[311012.EN.SEA] French State Investment Arm To Buy US$150 Million In CMA CGM Equity Bonds

FRANCE's sovereign wealth fund, Fonds Strategique d'Investissement (FSI), has agreed to buy US$150 million in CMA CGM bonds, convertible into a six per cent equity in the Marseille-based company, reported London's Container International.

Istanbul-based Yildirim Group, which bought a 20 per cent stake of the company for $500 million in 2010, has agreed to buy $100 million of the new convertible bond issue, that would raise its stake another four per cent of the world's third largest container shipping line.

Said CMA CGM's chairman and CEO Jacques Saade: "We are very pleased to have reached an agreement with the FSI and of the Yildirim Group's renewed support. This agreement is an important milestone for our group and demonstrates FSI and Yildirim's level of confidence in its future. It coincides with our group's return to profitability in the second quarter and the expectation of an even better operating performance in the third quarter, leading to a profit for the full year."

Said CMA CGM executive officer Rodolphe Saade: "This agreement will help to strengthen the Group's balance sheet and allow us to accelerate the implementation of CMA CGM's strategy to prepare for an IPO in the coming years. I am delighted that the FSI will invest in our group and support its on-going development."

The French Sovereign Wealth Fund Institute said FSI "was created to enhance equity and to help stabilise French firms", according to American Shipper. CMA CGM employs 18,000 people, including 4,300 in France.

After implementing the new selling agreements, the privately-held CMA CGM, owned by Saade family, will have sold 30 per cent of the company. With the fresh investment, the carrier has succeeded in enhancing its credit position by securing a new investment from the state-owned FSI, which helps the French giant carrier to seek IPO in near term, reported London's Container International.

Source : HKSG.

[311012.ID.SEA] Djakarta Lloyd Hanya Membutuhkan 70 Pegawai

TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Utama PT Djakarta Lloyd, Syahril Djaparin mengatakan perusahaan sebenarnya hanya membutuhkan 70 karyawan. Sekarang ini jumlah total karyawan mencapai 573 orang. “Yang saya butuhkan hanya 10 persen dari 573 orang, ya sekitar 70-an,” kata Syahril pada Tempo di Jakarta, Senin, 29 Oktober 2012.

Menurut ia, untuk mengatasi masalah kebangkrutan yang kini telah mendera perusahaan, direksi melaksanakan beberapa strategi baru. Antara lain perampingan jumlah karyawan. Perampingan karyawan ini akan dilakukan secara bertahap.

Realisasinya, katanya, tentunya menunggu adanya kucuran dana untuk membayar kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang akan dipecat. “Ada duit maka kita bayar. Kalau tidak ada duit ya sulit. Sekarang problemnya kita tidak dikasih uang oleh pemerintah.”

Selain itu, perusahaan juga mengubah strategi yang tadinya berfokus pada angkutan kontainer, sekarang menjadi angkutan curah seperti batubara atau bijih nikel. Kebijakan mengenai kesepakatan transaksi kini juga dilakukan di tingkat pusat, bukan di kantor cabang. Semata-mata untuk menghindari kemungkinan penyelewengan. Dari 13 kantor cabang yang dimiliki Djakarta Llyod, kini hanya tinggal 5 yang beroperasi yaitu Sibolga, Banyuwangi, Manado, dan Surabaya.

Syahril menambahkan, transaksi dengan klien yang langsung ke kantor pusat dilakukan untuk menghindari potensi penyelewengan. Selama ini pengawasan dari tingkat pusat ke kantor cabang sulit dilakukan karena sistem yang berjalan masih manual. Sulit mendeteksi adanya praktik penyelewengan. Dengan sistem transaksi yang terpusat, maka lebih mudah mengawasi operasional perusahaan.

Untuk menata kembali perusahaan, Syahril mengaku sudah mengantongi komitmen kerja sama dengan beberapa BUMN di antaranya PLN, Semen Gresik dan PT Timah. Jika kontrak tambahan dengan perusahaan ini bisa segera terealisasi maka ia yakin pada 2018, perusahaan jasa angkut ini sudah bisa membayar dividen pada 2018.

Sebelumnya perusahaan jasa angkut ini telah menyepakati kontrak pengangkutan batubara dengan Pertamina pada akhir 2012. Pada rute pertama, batubara yang diangkut sebesar 450 ribu ton per tahun. Sementara rute kedua batubara yang diangkut sebesar 100 ribu ton per tahun.

Manajemen Djakarta Lloyd yakin bisa kembali sehat mengingat besarnya potensi pasar di Indonesia. “Djakarta Lloyd seperti mati di antara lumbung padi,” katanya.

Menurut ia, banyak BUMN besar di tanah air yang membutuhkan jasa pelayaran dalam skala besar. Syahril memberi contoh, PLN saja membutuhkan jasa pengangkutan batubara sebesar 50 juta ton per tahun. Belum lagi perusahaan seperti Bukit Asam, Pupuk Sriwijaya, Aneka Tambang. “Djakarta Lloyd akan fokus menggarap pasar dalam negeri demi menutup kerugian.”

Sumber : Tempo, 29.10.12.

[301012.EN.SEA] NOL Credits New Efficiency, Rate Stability For First Profit Since 2010

SINGAPORE's NOL Group, which owns APL container shipping line, has posted a third quarter profit of US$50 million after suffering a $91 million net loss in the corresponding period last year - its first quarterly profit since the fourth quarter of 2010.

The company attributed the improvement to increased efficiencies, stable rates and volume growth. APL Logistics, NOL's supply chain unit, APL Logistics, reported a 10 per cent year-on -year increase in third quarter revenue to $365 million, up 19 per cent to provide an operating profit of $19 million.

"Our efforts to improve the group's competitive position are paying off," said NOL chief executive Ng Yat Chung. "Maintaining focus on the fundamentals of our business - service quality, operational efficiency and cost discipline - will be key to improving performance."

The company's cost-efficiency drive gained $360 million in the first three quarters and managements expects it will achieve the full-year goal of $500 million, the NOL statement said.

APL reported an operating profit of $55 million in the third quarter, compared to a loss of $88 million in the same period a year ago, drawn on a two per cent increase in revenue and a three per cent rise in volume.

"We were able to move more with a smaller fleet capacity, and reduced bunker fuel consumption," said APL president Kenneth Glenn. "These efficiency gains, coupled with our fleet modernisation, are the reasons unit costs improved. "

Contract logistics achieved a 16 per cent year-to-date revenue increase to $740 million, due mainly to strong demand for rail and land-based logistics services.

International logistics services revenue improved one per cent in a soft retail and apparel market. APL Logistics posted a year-on-year 19 per cent increase in third quarter operating profit to $19 million.

"Even as our logistics business continues to grow organically, we are also expanding our market footprint through strategic investments," said APL Logistics president Jim McAdam. "Our acquisition of the APLL-Zhiqin Group will significantly increase APL Logistics' domestic footprint in China. Our service network will expand to nearly 80 offices and hub facilities nation-wide. With an extensive network of trucking and distribution services, we are better able to serve international customers seeking to penetrate China's fast-growing consumption markets."

Source : HKSG, 29.10.12.

[301012.ID.BIZ] Inikah Yang Membuat DPR Geram Kepada Dahlan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Hubungan antara Komisi VII DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tengah "memanas". Undangan DPR kepada Dahlan tak diindahkan. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu mangkir dari dua kali undangan rapat DPR. Sedianya, Komisi VII, khususnya Panja Listrik, akan meminta klarifikasi terkait hasil audit BPK terkait inefisiensi di PLN saat Dahlan memimpin.

Selain itu, DPR ingin mengklarifikasi adanya surat edaran Menteri BUMN ke seluruh BUMN untuk tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Dahlan bahkan mengatakan, ada oknum anggota DPR yang meminta "jatah" pada BUMN. Sesungguhnya, inikah yang membuat DPR berang?

Melalui surat edarannya, Dahlan melarang seluruh anak usaha BUMN untuk melakukan kongkalikong dengan DPR. Sebab, hal tersebut akan membuat proyek BUMN menjadi tidak independen.

"Itu ada kaitannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang membuat surat edaran untuk kementerian, termasuk Kementerian BUMN, yang isinya tidak boleh kongkalikong. Bahkan, termasuk juga dengan DPR," kata Dahlan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Sebenarnya, Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran No 542/Seskab/IX/2012 berisikan tentang Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong. Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara nominal dan persentase, besaran APBN sejak tahun 2005 hingga ke persiapan tahun 2013 terus meningkat.

Demikian juga jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas pembangunan di seluruh Nusantara.

"Nah, saya kan punya BUMN banyak, saya ganti bikin edaran. Nanti saya bikin edaran, jangan seperti itu," ujarnya.

Bisa jadi, Dahlan akan membuat surat edaran terperinci dan memperdalam isi surat edaran dari Sekretaris Kabinet tersebut. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Dahlan belum memberikan balasan.

Sebelumnya, Dahlan pernah mengeluarkan 12 larangan yang tertuang dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara tertanggal 9 April 2012. Adapun 12 larangan dalam salinan Peraturan Menteri tersebut, yakni

1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas;

2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik;

3. Ikut serta dan keikutsertaan sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif;

4. Menyalahgunakan kewenangan jabatan;

5. Menyalahgunakan data atau informasi kementerian;

6. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/kementerian;

7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/kementerian;

8. Menggunakan fasilitas kementerian untuk selain kepentingan kementerian;

9. Menerima dan memberi suap;

10. Membeli saham perdana BUMN dalam program IPO;

12. Melakukan bisnis apa pun juga dengan BUMN.

Catatan : no. 11 sepertinya terlewat dan gak tercantum dengan baik, mohon maaf.

Sumber : Bisnis Indonesia, 25.10.12.

[291012.EN.AIR] TIACA and ICAO Enhance Cooperation Levels In Air Cargo Transport Field

THE International Air Cargo Association (TIACA), an industry association and the UN's International Civil Aviation Organisation (ICAO) have agreed to strengthen cooperation within the air cargo transportation industry.

TIACA says it has been building a closer relationship with ICAO over the past two years and is already on a list of international organisations invited to attend ICAO meetings.

TIACA has provided input into a number of ICAO deliberations, including the organisation's Working Group on Air Cargo Security and its co-sponsorship of joint working papers on air cargo security for the 2012 High Level Conference on Aviation Security. It supported the papers "Key Principles on Air Cargo and Mail Security" and "International Capacity Building Strategy for Air Cargo Security".

TIACA has also presented working papers to the ICAO Assembly, 12th Session of Facilitation Division, and the 5th Worldwide Air Transport Conference on the issues of liberalisation, market access, air cargo security and development implications.

The scope of the enhanced cooperation between the TIACA and ICAO covers the areas of air cargo and mail security and facilitation; environmental practices; market access; capacity building; and air cargo safety. In support of the cooperation agreement, TIACA will intensify its participation in relevant ICAO meetings.

TIACA said it "hopes to gain further benefit and opportunities for cooperation from ICAO's institutional relationships with the United Nations and its specialised agencies, regional civil aviation bodies and regional civil aviation and economic integration organisations, as well as industry stakeholders including Airports Council International (ACI), the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) and the International Air Transport Association (IATA)".

Source : HKSG.

[291012.ID.BIZ] Ekonomi Global : Inggris & Uni Eropa Kian Tak Harmonis

LONDON: Inggris semakin kecewa dengan Uni Eropa yang dinilai sebagai sebuah 'mesin' yang mereduksi berbagai pengambilan keputusan negara anggota.

Menteri luar negeri Inggris William Hague mengatakan masyarakat merasa Eropa merupakan salah cara di mana sebuah mesin besar mengisap pengambilan keputusan dari parlemen nasional.

"Itu perlu berubah. Jika kita tidak dapat menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dapat mengalir kembali ke parlemen nasional maka sistem yang demokratis, tidak akan berlanjut," ujarnya seperti dikutip Reuters, Selasa (23/10/2012).

Kritikan pedas terhadap Uni Eropa belakangan makin gencara kalangan pejabat Inggris dalam beberapa bulan terakhir.

Hubungan tak harmonis antara Inggris dan para pengambil keputusan Uni Eropa juga tercermin dari sikap Jerman semakin jengkel atas sikap tertutup Perdana Menteri Inggris David Cameron dan sebagian besar anggota parlemen Konservatif-nya.

"Pemerintah koalisi tetap berkomitmen agar Inggris memainkan peran utama di Uni Eropa tetapi saya juga harus jujur katakan kekecewaan publik terhadap Uni Eropa di Inggris yang terburuk saat ini," kata Hague.

Dalam perkembangan lain sebuah proposal Uni Eropa yang menyebutkan 40% komposisi pengawas sebuah perusahaan  harus dari kaum perempuan akan diubah untuk meringankan sanksi potensialnya.

Komisaris Kehakiman Uni Eropa Viviane Reding akan membuat perubahan kecil untuk memungkinkan fleksibilitas pemerintah memberi hukuman terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi target pada 2020.

Sumber Bloomberg menyebutkan dalam draf aturan, perusahaan juga harus menjelaskan prosedur seleksi jika diprotes oleh calon yang gagal karena merasa didiskriminasi. (ra)

Sumber : Bisnis Indonesia, 23.10.12.

[281012.EN.BIZ] Citigroup Finance License Voluntary Return

JAKARTA: PT Citigroup Finance Indonesia claimed to restore the license as a finance company to regulators because it wanted to focus on other business fields.

This was revealed by Mona Monika, Vice President Corporate Communications Citibank NA. Indonesia. A branch office of a foreign bank is affiliated with Citigroup Finance Indonesia (CFI)

According to Mona, CFI restore its license voluntarily because he wanted to focus on other business fields. "So it was not revoked license but returns CFI license voluntarily. Application for refund of business license has been delivered since last July, "he told Bisnis, Friday (10/26/2012).

Previously, the Ministry of Finance expressed CFI has revoked the business license by the Minister of Finance with a number Kep-381/KM.10/2012 dated August 7, 2012. (tw)

Source : Bisnis Indonesia.

[281012.ID.BIZ] Saham Monorel : 30% Dikuasai BUMN Dan BUMD

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama mengatakan dalam proses pembangunan monorel yang baru saja kembali digagas pada Jumat (19/10) lalu direncanakan dana diperoleh melalui sharing saham antara BUMN, BUMD, dan sisanya diperoleh melalui pinjaman kredit bank.

"Yang 30% dari konsorsium, sisanya dari kredit bank. Kita belum tentukan bank mana, yang pasti melibatkan bank-bank dari BUMN juga," kata laki-laki yang akrab dipanggil Ahok tersebut, di Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

Diperkirakan besaran investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan monorel versi baru ini setidaknya Rp12 triliun. Berdasarkan besaran tersebut, tutur Ahok, dibutuhkan dana pinjaman dari bank sekitar Rp8 triliun.

Keterlibatan Pemerintah Provinsi DKI, paparnya, dengan cara menggerakkan BUMD dalam bidang properti seperti PT Pembangunan Jaya dan PT Propertindo. Pembagian share 30% antara BUMN dan BUMD, urai Ahok, belum ditentukan secara mendetil.

“Kalau memang nanti akan menguntungkan, kita ingin terlibat lebih besar. Yang pasti dalam pembiayaannya kalau bisa tidak akan menggunakan APBD DKI,” tuturnya.

Dalam kajian selama 3 bulan mendatang, Ahok berniat menggabungkan monorel dan MRT (mass rapid transit) untuk berada dalam satu PT. Hal ini dilakukan, sambungnya, untuk mempermudah penanganan pembangunan transportasi massal yang sama-sama berbasis rel.

Ia menjabarkan akan segera menjadwalkan adanya pertemuan dengan pihak MRT, meskipun belum menyebutkan tanggal pastinya. Dalam pertemuan tersebut, sambungnya, direncanakan juga akan melibatkan pihak dari Masyarakat Trasportasi. Indonesia. Menurutnya, akan diketahui secara jelas penjabaran terkait perkembangan MRT.

“Biarkan pihak MRT dan MTI bertemu. Nanti saya dan Pak Jokowi ikut mendengarkan saja. Mereka bisa saling adu argumen,” ujar Ahok. (msb)

Sumber : Bisnis Indonesia, 20.10.12.

[271012.EN.SEA] Steering Error To Blame For Collision

Jakarta: A steering error on the part of a ro-ro passenger ferry was to blame for an earlier collision with a LPG carrier owned by IM Skaugen.


