TOKYO--Kondisi lalu lintas yang semrawut tak hanya
menjadi milik Jakarta. Sejumlah kota besar di negara lain juga memiliki
pekerjaan rumah untuk membereskan keruwetan di jalan raya.
Penyediaan transportasi masal diyakini menjadi salah satu
solusi untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini. Kehadiran pengangkut masal
yang cepat dan nyaman dapat mendorong para pemilik kendaraan pribadi untuk
beralih ke transportasi publik.
Jun Saotome, Deputy Director Southeast Asia Division
1-Indonesia Japan International Cooperation Agency (JICA), mengatakan
pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan transportasi publik menjadi
salah satu fokus perhatian dari JICA.
Lembaga donor ini telah memiliki pengalaman bekerja sama
dengan pemerintah di sejumlah negara di Asia, seperti Thailand, India, dan
Filipina dalam membangun pengangkut masal.
“Kehadiran transportasi masal akan memberikan kontribusi
yang signifikan bagi kelancaran aktivitas bisnis. Selain itu, ketersediaan alat
transportasi masal juga akan memberi dampak positif bagi lingkungan karena
mengurangi polusi kendaraan,” ujar Saotome, dalam perbincangan dengan Bisnis di
sela-sela program pertemuan dengan jurnalis dari beberapa negara di Asia dan
Afrika, petang ini (3/12/2012).
Di Bangkok, Jepang telah memberikan bantuan pembangunan
pemerintah (official development assistant/ODA) untuk pendanaan pembangunan MRT
ruas Blue Line yang beroperasi sejak 2004. Tidak hanya itu, ODA juga kembali
mengalir untuk pendanaan MRT ruas Purple Line pada Maret 2008.
Selain itu, JICA juga mendukung pembangunan MRT di
sejumlah kota di India, seperti Delhi, Bangalore, Kalkuta, dan Chennai. Di
Delhi misalnya, JICA memberikan pendanaan bagi pembangunan tiga fase proyek
MRT. Ketiga fase ini melayani sekitar 11,17 juta penumpang di area metropolitan
Delhi.
Di Indonesia, JICA telah berkomitmen untuk mendukung
pembiayaan pembangunan MRT. Total nilai proyek MRT untuk ruas Lebak Bulus
hingga Dukuh Atas mencapai 144 miliar yen atau sekitar Rp15 triliun. JICA
memberikan pinjaman untuk proyek ini sebesar 120 miliar yen. Sisa pendanaan
akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
PT Mass Rapid Transit Jakarta bertanggung jawab terhadap
seluruh kegiatan, mulai dari tahap praperencanaan konstruksi hingga operasi dan
pemeliharaan. Pemerintah daerah DKI Jakarta menguasai 99,5% saham MRT Jakarta.
Sisa saham dipegang oleh PD Pasar Jaya.(msb)
Sumber : Bisnis Indonesia, 04.112.12.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar