JAKARTA: Kalangan akademik dan pengusaha berbeda
pandangan mengenai kebutuhan mendesak disektor pelayaran dan logistik Tanah Air
mengingat pada 2013 sudah mulai diterapkannya Asean Logistic Connectivity dan
2015, Asean Economic Connectivity.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association
(INSA) atau asosiasi pengusahan kapal nasional Carmelita Hartoto mengatakan
berdasarkan kajian pihaknya, yang paling mendesak untuk diperhatikan mengenai
sektor pelayaran dan logistik di Tanah Air adalah ketersediaan infrastruktur.
“Pelabuhan saat ini menjadi lokomotif bagi Indonesia
untuk kegiatan ekspor dan impor atas komoditas nasional. Kalau infrastruktur
pelabuhan kurang mendukung, biaya logistik nasional akan terus tinggi,
mengingat sumber inefisiensi saat ini ada di pelabuhan. Soal tenaga ahli akan
menyusul pastinya," kata Carmelita, Minggu (21/10/2012).
Dia menjelaskan pemerintah diminta fokus pada
ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan jalan sekitar pelabuhan. Kondisinya
saat ini pelabuhan di Indonesia belum bisa disinggahi kapal besar karena
kedalaman dermaganya yang belum memadai, juga layanan di pelabuhan yang belum
memadai sehingga menyebabkan produktifitas kapal berkurang yakni masa tunggu
kapal jadi lebih lama.
“Soal kedalaman dermaga ini akan memengaruhi
produktifitas kapal di pelabuhan, dengan alur dalam, kapal besar bisa masuk,
juga di pelabuhan bisa membuat bongkar muat kapal jadi lebih cepat,
produktifitas menjadi tinggi,” kata Carmelita.
Menurutnya, pemerintah bisa saja menyerahkan pembangunan
infrastruktur pelabuhan kepada PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan. Namun
harus dipertimbangkan kembali mengenai besaran kewajiban Pelindo ataupun BUMN
lain yang turut berinvestasi untuk infrastruktur dalam hal memberikan deviden
keuntungan kepada pemerintah.
“Nah, kalau memang Pelindo II terus investasi, agar tidak
berdampak pada tingginya tarif kepada pengguna jasa, porsi dividen kepada
negara harus dikurangi,” kata Carmelita.
Beda halnya dengan Institute Pertanian Bogor (IPB) yang
menilai Indonesia butuh 1.000 tenaga ahli kepelabuhan dan logistik pada 2013
mengingat pada tahun itu akan diberlakukan Asean Logistic Connectivity.
Direktur dan Profesor Center for Coastal and Marine
Resources Studies (CCMRS) Institute Pertanian Bogor (IPB) Tridoyo Kusumastanto
mengatakan dengan adanya tambahan tenaga ahli kepelabuhan dan logistik,
diharapkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan tidak hanya menjadi
penonton pada saat pelaksanaan konektifitas logistik Asean pada 2013.
"Jika pada satu Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
diwajibkan 1-3 tenaga ahli kepelabuhan, saat ini ada 111 BUP ukuran sedang-besar,
dan 1.000 pelabuhan kecil, berdasarkan aturan soal penataan pemisahan antara
regulator dan operator, maka diperlukan tambahan 500-1.000 tenaga ahli
kepelabuhan pada 2013," kata Tridoyo, Jumat (19/10/2012).
Untuk menjawab kebutuhan akan tenaga ahli kepelabuhan
ini, Tridoyo mengatakan, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB
bekerjasama dengan Manajemen dan Bisnis (MB) IPB sebagai lembaga pendidikan dan
pengembangan SDM bidang bisnis, merancang kurikulum Magister Manajemen (MM)
Kekhususan Port, Shipping, and Logistics Management.
"Program MM ini baru diluncurkan 18 Oktober 2012
dengan dibuka melalui kuliah perdana yang disampaikan Profesor Willi Wittig
dari University of Appled Science (Maritime University) and Uwe Will, Director
Internal Project, Bremenports Jerman," kata Tridoyo.
Sumber : Bisnis Indonesia, 21.10.12.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar