Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu segera mendorong
efisiensi pelabuhan dan mengatur sistem trayek pelayaran menjelang Masyarakat
Ekonomi Asean.
Ajiph
Razifwan Anwar, Ketua Bidang Transportasi Laut Masyarakat Transportasi
Indonesia (MTI), liberalisasi pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
baru mencakup 7 sektor barang prioritas dan 5 sektor jasa prioritas.
Untuk saat ini, baru industri penerbangan saja yang masuk
salah satu sektor jasa tersebut, sedangkan industri pelayaran diprediksi pada
tahap berikutnya.
Untuk itu, pemerintah perlu segera mengejar kesiapan
industri pelayaran terkait dengan rencana MEA, khususnya menyangkut dengan
penekanan biaya logistik nasional yang kini masih mencapai 26% dari PDB.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa begitu saja bangga
dengan pertumbuhan populasi angkutan laut yang mencapai 13.000 kapal, jika
biaya transportasi laut masih mahal ketimbang negara lainnya.
Dia mencontohkan untruk pengiriman kontainer 20 TEUs dari
Jakarta ke Kendari lebih mahal ketimbang barang harus dioper menggunakan kereta
api menuju Surabaya untuk kemudian dikirim ke Kendari. Kondisi ini lantaran
persaingan antaroperator pelayaran pada beberapa trayek tidak berimbang.
Ke depan, pemerintah perlu menata sistem pelayaran secara
lebih komperhensif. Salah satunya dengan sistem pelayaran tetap dan berjadwal
menggunakan kapal besar seperti yang direncanakan presiden terpilih Joko Widodo
dengan tol laut.
"Perlu ada trayek yang melayani pelabuhan-pelabuhan
besar yang secara rutin dengan waktu yang tetap," ujarnya, Selasa (7/10).
Di sisi lain, pemerintah bersama operator pelabuhan juga
perlu melakukan efisiensi dan mengembangkan pelabuhan mengingat 60% cost
transportasi laut berada di kepelabuhanan.
Langkah percepatan itu, katanya, di antaranya
pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung yang rencananya
menjadi pelabuhan hub internasional. "Perlu memodernisasi operasinal
pelabuhan."
Sumber : Bisnis Indonesia, 07.10.14.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar