

Namun, dalam PP No 78 Tahun 2015, lanjut Yulius, besaran upah minimum pada tahun tertentu dihitung berdasarkan formula upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya dikalikan inflasi tahun sebelumnya plus pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

"Tuntutan kami masih sama seperti tahun lalu yaitu pencabutan PP 78/2015 karena jelas tidak berpihak terhadap buruh. Kami juga menuntut UMK (Upah Minimum Kabupaten) sebesar Rp 600.000. Karena selama ini, masih banyak buruh yang menerima upah kurang dari itu. Aksi kali ini, kami siap menyuarakan tuntutan dengan lebih keras tetapi tidak anarkis," ujar Yulius kepada SP, Kamis (28/4).

Yulius mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan mengenai rute untuk aksi pada 1 Mei mendatang. Massa buruh, lanjutnya, akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan long march ke Istana Negara. Setelah itu, mereka akan bergerak menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mendengarkan orasi pada pukul 13.00 WIB.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan, 50.000 anggotanya siap hadir dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday di Istana Negara Dan Gelora Bung Karno. Beberapa tuntutan akan mereka suarakan di antaranya menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015, stop kriminalisasi gerakan buruh dan menolak kebijakan upah murah dengan menaikan UMK sebesar Rp. 650.000.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi menyatakan, sebanyak 100.000 buruh diperkirakan akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang akan dipusatkan di Istana Negara Dan Gelora Bung Karno.

“Selain buruh, peringatan Mayday juga akan dihadiri kawan-kawan dari guru honorer, nelayan, dan petani. Mereka yang menjadi korban kerakusan pengusaha dan negara akan bersatu menyatakan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang memiskinkan rakyat," ujar dia.

Sumber : BeritaSatu, 29.04.16.

[280416.EN.BIZ] French National Rail Strike Disrupts Freight To and From Major Ports

FRENCH rail freight has being disrupted across France and at its major seaports as a week-long strike continued with no sign of settlement, reports IHS Media.

State-owned railway SNCF (Societe nationale des chemins de fer) has asked customers to postpone shipments scheduled for this week until further notice

The strike threatens to reverse the recent slight increase in rail's share of the overall domestic transport market after decades of decline.

A wave of rolling strikes in 2010 reduced traffic, with some shippers switching permanently to road transport.

The strike, by CGT, France's largest labour union, and the smaller Sud-Rail union, to protest government plans to reform the industry, has caused the most serious disruption in years.

The French Socialist government wants to place SNCF and the RFF rail network manager into a single holding company, while keeping their operations separate, in a bid to boost productivity and cut costs.

Unions want them fully merged as they were until 1997, and also demanded that the government to assume some of their combined EUR44 billion (US$60 billion) debt.

Support for the strike, which is opposed by other rail unions, appears to be waning. The SNCF said just over 14 per cent of its employees were on strike today, down from 17.5 per cent on Friday and over 27 per cent on the first day of the stoppage.

AFRA, the organisation representing private rail companies, said its members had activated measures drawn up in case of a strike to ensure continuity of service.

The 150,000 rank-and-file members of the state railway have often been singled out in the country as enjoying enviable job and pension rights under decades of monopoly status.

Meanwhile, French unions say they plan to increase the scope of strikes.

"For the moment this is just a massive warning strike," said Philippe Martinez, head of the large, hardliner CGT union.

Source : HKSG.

[280416.ID.BIZ] Kereta Api di Papua Barat Akan Berkecepatan 250 Km/jam

Manokwari - Kereta api di Provinsi Papua Barat akan berkecepatan 250 kilometer per jam, kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko.

Selain itu, akan lebih kuat dalam mengangkut beban, sama seperti yang akan diterapkan di Sulawesi dan Kalimantan, katanya pada pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy serta Dinas Perhubungan setempat di Manokwari, Kamis (28/4).

Hermanto mengatakan, "Kecepatan kereta api yang akan dikembangkan di daerah tersebut jauh lebih tinggi dibanding yang saat ini beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera."

Dia menjelaskan, program perkeretaapian di Papua Baratt meliputi pengembangan jaringan, keamanan dan keselamatan, pengembangan sumber daya manusia, teknologi serta investasi.

Sluruh anggaran proyek ini ditanggung penuh pemerintah pusat melalui APBN. Target pembangunan tahap satu dan dua Papua Barat akan dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2019.

"Yang harus disiapkan pemerintah daerah antara lain, penyiapan lahan dan pelepasan hak ulayat, uji trase atau jalur, analisis dampak lingkungan, SDM, serta rekomendasi trase dari gubernur dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Dia mengungkapkan, panjang jalur yang harus diselesaikan Dirjen Perkeretaapian selama tahun 2015-2019 mencapai 3.258 km se-Indonesia.

Di Papua Barat pembangunan dibagi dalam tiga tahap, yakni trase Sorong Ayamaru, Manokwari Teluk Bintuni. Untuk jalur Teluk Bintuni-Ayamaru akan dilakukan belakangan, mengingat topografinya yang relatif sulit karena pegunungan.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan, panjang trase Manokwari-Sorong mencapai 390 km. Pihaknya berharap pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan secepatnya agar tahun ini pembangunan bisa dimulai.

Wakil Gubernur Papua Barat dalam rapat tersebut mengatakan, akan segera duduk bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Pihaknya mengupayakan agar dokumen pelepasan adat serta sertifikat lahan jalur kereta api segera tuntas.

Menyangkut rekomendasi, menurutnya hal itu sudah tidak jadi masalah. Kapanpun dibutuhkan, rekomendasi siap dikeluarkan.

Sumber : BeritaSatu, 28.04.16.

[270416.EN.BIZ] Containerisation Celebrates 60 Birthday As Box That Changed The World

CONTAINERISED shipping has turned 60, after the first seaborne container was transported on board Malcolm McLean's Ideal-X on April 26, 1956.

The man credited with being container shipping's true pioneer was Malcolm McLean, a trucking magnate, who used a converted tanker to move the first containerised cargo by sea 60 years ago from New Jersey to Houston.

Four years later, Sea-Land introduced the first transatlantic service, and in 1969, in the UK, Overseas Container Lines launched its first service.

Containerisation enabled the standardisation of port handling equipment, increased the speed of cargo handling and the flexibility of stowage location and unpacking, which together transformed the way manufactured goods were shipped around the world.

Over the last 40 years the compound annual growth rate of global container trade volumes stands at nine per cent, and this year the total box volume worldwide is expected to tip 180 million TEU.

"All in all, containerisation has been one of the greatest facilitators of change in the world economy in the last century," Clarkson Research concludes.

Source : HKSG.

[270416.ID.BIZ] Tarif Taksi Aplikasi Ditentukan Sesuai Kesepakatan

JAKARTA. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan tarif taksi aplikasi ditentukan berdasarkan kesepakatan tanpa persetujuan pemerintah.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto dalam sosialisasi lanjutan PM 23/2016 di Jakarta, Rabu, mengatakan dengan demikian, taksi aplikasi masuk ke dalam kategori sewa.

"Sehingga, tidak ada tarif batas dan bawah karena tarif berdasarkan kesepakatan antara penyedia aplikasi dan badan usaha, baik itu perusahaan ataupun koperasi yang diajak kerja sama," ucapnya.

Pudji memaparkan dalam Peraturan Menteri tersebut, angkutan sewa menggunakan mobil penumpang umum minimal 1.300 centimeter cubic (cc).

Kendaraan sewa juga wajib memenuhi persyaratan, di antaranya dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar pelat hitam, dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker, dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan serta dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

"Karena ini esensinya beda, bukan memakai pelat kuning, kalau pakai pelat kuning itu wajib mengikuti peraturan tarif atas dan bawah," katanya.

Sementara itu, untuk perusahaan angkutan umum yang digandeng oleh perusahaan aplikasi harus berbentuk badan hukum, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan terbatas atau koperasi.

Untuk memperoleh izin, perusahaan angkutan umum tersebut harus memiliki paking sedikit lima kendaraan dengan dibuktikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Selain itu, memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool), menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

"Di sini Dishub berperan untuk melakukan komunikasi apakah betul STNK dan uji KIR-nya resmi," tuturnya.

Pudji mengatakan karena kendaraan angkutan berbasis aplikasi daring tersebut sebagian kendaraan pribadi, dia mengatakan, perusahaan bisa menyepakati perjanjian dengan pemilik kendaraan untuk mengubah STNK pribadi menjadi STNK atas nama badan usaha.

Pudji menambahkan hal tersebut untuk mengantisipasi apabila pemilik tidak lagi bergabung dengan perusahaan tersebut, bisa mengambil kembali kendaraannya, karena kalau STNK atas nama perusahaan berarti menjadi milik perusahaan.

"Yang menjadi masalah di sini membayar, balik nama di STNK itu ada PNBP-nya, untuk saat ini masih dibebankan kepada pemilik pribadi," imbuhnya.

Dia menambahkan dalam rangka pengawasan, perusahaan penyedia aplikasi harus melaporkan profil perusahaan, memberikan akses monitoring operasional pelayanan, data perusahaan yang bekerja sama, data kendaraan dan pengemudi serta layanan pelanggan berupa nomor telepon, email dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal.

"Jika terjadi pelanggaran akan diberi sanksi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan kartu pengawasan kendaraan bermotor," katanya.

Sumber : Kontan, 27.04.16.

[260416.EN.BIZ] E-commerce, Lower East Coast Rates, Inland Ports Offer Opportunities

THE logistics industry can expect increasing demand with e-commerce growth and greater use of inland ports that enhance the attraction of US east coast seaports, which will also benefit from lower all-water rates, according to industrial real estate expert Curtis Spencer.

Mr Spencer, president of Houston-based IMS Worldwide, told the recent Georgia Logistics Summit in Atlanta, that "e-commerce is driving logistics batty" because of the smaller shipments size, reported the American Journal of Transportation.

But Mr Spencer said that burgeoning e-commerce should offer opportunities as retailers increasingly rely upon third-party logistics providers.

Mr Spencer also believes that inland ports will take on a greater role in supply chains.

And, citing the decreasing differential between all-water ocean rates from Asia to the US east coast versus the west coast, a factor which should soon combine with opening of an expanded Panama Canal, Mr Spencer said he sees bigger volumes coming into the nation via Savannah and other east coast gateways.

The two primary "knocks" against importing directly to the east coast traditionally have been longer transit times and cost differentials that exceed inland intermodal move expenses, he said.

He said shippers can adjust for transit times and now the cost difference hurdle seems to have been lowered. "All-water to the east coast has always been US$2,000 more than to the west coast," Mr Spencer said. "Now the price difference has gone down to $1,000 and has held for six months."

Noting that ocean carrier contract rates to take effect May 1 appear as though they will uphold the spot rate drops for Asia-to-US east coast shipments, Spencer said: "I see this is going to be a game-changer pretty soon."

Source : HKSG.

[260416.ID.BIZ] ESDM: Harga Divestasi Saham Freeport US$ 630 Juta

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menghitung harga divestasi 10,64% saham PT Freeport Indonesia melalui skema replacment cost. Harga tersebut jauh lebih rendah dibanding yang sudah ditawarkan oleh Freeport senilai US$ 1,7 miliar.

Melalui skema replacment cost, harga divestasi saham 10,64% yang ditawarkan Freeport hanya US$ 630 juta. Sehingga, Freeport diminta untuk merevisi ulang harga divestasi yang sudah ditawarkan kepada pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyatakan, skema tersebut sudah tercantum dalam tata cara perhitungan saham divestasi tambang modal asing dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013.

Dalam pasal 13 dinyatakan harga divestasi yang ditawarkan berdasarkan biaya penggantian atas investasi atau yang disebut replacement cost. Biaya penggantian itu atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi. "Kita minta Freeport merevisi tawaran divestasinya, Kementerian ESDM menghitung harga divestasi sekitar US$ 630 juta," terang Bambang di Kantor Dirjen Minerba, Senin (25/4).

Sesuai surat yang dilayangkan oleh Dirjen Minerba per 11 April 2016, Bambang bilang, sampai saat ini Freeport belum memberikan laporan atas perhitungan kembali harga divestasi saham tersebut.

Adapun surat resmi kepada Freeport itu tidak ada batas waktu penawaran kembali harga saham. Bambang berharap Freeport segera merespon surat tersebut. Setelah ada penawaran harga itu maka Tim Penyelesaian Divestasi akan menilai valuasi harga tersebut. "Belum ada respon, tentunya setelah merespon akan dievaluasi lagi setelah ada penawaran harga dari mereka (Freeport)," tandasnya.

Asal tahu saja, pada Januari 2016, Freeport mengajukan penawaran US$ 1,7 miliar untuk 10,64% saham. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan investasi hingga 2041 yang antara lain meliputi pembangunan tambang bawah tanah di Papua dan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Source : Kontan, 25.04.16.

[250416.EN.SEA] Indonesia Issues Islamicist Pirate Warning to Shipping Traversing Sulu Sea

INDONESIAN maritime authorities are issuing piracy warnings to shipping, fearing its coast line bordering the Philippines will become as pirate infested as the waters off Somalia.

Fears were ignited after a series of kidnappings by pirates affiliated with Islamacist paramilitaries, Reuters reports, adding that the route carries US$40 billion worth of cargo each year.

The route is taken by fully laden supertankers from the Indian Ocean that cannot use the crowded Malacca Strait.

Concerns over maritime attacks by suspected Islamist militants are disrupting the coal trade, with at least two Indonesian coal ports suspending shipments to the Philippines.

Up to 18 Indonesians and Malaysians have been kidnapped in three attacks on tugboats in Philippine waters by groups suspected of ties to the Abu Sayyaf militant network.

Abu Sayyaf, which has posted videos on social media pledging allegiance to Islamic State militants in Iraq and Syria, has demanded PHP50 million (US$1.06 million) to free the Indonesian crew.

"We don't want to see this become a new Somalia," Indonesian Security Minister Luhut Pandjaitan told reporters, referring to the southern Philippine waters of the Sulu Sea, where the abductions took place.

Piracy near Somalia's coast has subsided in the last few years, mainly due to shipping firms hiring private security details and the presence of international warships.

The foreign ministers of Indonesia, Malaysia and the Philippines will meet in Jakarta to discuss the possibility of joint patrols, Mr Pandjaitan said.

He said the armed forces chiefs of the three countries would hold talks in Jakarta on May 3.

The Indonesian Navy has instructed all commercial vessels "to avoid piracy-prone waters around the southern Philippines", a spokesman for the Indonesian military said.

The navy is increasing patrols around Indonesia's borders with Malaysia and the Philippines "to prevent acts of piracy and hijacking", Tatang Sulaiman told Reuters.

The Kuala Lumpur-based Piracy Reporting Centre has also warned ships sailing in the Celebes Sea and northeast of the Malaysian state of Sabah on the island of Borneo to stay clear of suspicious small vessels.

Source : HKSG.

[250416.ID.BIZ] BUMI Resmi Berstatus PKPU

JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) harus memulai untuk menyusun proposal perdamaian. Hal itu seiring dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Castleford Investment Holdings Ltd diterima oleh majelis hakim.

