Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
kerja keras mewujudkan agar Pekan Raya Jakarta (PRJ) menjadi pesta rakyat. Ia
melontarkan sinyal-sinyal keras kepada pengelola PRJ, JIExpo, seperti 4 aksi
ini:
Ahok mengkritik PRJ selama ini hanya dinikmati kalangan
berduit. Harga tiket ke pameran tahunan dalam rangka HUT DKI Jakarta itu juga
dinilai kemahalan bagi kantong rakyat kebanyakan.
Ahok tidak segan-segan memprotes sang pengelola mulai
dari hak paten PRJ, boikot hingga ancaman memindahkan PRJ ke Monas.
Berikut 5 gertakan keras Ahok ke Bos PRJ:
1. Jangan Pakai Nama PRJ
Pemprov DKI mempersilakan JIExpo mengadakan expo sejenis
asal tidak memakai nama PRJ lagi.
"Kalo JIExpo mau bikin expo ya boleh-boleh aja. Kan
di Jakarta ini sah-sah aja mau bikin expo-expo kayak gitu. Jakarta Great Sale
aja boleh," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI,
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).
Pada prinsipnya, imbuh dia, Pemprov DKI akan
mengembalikan PRJ seperti dulu, menjadi pesta rakyat.
"Bukannya malah pameran mobil-mobil gitu. Udah gitu
masuknya mahal lagi sampe Rp 30 ribu," sindir Ahok.
"Ya terserah kalo JIExpo mau bikin expo, tapi jangan
pake nama PRJ. Saya nggak tahu kalau mereka udah bikin, Jakarta Fair mungkin,"
tambahnya.
2. Pindahkan ke Monas
Monas menjadi salah satu lokasi alternatif relokasi PRJ,
karena biasanya Monas menjadi pusat acara perayaan HUT Jakarta.
"Makanya perlu pertimbangan buat mindahin PRJ ke
sana (Monas)," kata Ahok yang berbaju adat betawi ini di Balai Kota DKI,
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).
Pernyataan Ahok sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo yang ingin PRJ dikembalikan ke roh semula yakni sebagai pesta rakyat.
Pemindahan di Monas masih perlu dibahas mendalam.
"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting
kerakyatannya harus muncul," kata Jokowi ketika ditanya mengenai wacana
pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Sementara pihak JIExpo menilai pemindahan PRJ bukan
perkara gampang. Menurut dia, untuk membuat satu pameran UKM itu tidak mudah.
"Pemerintah mau nggak siapin APBD-nya,
duite sopo? Yang mau dateng siapa?" ujar Direktur
Marketing JI Expo Ralph Scheunemann yang berasal dari Jerman ini, kepada
wartawan di arena PRJ, Kamis (6/6/2013).
3. Tidak Punya Hak Paten
Ahok mengatakan selama penyelenggaraannya, PRJ selalu
mendapat keluhan dari masyarakat.
"Banyak keluhan-keluhan. Katanya yang nikmatin orang-orang
tertentu," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Selasa (4/6/2013).
Ahok mengatakan, saat ini PRJ selalu dilaksanakan di
wilayah Kemayoran. Bahkan PT JIExpo juga telah mendirikan komplek khusus untuk
penyelenggaraan even tahunan tersebut. Namun, Ahok menegaskan jika pihak luar
selain JIExpo berpeluang untuk menyelenggarakan acara yang selalu dihadiri
ribuan pengunjung tersebut.
"JIExpo itu bukan punya hak paten untuk
menyelenggarakan Jakarta Fair. Bahkan Pemprov DKI bisa saja membuat acara di
luar sana kan?" kata Ahok.
"Tempat itu kan dikuasai mereka, kalau kita beli
pakai tempat lain kan bisa saja," tambah Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, penggunaan
nama PRJ dan JF memang masih diperdebatkan. Namun, jika pihak selain JIExpo
yang ingin menyelenggarakan event tersebut, diwajibkan untuk lebih
mengedepankan kapasitas UMKM dibandingkan industri besar.
"Mereka (JIExpo) punya pameran mereka pakai nama JF
silakan saja. Tinggal tafsiran hukum saja. Apa Pekan Raya Jakarta diterjemahkan
jadi Jakarta Fair. Itu hak yang masih bisa diperdebatkan. Pemprov DKI kalau mau
bikin PRJ juga silakan saja kan. Yang lain mau bikin JF juga silakan saja. Bagi
hasil. Total omset berapa? Ada persyaratan, yang mau mengambil (bikin), 60%
sampai 70% nya adalah UMKM," jelas Ahok.
4. Ancam Lapor ke KPK
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ
tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat
deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka
rugi," kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama Badan
Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang
diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan
BPMP dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak
19.016 kali hingga Sabtu (1/12/2012) pukul 14.50 WIB.
Ketidakjelasaan pengelolaan anggaran tersebut membuat
Ahok juga bisa melakukan langkah taktis yaitu Pemprov DKI Jakarta mengambil
alih pelaksanaan PRJ. "Tahun ini kita ambil alih, misalnya begitu,"
ujar Ahok yang dibalut batik warna biru.
Sebagai tuan rumah, menurut Ahok wajar mendapat deviden.
Sehingga sangat aneh jika Pemprov DKI Jakarta malah diminta membayar sewa stand
Rp 4 miliar.
"Kalau kita minta Rp 10 miliar sama bosnya juga
dikasih. Bener nggak?" tanya Ahok ke peserta rapat.
"Bos, PRJ ini nih, bagi dong keuntungan kita, Rp 5
miliar, Rp 10 miliar, pasti dikasih," lanjut Ahok.
Malah sambil becanda, Ahok mengira uang sewa Rp 4 miliar
yang harus dibayar ke PRJ adalah keuntungan Pemprov DKI Jakarta.
"Jangan-jangan uang Rp 4 miliar dari keuntungan
kita. Gitu bos," ujar Ahok sambil disambut senyum-senyum peserta rapat.
Atas berbagai analisa di atas, Ahok dengan terang menilai
penyelenggaraan PRJ mempunyai berbagai masalah sehingga harus segera
diselesaikan.
"Jadi nggak bener, jadi saya nggak suka cara-cara
konyol," kata Ahok.
Seperti diketahui, selama ini PRJ diselenggarakan oleh PT
Jakarta International Expo (JIExpo). Pada 2010, kalangan DPRD DKI telah
mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan
JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.
Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar
13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
5. Boikot
Ahok mengancam akan memboikot keikutsertaan Jakarta dalam
acara tahunan PRJ. Sebab selaku tuan rumah, Pemprov DKI malah diminta membayar
stand sebanyak Rp 4 miliar.
"PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4
miliar," kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama Badan
Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang
diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan
BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak
19.016 kali hingga Sabtu (1/12/2012) pukul 13.28 WIB.
Dengan gaya khasnya, Ahok meletup-letup mengenai biaya
sewa tersebut. Selaku tuan rumah sudah sewajarnya diberikan stand secara
gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita
kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka
dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rekaman di
menit ke 32.
Tidak hanya mengancam memboikot keikutsertaan, Ahok juga
tidak segan jika Jakarta tak ikut meresmikan acara tersebut.
"Nggak usah diresmikan, boikot, nggak usah
datang," cetus Ahok.
Sumber : detikNews, 08.06.13.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar