[221012.ID.SEA] Jasa Pelayaran : INSA Bentuk Tim Untuk Bahas Beyond Cabotage

JAKARTA: Indonesian National Shipowners Association (INSA) bersama Menneg BUMN serta sejumlah perusahaan negara segera merealisasikan pembentukan task force untuk merumuskan percepatan program beyond cabotage di Indonesia.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan berdasarkan kajian INSA, sekitar 20%—30% kegiatan ekspor dan impor atas komoditas nasional yang mencapai 567 juta ton per tahun dikontribusikan oleh sektor BUMN.

“Kontribusi BUMN tersebut disumbangkan oleh a.l sektor pertambangan, migas, perdagangan, semen, pupuk dan kelapa sawit. Oleh karena itu, penggunaan kapal nasional untuk angkutan ekspor dan impor produk BUMN terus didorong,” kata Carmelita, Minggu (21/10/2012).

Carmelita menambahkan program beyond cabotage yang dipelopori oleh BUMN dapat menyelamatkan 30% atau Rp72 triliun dari total potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut  sekitar Rp240 triliun per tahun.

Oleh karena itu, imbuhnya, INSA bersama Menneg BUMN serta sejumlah perusahaan negara segera merealisasikan pembentukan task force yang akan bekerja untuk merumuskan percepatan pelaksanaan program beyond cabotage di Indonesia.

Wakil Ketua Umum INSA Asmari Herry menjelaskan selain menyelamatkan devisa yang hilang, beyond cabotage  berdampak ganda karena program itu akan dirasakan sektor lainnya seperti perbankan, galangan dan industri komponen, usaha bongkar muat dan pelabuhan.

Selain itu, katanya, implementasi program beyond cabotage akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan sehingga dapat memangkas angka pengangguran di Indonesia. “Ini program strategis guna memantapkan pertumbuhan ekonomi di saat negara lain sedang krisis,” katanya.

Berdasarkan kajian INSA, Indonesia kehilangan potensi devisa hingga mencapai Rp240 triliun selama 2011 yang bersumber dari ongkos angkut atau freight atas kapal-kapal berbendera luar negeri yang mengangkut produk-produk ekspor dan impor Indonesia.

Pada 2011, total muatan ekspor dan impor Indonesia mencapai 567 juta ton dengan 9,1% diantaranya diangkut kapal-kapal berbendera Merah Putih, sedangkan sisanya yakni 91,9% menggunakan kapal luar negeri.

Beyond cabotage adalah kegiatan angkutan ekspor dan impor yang diprioritaskan  menggunakan kapal berbendera Merah Putih dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia sebagai kelanjutan dari program asas cabotage sekaligus dalam kerangka membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sejalan dengan program MP3EI.

Kapal yang beroperasi untuk mendukung program beyond cabotage nantinya dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kepemilikan mayoritas pengusaha Indonesia sesuai dengan UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

Asas cabotage diberlakukan pemerintah sejak 2005. Diawali dengan terbitnya Inpres No.5/2005 dan diperkuat dengan UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Kebijakan itu telah mengakselerasi industri pelayaran nasional. (arh)

Sumber : Bisnis Indonesia, 21.10.12.