Iyan Riswandi, director of shipping and sailor affairs of the Indonesian ministry of transportation, said that initial investigations indicated that when it was imminent that the two vessels were on a collision course, the LPG carrier Norgas Cathinka followed proper avoidance protocol by steering to the right.


The ferry Bahuga Jaya instead of steering to the right as required by procedure, turned to its left, positioning itself in the path of Norgas Cathinka. As a result, Bahuga Jaya sank, killing eight passengers and more than 40 missing. The collision happened on 26 September along Indonesia's Sunda Strait.

Source : STA, 25.10.12.

[271012.ID.BIZ] Dahlan Janjikan Industri Semen

JAMBI – Angin segar perubahan Jambi kearah yang semakin maju, kemarin didengungkan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dia menyebutkan, tahun 2013 mendatang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membangun sebuah pabrik Semen Batu Raja di Kabupaten Sarolangun. Setidaknya, Rp 1,5 T anggaran yang akan digelontorkan.

Dahlan Iskan mengatakan, dipilihnya Kabupaten Sarolangun dalam pembangunan  Pabrik Semen dikarenakan bahan baku yang sudah ada di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, disana juga ada pertambangan.

"Alasannya bahan baku," tandasnya seusai bertemu pengusaha Tionghoa di ACC, Kamis (26/10) malam.

Meskipun Sarolangun jauh dari Provinsi Jambi, menurutnya, posisinya sangat strategis. Dimana semen tersebut bisa dipasarkan ke Provinsi tetangga. Selain itu, masih banyak masalah-masalah yang seksi yang perlu dibahas di Jambi. Diantaranya, Pelabuhan Samudera. Informasinya, apabila pelabuhan tersebut dibangun, perekonomian Jambi akan lebih bagus. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktur PTV VI, Iskandar.

Karena, perbandingan harga sawit di Jambi dan Provinsi tetangga jauh lebih murah di Jambi. Yaitu sebesar Rp 300 rupiah. Dengan nilai tersebut, Jambi mengalami kerugian besar. Dan apabila uang sebesar Rp 300 itu dibangun ke jalan arah Pelabuhan, maka juga akan selesai.

Untuk itu, dikatakan Dahlan, pembangunan Jalan Tol Sumatera juga akan dilakukan. Sehingga, Jambi memang harus membangun pelabuhan. Namun, ditegaskannya,  saat ini pembangunan jalan Tol sedang dibahas dan konsepnya sudah masak dan saat ini masih menunggu penugasan.

Untuk pembangunan jalan Tol itu harus menggunakan aturan khusus dan tidak ditenderkan. Apabila memang Pabrik tersebut dilakukan.
Saat ini memang, Jambi sangat terpukul dengan turunnya harga sawit dan karet. Menurutnya, mendung itu tidak akan berada hanya di satu tempat, kemungkinan besar, mendung itu akan berpindah di Jambi.

Dalam kesempatan itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pengusaha kepada Dahlan Iskan dalam pembangunan Provinsi Jambi. Seperti SY Fasha, calon walikota Jambi dan Andreas.

Sy Fasha mempertanyakan masalah jasa konstruksi yang ada di Jambi. Sedangkan Andreas, pengusaha CPO meminta Dahlan Iskan membantu dalam pembangunan pelabuhan dan jalan. Karena, apabila melalui sungai, butuh waktu yang sangat lama hingga ke pelabuhan Dumai. Karena, kondisi sungai di Jambi sangat dangkal.

"Tidak bisa melebihi 3 ribu ton. Kalau bisa itu harus lebih," tegasnya.

Bahkan Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA) merengek kepada Menteri BUMN untuk membangun Jambi. Diantaranya, pembangunan Angkasapura, Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.

"Masalah ini sudah kita bahas, kita minta bantuan dengan Pak Dahlan," katanya.

Karena, menurut HBA, keuangan Jambi tidak akan cukup untuk membangun Jambi. Saat ini, dikatakan HBA, lahan sudah disiapkan oleh Pemkab Tanjabtim seluas 2400 Hektar. Pada tahun 2013 mendatang, 500 hektare lahan sudah lepas.  Selain itu, yang menjadi permasalahan lain adalah masalah jalan menuju pelabuhan.(Fth)

Sumber : JPNN, 26.10.12.