Dalam sidang putusan, Senin (25/4) ketua majelis hakim Suko Triyono mengatakan pertimbangan menerima permohonan PKPU itu lantaran sudah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan kata lain, dalam persidangan BUMI terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Castleford. Serta, BUMI juga terbukti memiliki lebih dari satu kreditur.

"Permohonan sudah memenuhi Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga majelis memiliki alasan hukum untuk mengabulkan PKPU sementara selama 45 hari bagi BUMI," ungkap Suko dalam persidangan.

Dalam putusannya juga, majelis menunjuk Kisworo sebagai hakim pengawas dan mengangkat tiga dari lima nama pengurus PKPU yang diajukan Castleford. Ketiganya adalah William E. Daniel, Imran Nating, dan Akhmad Henry Setyawan. Adapun dalam proses PKPU, para pengurus ini nantinya akan menjembatani para kreditur dengan pihak BUMI untuk mencapai suatu perdamaian (homologasi).

Sekadar tahu, permohonan ini diajukan Castleford lantaran BUMI memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar US$ 54,38 juta.

Dimana utang tersebut timbul berdasarkan Agreement of Acknowledge of Indebtedness pada 30 Desember 2014. Berdasarkan perjanjian utang tersebut, BUMI telah mengakui memiliki utang kepada kliennya sebesar US$ 50 juta.

Dengan begitu, UMI berkewajiban untuk membayar pada saat jatuh tempo berikut bunganya kepada Castleford. Adapun pembayaran seharusnya sudah dilakukan BUMI paling lambat satu tahun setelah tanggal berlaku pengalihan pada 30 Desember 2015.

Tak hanya itu dalam Pasal 2.2 dalam perjanjian utang juga disebutkan, kewajiban BUMI terhadap pembayaran bunga atas utang yang harus dibayar kembali secara kwartal sejak berlakunya perjanjian utang. Adapun besar bunga tersebut sebesar 6,7% per tahun.

Namun pada perjalanannya, BUMI tidak melaksanakan balik pembayaran baik utang pokok dan bunga. Terkait hal itu Castleford pun telah melayangkan surat peringatan alias somasi kepada BUMI sebanyak tiga kali. Namun BUMI tetap tak melakukan pembayaran.

Dengan demikian, terhitung per 31 Maret 2016 jumlah kewajiban BUMI kepada Castleford sebesar US$ 54,38 juta. Utang tersebut terdiri dari utang pokok dan utang bunga hingga periode Maret 2016.

Sementara itu sebelumnya, kuasa hukum BUMI Aji Wijaya mengatakan, pihaknya sudah siap jika nantinya ada PKPU di dalam perusahaan dibawah Bakrie Grup itu. Bahkan ia mengaku, para direksi sudah memberikan informasi tersebut kepada kreditur asing.

Aji juga menyampaikan, meski telah melakukan pembicaraan secara intensif terhadap kreditur bank dan pemegang obligasi, pihaknya tak bisa menghindari permohonan PKPU ini. Bahkan, ia mengatakan permohonan PKPU ini menjadi momentum untuk restruktur utang BUMI. "BUMI melihat ini PKPU merupakan momentum jadi sekalian saja," kata dia beberapa waktu lalu.

Sumber : Kontan, 25.04.16.

[240416.EN.SEA] Mars Better Mapped Than The World's Oceans, Placing Mega Ships at Risk

THE grounding of a mega ship could result in a cargo loss of up to US$4 billion, the insurance industry warns.

It's a possibility that cannot be ruled out as the world has better maps of the surface of Mars and the moon than of the bottom of Earth's ocean, according to a NASA oceanographer.

It "could take two years to remove all the containers from a 19,000-TEU ship in the event of an incident, assuming that it was possible at all," Allianz Global Corporate & Specialty Insurance wrote in its Safety and Shipping Review.

The risk of such a catastrophic loss only increases as more mega ships begin calling at ports around the world that have never seen ships of that length, width and depth.

A new study by the Global Marine Practice at insurance brokerage Marsh highlighted that surveys of ocean depths are inadequate or non-existent in large expanses of the world, with many areas either having no survey or having surveys that haven't been verified since being done more than a century ago, reported IHS Media.

Navigation routes to the Panama Canal, for example, have been the same for years, with cargo vessels following "tried-and-tested pathways," the Marsh report found. But what's safe for a vessel requiring 40 feet of draft may not be safe for one requiring nearly 55 feet.

"We have better maps of the surface of Mars and the moon than we do the bottom of the ocean," the Marsh report quoted US oceanographer for NASA, Gene Feldman, as saying. "We know very little about most of the ocean."

Source : HKSG.

[240416.ID.BIZ] Elvyn Masassya Dirut Baru Pelindo II

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat Elvyn G. Masassya sebagai direktur utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menggantikan RJ Lino.

Corporate Secretary Pelindo II Banu Astrini menyebutkan penetapan Elvyn sebagai orang nomor satu di perusahaan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016. "Sebelumnya, Elvyn menjabat direktur utama BPJS Ketenagakerjaan saat perusahaan itu masih bernama PT Jamsostek (Persero) sejak Agustus 2012 hingga Desember 2015," kata dia dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/4).

Pria kelahiran Medan, 18 Juni 1967 ini lulusan sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya dan Magister Manajemen Keuangan dari Institut Teknologi Bandung. Sederet jabatan yang pernah diemban yang bersangkutan antara lain sebagai Komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur PT Tuban Petrochemical Industries.

"Dengan pengangkatan Elvyn, IPC optimistis dapat menggiatkan program modernisasi pelabuhan eksisting maupun merealisasikan rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru di berbagai lokasi," kata Banu.

Selain itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja perseroan dalam merealisasikan seluruh rencana bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan proyek kepelabuhanan.

Adapun susunan baru jajaran Direksi IPC adalah sebagai berikut, Elvyn G. Masassya (Direktur Utama), Saptono R. Irianto (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik), Dana Amin (Direktur Operasi), Orias P. Moedak (Direktur Keuangan), Dede R. Martin (Direktur Pembinaan Anak Perusahaan).

Sumber : BeritaSatu, 22.04.16.

[230416.EN.SEA] New Ocean Alliance Deal Made With CMA CGM, Cosco, Evergreen and OOCL

CMA CGM, Cosco, Evergreen and Orient Overseas Container Line have signed an agreement to form the Ocean Alliance enabling them to blunt the power of the mega alliance of Maersk and the Mediterranean Shipping Company (MSC). the world's first and second biggest shipping companies.

The stated aim of the new Ocean Alliance is to provide comprehensive service networks covering the Asia-Europe, Asia-Mediterranean, Asia-Red Sea, Asia-Middle East, Trans-Pacific, Asia-North America East Coast, and Trans-Atlantic trades, said the joint communique.

"This is a milestone agreement among four of the world's leading container shipping lines. Each line will offer best-in-class services to customers with fast transit times, competitive sailing frequencies, and the most extensive port coverage in the market," said the statement.

"Shippers will have an attractive selection of frequent departures and direct calls to meet their supply chain needs, including access to a vast network with the largest number of sailings and port rotations connecting markets in Asia, Europe and the United States," said the statement.

The Alliance will also bring service reliability and the most efficient integration of the latest vessels in a fleet of over 350 containerships.

Initially the deployment will cover more than 40 services globally mostly connected with Asia, including about 20 services each in the US and Europe related trades.

Subject to regulatory approvals of competent authorities, the new alliance plans to begin operations in April 2017. The initial period of the Alliance shall be five years.

This development comes in the wake of newly-merged China Shipping Cosco Group as other carriers in Asia and Europe prepare to lineup of five operators to share capacity

The world’s biggest operators have been meeting with the US Federal Maritime Commission, the American regulator, the European Commission and China’s Ministry of Transportation on an agreement expected to set a new landscape in container shipping following consolidation moves since the end of last year.

Chinese regulators have already approved the Cosco-China Shipping merger which resulted in a new Shanghai-based entity called China Shipping Cosco Group, reported the Wall Street Journal.

"An announcement is expected from Shanghai, likely tomorrow where China Shipping Cosco Group will announce its proposed partners," one of those people said. "Talks with the regulators are continuing and substantial changes in the composition of existing alliances may happen."

Two other people involved in the matter said the new grouping may comprise China Shipping, Cosco Group, France’s CMA CGM, Hong Kong-based Orient and Singapore’s Neptune Orient Lines

Such an alliance would control around 26 per cent of the trade between Asia and Europe, the world’s busiest container shipping lane.

Regulatory reviews can take three months or longer. In the past, alliances got the green light from regulators if their combined market share was below 35 per cent

"I expect three main alliances instead of four going forward, and anyone not making it into those groupings won’t be able to survive in five years time," said Lars Jensen, chief executive of Copenhagen-based SeaIntelligence Consulting.

"No matter how this pans out in the coming days, I expect more consolidation to come, which will again change the alliances landscape."

Source : HKSG.

[230416.ID.BIZ] Aturan Terbaru Kemhub, Perusahaan Aplikasi Wajib Punya Pul dan Bengkel

Jakarta- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis aturan untuk layanan transportasi berbasis aplikasi. Aturan tersebut tercantum dalam bagian Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Dikutip dalam situs resmi Kemhub, dalam bab IV Permen 32 soal Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi disebutkan, perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek, seperti taksi, dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI). Perusahaan penyedia aplikasi seperti Uber Taksi atau Grab Taksi wajib bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan di Indonesia.

Perusahaan penyedia aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Artinya baik Grab maupun Uber dilarang menetapkan tarif dan memungut bayaran, merekrut pengemudi dan menentukan besaran penghasilan pengemudi. 

"Perusahaan penyedia aplikasi, juga diwajibkan memberi akses monitoring pelayanan, data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data semua kendaraan dan pengemudi, dan alamat kantornya sendiri," tulis Pasal 41 ayat (4) Permen 32 tersebut.

Dalam aturan itu disbeutkan, perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum yang dimuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 Permen No 32 Tahun 2016.

Adapun ketentuan pengusahaan angkutan umum antara lain wajib memiliki izin penyelenggaraan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), memiliki badan hukum di Indonesia bisa dalam badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.

Perusahaan aplikasi juga diminta untuk menyelenggarakan izin angkutan orang tidak dalam trayek. Syaratnya antara lain memiliki minimal lima kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, memiliki pul dan bengkel, serta pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Aturan yang disahkan pada Maret 2016 tersebut berlaku efektif dalam waktu enam bulan mendatang atau September 2016. Saat ini, Kemhub melakukan sosialisasi dan edukasi.

Sumber : BeritaSatu, 20.04.16.

[220416.EN.BIZ] UPS Pilots Plan Strike As Customer Amazon Becomes a Rival Air Carrier

THE United Parcel Service (UPS) pilots union said it is taking steps to prepare for a strike after five years of negotiations with the transport and logistics giant, reports The Street.

The Independent Pilots Association (IPA) has opened a strike operation centre at its Louisville headquarters ahead final offers on contract terms next week.

Should the management and union positions be far apart, the National Mediation Board could release the parties from mediation and start a 30-day cooling-off period before a strike would be authorised.

"After nearly five years of bargaining, which includes two years of concentrated federal mediation, it is now crunch time," said IPA president Robert Travis.

"UPS is engaged in an unnecessary and reckless game of chicken with its pilots, shareholders, and customers. We are not playing games. While we prefer a negotiated agreement, our pilots are preparing for a strike at UPS."

The UPS talks took on additional urgency in November after rival FedEx averted its own potential strike crisis by reaching a new five-year deal with its pilots.

The negotiations come at a tricky point in UPS' history, where either falling into an extended work stoppage or giving away too much to make a deal could have significant consequences for the company.

The talks have focused on flexibility, with the union seeking a lighter schedule with more breaks similar to what commercial pilots fly.

The issue of breaks and rest took on added weight after a UPS plane crash in 2013 in which a lack of sleep for the pilots was ruled a contributing factor.

UPS, meanwhile, needs to remain as flexible as possible as it deals with a host of new challenges on the horizon.

E-commerce to date has been a massive positive for the company, but Amazon's decision earlier this year to invest in an air cargo operation shows that the retailer is moving to take more control of its supply chain, a potential threat to future growth at UPS.

Morgan Stanley analyst Ravi Shanker estimated that upward of 20 per cent of UPS revenue could be at risk from the twin threats of companies like Amazon moving some of their logistics in-house, and from start-ups that are attempting to undercut incumbents on last-mile delivery.

If anything, that figure could prove conservative over time should business-to-business logistics operations eventually adopt some of the processes that Amazon are now experimenting with.

"Though this may be limited in scope to begin with, removing the most dense volumes could significantly erode the per-unit economics for the remaining B2C business at the parcels," Mr Shanker said.

Source : HKSG.

[220416.ID.BIZ] Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Masalah Pembiayaan PT PANN

Jakarta – Pemerintah diminta untuk turun tangan mengatasi persoalan yang tengah dihadapi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PANN Pembiayaan Maritime.

BUMN bidang pembiayaan kapal itu terancam kehilangan dana sebesar Rp 1,3 triliun akibat pemberian pembiayaan serta dana talangan kepada dua kelompok usaha Meranti Group, PT Meranti Maritime dan Meranti Bahari.

Dana yang disalurkan tersebut terancam tidak dapat dibayar, karena PT Meranti Maritime dan PT Meranti Bahari kini sedang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk membayar kewajibannya, kedua perusahaan tersebut hanya memiliki aset senilai Rp 150 miliar.

"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Kami yakin pemberian pembiayaan tersebut dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian," ujar Anggota Komisi VI DPR, Azam Aznam Natawijana di Jakarta, Kamis (21/4).

Dia menambahkan, pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan. "Yang dijadikan jaminan adalah kapal yang dibiayai. Ini tidak lazim," tegasnya.

Diketahui bahwa pemberian kredit kepada PT Meranti Maritime dimulai pada 10 Februari 2011. Saat itu PT PANN Pembiayaan Maritime masih bernama PT PANN Multi Finance. Perusahaan milik negara itu mengucurkan kredit kepada PT Meranti Maritime untuk pengadaan kapal melalui sewa guna usaha. Kapal yang dibiayai oleh PT PANN Pembiayaan Maritime kapada PT Meranti Maritime adalah Kapal KM Kayu Putih.

Sementara pembiayaan kepada PT. Meranti Bahari diberikan untuk membiayai pengadaan kapal KM Kayu Ramin dan Kapal KM Kayu Eboni pada 2010 yang juga berakhir macet dan telah dibuatkan akta-akta sisa kewajiban pada 9 November 2015.

Menurut Azam, Kementerian BUMN harus meminta penjelasan kepada manajemen BUMN tersebut. "Jika ada kerugian negara, maka sudah sepatutnya pemerintah mengambil tindakan tegas," cetusnya.

Total kewajiban PT Meranti Maritime dan Meranti Bahari kepada PT PANN Pembiayaan Maritime sebesar Rp1,34 triliun dengan kurs Rp14 ribu per US$. Tak hanya itu, PT PANN Pembiayaan Maritime juga berpotensi kehilangan dana US$ 100 juta atas pembiayaan terhadap enam kapal milik Venture Bulk Asia yang berpotensi macet.

Sumber : BeritaSatu, 21.04.16.